Senin, 13 Zulqaidah 1445 H / 2 Maret 2020 20:45 wib
2.701 views
Legislator PKS Pertanyakan Metodologi Pengambilan Data BPS Penduduk Miskin
YOGYAKARTA (voa-islam.com)--Dalam kunjungan kerja spesifik komisi XI DPR RI ke Yogyakarta Jumát, (28/02/2020), Anis Byarwati anggota dewan dari Fraksi PKS menyoroti masalah kemiskinan di Yogyakarta, yang masih tinggi terutama dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunung Kidul sebagaimana disampaikan oleh kepala Bappeda DIY Budi Wibowo.
Pada data yang disampaikan Budi Yuwono disebutkan bahwa faktor penyebab tingginya kemiskinan di kedua kabupaten tersebut per 10 Juli 2011 adalah karena faktor “exclution error” yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima.
Masalah ini terjadi, karena ketidaksesuaian data dalam pendataan warga miskin. Selain itu kondisi masyarakat yang berubah, yakni sebelumnya miskin menjadi tidak miskin atau sebaliknya. Persoalan lain yang terjadi karena tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi (verivali).
“Kedepan harus dilakukan proses verivali sesuai aturan yang berlaku agar exclusion error tidak terjadi,” usul Anis.
Selain itu, Anis juga menyoroti metode yang dipakai BPS dalam memetakan kemiskinan. “Metode yang dipakai BPS ini metode sampling, yang disebutkan bukan populasi. Sehingga kita tidak tahu berapa tepatnya jumlah penduduk miskin di Yogyakarta,”katanya menambahkan.
Anis menjelaskan angka 11,48 persen jumlah penduduk miskin di Yogyakarta yang disodorkan BPS diambil berdasarkan sampling. Artinya tidak diketahui secara pasti berapa jumlah penduduk miskin di Jogjakarta, apalagi jika didasarkan pada nama dan alamat.
“Jadi jika diurai berapa jumlah penduduk miskin di Kulonprogo, siapa saja mereka dan rumahnya dimana, dapat dipastikan tidak akan bisa diketahui”, tegasnya.
Anis mendorong BPS agar dapat melakukan pemetaan berdasarkan populasi mengingat wilayah Yogyakarta tidak terlalu luas dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Apalagi sudah diketahui bahwa daerah tertinggi kemiskinan adalah Kulonprogo dan Gunung Kidul.
“Angka kemiskinan itu mestinya bisa di potret dengan lebih jelas” tegasnya.
Kejelasan data, jelas Anis, menjadi penting karena ia akan mengarahkan program apa yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah itu. Sehingga angka kemiskinan di Jogjakarta diperbaiki.
Legislator kelahiran Jawa Timur ini juga menyatakan bahwa mengentaskan kemiskinan bukan hanya persoalan statistic.
“Target pemerintah bukan hanya bagaimana angka kemiskinan nasional turun di satu digit, akan tetapi bagaimana penduduk miskin dapat benar-benar dibantu untuk meningkat tingkat kesejahteraannya”, pungkasnya.
“Turunnya kemiskinan bukan karena standarnya diturunkan, akan tetapi bagaimana pemerintah serius menggulirkan program-program pengentasan kemiskinan,”ujarnya lagi.
Ia menegaskan bahwa program-program kemiskinan harus diupayakan dengan nyata, apalagi bank-bank plat merah di Yogyakarta memiliki pertumbuhan yang cukup baik. BI melaporkan bahwa kinerja ekonomi cukup baik, bahkan pertumbuhan ekonomi Jogya jauh melebihi nasional.
“Sangat memungkinkan bagi Jogjakarta untuk melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang lebih nyata. Sehingga pada kurun satu tahun ke depan misalnya, sudah diketahui siapa saja penduduk miskin di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul, program apa yang tepat untuk mereka, siapa yang harus turun kepada mereka sehingga mereka tahun berikutnya tidak lagi menjadi penduduk miskin”, tuturnya.
Hal lain yang disoroti Anis adalah tingginya tingkat pengangguran yang dipengaruhi secara signifikan oleh factor budaya. Ia menyayangkan data yang diberikan kepada anggota dewan pada pertemuan tersebut tidak menyebutkan pengangguran tertinggi dengan tingkat pendidikan apa, sehingga sulit mengidentifikasi program tepat sasaran untuk mereka.
Namun, demi melihat pihak yang hadir dalam pertemuan itu cukup lengkap dimana perwakilan Jamkrindo, Askrindo, dan Bank Indonesia, Anis menitipkan agar bank-bank yang ada di Yogyakarta dapat menggulirkan program-program pemberdayaan terutama UMKM untuk membantu menekan angka pengangguran.
“Peran BI dalam perkembangan bank syariáh di Jogjakarta yang tumbuh cukup tinggi. Saya berharap BI dapat mendorong perkembangan perbankan syariáh di Yogyakarta agar tumbuh lebih agresif lagi,” tandas Anggota DPR Asal Jakarta ini.
Di akhir, Anis mengutip pernyataan gubernur BI yang menyebutkan bahwa ekonomi syari’ah akan menjadi arus pertumbuhan baru di tingkat nasional.* [Fpks/Syaf/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
