Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.317 views

Kerumunan Maulid Nabi Muhammad Bukan Tindak Pidana

 

Oleh: 

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. || Direktur HRS Center & Ahli Hukum Pidana

 

PENERAPAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap IB HRS dkk semakin dipertanyakan. Disini dipertanyakan apakah memang ada sanksi pidana dalam Pembatasan Sosial Beslaka Besar (PSBB) dan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam bentuk kerumunan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW?

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, termasuk didalamnya faktor risiko kesehatan. Upaya cegah tangkal itu sendiri lebih ditujukan pada bidang transportasi darat, laut, maupun udara. Kesemuanya itu menunjuk pada pintu masuk, yakni tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara.

Demikian banyak disebut perihal transportasi yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dapat dikatakan bahwa Kekarantinaan Kesehatan merupakan suatu tindakan guna mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat.  

Menyangkut ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan, “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”, harus dipahami dengan cermat. Ketentuan ini menunjuk pada kewajiban dalam upaya pencegahan dan penangkalan keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dalam hal ini pandemi COVID-19 (Pasal 1 angka 1).

Penerapan PSBB memang dimaksudkan sama dengan Karantina Wilayah sebagai bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Namun dilihat dari fungsinya bersifat pencegahan meluasnya COVID-19. Hal ini disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi, “Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.”  Sementara, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan satu paket, yakni upaya pencegahan dan penangkalan dan oleh karenanya setiap orang wajib mematuhi kebijakan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan yang ditetapkan. Oleh karena Pemerintah Pusat tