Legislator Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker

PALU (voa-islam.com)--Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang memasukkan point-point pendidikan di dalamnya berpotensi melegalkan praktik pemalsuan ijazah.

Praktik pemalsuan ijazah dimungkinkan karena pasal pidana dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 67, 68 dan 69 dihapus.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, mengkritik keras dihapusnya pasal-pasal sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja.

“Penghapusan pasal pidana dalam draft RUU Cipta Kerja pada sektor pendidikan sangat berpotensi terhadap kembali maraknya praktik pemalsuan ijazah,” ungkap Sakinah melalui WhatsApp disela-sela kegiatan reses di Sulawesi Tengah, Ahad (09/08).

Menurut Sakinah, RUU Cipta Kerja sangat merugikan dunia pendidikan, karena dalam RUU ini membuka peluang untuk melegalkan praktik pemalsuan ijazah.

“Konsekwensi dari penghapusan pasal sanksi pidana atas praktik pemalsuan ijazah adalah tidak adanya ancaman pidana bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berani memalsukan ijazah. Ini seakan melegalkan praktik pemalsuan ijazah,” kata Sekjend Wanita Islam Al-Khairaat.

Legislator PKS asal Sulawesi Tengah ini menjelaskan bahwa adanya pasal sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah masih tidak membuat jera palakunya apalagi jika ditiadakan sanksi pidananya.

“Adanya sanksi yang berat saja masih ada praktik pemalsuan ijazah, apalagi jika sanksinya dihapus. Saya khawatir ijazah aspal bakal marak kembali,” pungkas anggota DPR RI Komisi X.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Pemerintah Diminta Tidak Tiru Cara AS dan China Atasi Resesi Ekonomi, Indonesia Bisa Kolaps
• Politisi PKS Catat Titik Kelemahan Omnibus Law
• Legislator: RUU Ciptaker Dorong Sentralisasi
• Fahri Optimis Koperasi dan UMKM Jadi Penyelamat Indonesia dari Resesi Ekonomi
• Ta’aruf, Cara Perkenalan yang Sesuai dengan Hukum Syara’
• Indonesia Halal Watch Sebut Penetapan LPH Sucofindo Langgar UU
• Kondisi Keuangan PLN Memburuk, Legislator Ingatkan Pemerintah
• Soal Kampanye Pakai Masker, Pemimpin dan Tontonan Jadi Contoh Bagi Masyarakat