Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.511 views

Opsi Abolisi Presiden Jokowi untuk Rekonsiliasi

Oleh: DR.  H.  Abdul Chair Ramadhan,  SH, MH. 

(Ahli Hukum & Pengurus Komisi Kumdang MUI)

Kalimat pembuka dalam artikel ini didahului dengan pernyataan agar Presiden Jokowi  segera memulihkan - secara politis “membebaskan” - alim ulama dan para aktivis dari serangkaian proses hukum yang ditengarai adanya unsur kriminalisasi. 

Kriminalisasi disini, diartikan sebagai perbuatan seseorang yang sebenarnya bukan termasuk kualifikasi perbuatan pidana, tetapi malah dikategorikan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi tersebut tergolong sebagai salah satu bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia dan sekaligus pelanggaran hukum. Pasal 9 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Jaminan perlindungan kepada tiap-tiap warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kasus-kasus kriminalisasi yang menimpa alim ulama dan para aktivis pada umumnya yang bersangkutan justru sedang menggunakan hak kebebasan berpendapat dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses hukum pada sejumlah ulama dan aktivis ditengarai akibat dari “ketidakbebasannya” hukum dari pengaruh politik (baca: kekuasaan). Terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum yang disengaja, merupakan dalil pendapat ini. Jika seseorang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana dan dengannya telah pula memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana, namun ternyata diketahui secara pasti bahwa alat bukti yang digunakan tidak sah menurut hukum dan tidak memenuhi unsur delik - baik objektif maupun subjektif - apakah pantas seseorang tersebut diproses secara pidana?

Presiden Jokowi memiliki peluang besar untuk menghentikan sekaligus meralat kriminalisasi terhadap alim ulama dan para aktivis, melalui beleid abolisi. Abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Abolisi bukan suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana sebagaimana grasi. Abolisi adalah sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan terhadap seorang tersangka/terdakwa, atau dengan kata lain pencabutan tuduhan kriminal karena pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pada prakteknya, pemberian abolisi sering disandingkan dengan pemberian amnesti. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ketentuan amnesti dan abolisi disatukan sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Presidenmemberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Begitu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang  Amnesti dan Abolisi.  Kata “dan” menunjukkan kesatuan integral antara amnesti dan abolisi.Pemberian abolisi juga sangat terkait dengan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan sekaligus memajukannya. Ditinjau dari aspek hukum pidana formil,  KUHAP bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan, sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam konstitusi.

Kita sepakat bahwa dalam penegakkan hukum (law enforcement), berarti menegakkan keadilan (justice enforcement) dan kebenaran, tentunya dilandasi dengan moral dan kejujuran. Di sini, konsep negara hukum diberi arti materiil, sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (justice enforcement). Norma hukum materil yang semata-mata memberikan kepastian hukum itu haruslah disejalankan secara linear dengan hukum materil yang mengandung sifat keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (yustitiabelen) dan siapa pun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.

Kemudian, dalam rangka menciptakan kondusifnya stabilitas nasional dari segala ancaman, tantangan, hambagan dan gangguan (ATHG), maka sudah selayaknya dilakukan rekonsiliasi antara seluruh elemen masyarakat. Upaya rekonsiliasi haruslah dilakukan segera mungkin dengan kesadaran penuh mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.  Pilar berlakunya rekonsiliasi adalah mengembalikan keadaan pada posisi semula. Di sini kebijakan politik Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi sangat strategis.  

Baik  amnesti maupun  abolisi ini diberikan demi terwujudnya perdamaian dalam rangka menjaga  kepentingan bangsa dan negara. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh alim ulama dan para aktivis, menurut penulis justru merupakan aktivitas menjaga  kepentingan bangsa dan negara.  Selain itu, patut dipertimbangkan bahwa mereka telah banyak berjasa dalam pembangunan. Alim ulama berperan dalam peningkatan ahlaq dan moral, para aktivis berkontribusi dalam pemajuan demokrasi dan hak asasi.

Mereka semua telah memberikan solusi bagi kemajuan bangsa dan negara, itu tidak dapat dipungkiri. Karena itu, memberikan amnesti maupun abolisi adalah sebuah “jalan politik” untuk menegakkan Hak Asasi Manusia bagi pemerintahan Jokowi, dan sekaligus menciptakan rekonsiliasi guna perdamaian dalam rangka terwujudnya kepentingan bangsa dan negara. Semoga Presiden Jokowi memaklumi dan mengimplementasikan kebijakan politik dimaksud. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tiga Masjid dan Tiga Sekolah di Pelosok Garut ini Krisis Air Bersih. Ayo Wakaf Sumur.!!

Tiga Masjid dan Tiga Sekolah di Pelosok Garut ini Krisis Air Bersih. Ayo Wakaf Sumur.!!

Jamaah masjid, siswa sekolah dan warga pelosok Garut ini kesulitan air untuk ibadah, bersuci, wudhu, memasak, minum, mandi, dan mencuci. Ayo Wakaf Sumur, Pahala Mengalir Tak Terbatas Umur.!!!...

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Syafani Azzahra, bocah yatim sejak usia tujuh tahun ini bercita-cita ingin menjadi dokter penghafal Al-Qur'an. Setamat SD ia ingin melanjutkan sekolah ke pesantren, tapi terkendala biaya. Ayo...

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Di tengah pandemi Covid-19, permintaan layanan ambulans untuk pasien dan jenazah terus meningkat. Mobil baru IDC akan disulap jadi ambulans, butuh dana 39 juta rupiah untuk biaya modifikasi....

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Terlahir dengan fisik tak sempurna, Ustadz Rohmat diuji istri dan kedua orang tuanya murtad jadi korban kristenisasi. Kini ia gigih berdakwah di pelosok Lembah Ciranca Garut....

Latest News
Pasukan Pemerintah Yaman Bersiap Lancarkan Operasi Militer Terhadap Al-Qaidah Di Selatan

Pasukan Pemerintah Yaman Bersiap Lancarkan Operasi Militer Terhadap Al-Qaidah Di Selatan

Senin, 04 Jul 2022 22:35

Pasukan Keamanan Saudi Lakukan Parade Di Mekah Dalam Persiapan Untuk Pengamanan Haji

Pasukan Keamanan Saudi Lakukan Parade Di Mekah Dalam Persiapan Untuk Pengamanan Haji

Senin, 04 Jul 2022 22:05

Effendi Simbolon Omong Besar

Effendi Simbolon Omong Besar

Senin, 04 Jul 2022 19:36

Jokowi Akan Menjadi Sekjen PBB?

Jokowi Akan Menjadi Sekjen PBB?

Senin, 04 Jul 2022 16:10

Potensi Diskriminasi dibalik RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)

Potensi Diskriminasi dibalik RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)

Senin, 04 Jul 2022 15:52

Miras Holywings di Negeri Muslim Mayoritas

Miras Holywings di Negeri Muslim Mayoritas

Senin, 04 Jul 2022 15:39

Jumlah Warga Jerman Yang Keluar Dari Dinas Militer Meningkat 2 Kali Lipat Karena Perang Rusia-Ukrain

Jumlah Warga Jerman Yang Keluar Dari Dinas Militer Meningkat 2 Kali Lipat Karena Perang Rusia-Ukrain

Senin, 04 Jul 2022 15:32

IHATEC dan Lembaga Riset Jepang Jalin Kerjasama Strategis di Bidang Halal

IHATEC dan Lembaga Riset Jepang Jalin Kerjasama Strategis di Bidang Halal

Senin, 04 Jul 2022 14:35

Bermitra dengan BPJPH, IHATEC Siap Dukung Tercipta SDM Bidang Halal

Bermitra dengan BPJPH, IHATEC Siap Dukung Tercipta SDM Bidang Halal

Senin, 04 Jul 2022 14:24

DPRD: Kasus Holywings Jadi Momentum Evaluasi Perda Miras di Kota Bekasi

DPRD: Kasus Holywings Jadi Momentum Evaluasi Perda Miras di Kota Bekasi

Ahad, 03 Jul 2022 22:07

Anis Byarwati Dinobatkan sebagai Bunda UMKM

Anis Byarwati Dinobatkan sebagai Bunda UMKM

Ahad, 03 Jul 2022 22:02

Laporan: FBI Sewa Vila Di Istanbul Untuk Tersangka Islamic State Sebelum Beri Tahu Otoritas Turki

Laporan: FBI Sewa Vila Di Istanbul Untuk Tersangka Islamic State Sebelum Beri Tahu Otoritas Turki

Ahad, 03 Jul 2022 21:05

Demonstrasi Anti-Militer Berlanjut Di Sudan Untuk Menuntut Pemerintahan Sipil

Demonstrasi Anti-Militer Berlanjut Di Sudan Untuk Menuntut Pemerintahan Sipil

Ahad, 03 Jul 2022 20:45

Otoritas Palestina Serahkan Peluru Yang Menewaskan Jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh Ke AS

Otoritas Palestina Serahkan Peluru Yang Menewaskan Jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh Ke AS

Ahad, 03 Jul 2022 20:13

Sebanyak 78.339 Jemaah Haji Indonesia sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Sebanyak 78.339 Jemaah Haji Indonesia sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Sabtu, 02 Jul 2022 22:05

Pasukan Pendudukan Israel Serang Pemakaman Seorang Wanita Palestina Di Tepi Barat

Pasukan Pendudukan Israel Serang Pemakaman Seorang Wanita Palestina Di Tepi Barat

Sabtu, 02 Jul 2022 20:38

Jelang Puncak Haji, Pemerintah Intensifkan Screening Kesehatan Jemaah

Jelang Puncak Haji, Pemerintah Intensifkan Screening Kesehatan Jemaah

Sabtu, 02 Jul 2022 20:03

Holywings Nistai Kesucian Agama, Sangat Patut Diadili Hukum dan Dicabut Izin Usahanya

Holywings Nistai Kesucian Agama, Sangat Patut Diadili Hukum dan Dicabut Izin Usahanya

Sabtu, 02 Jul 2022 18:54

Prerogatif Ketum

Prerogatif Ketum

Sabtu, 02 Jul 2022 17:16

PERSIS Berduka, Ketua LPPI Meninggal Dunia

PERSIS Berduka, Ketua LPPI Meninggal Dunia

Sabtu, 02 Jul 2022 16:58


MUI

Must Read!
X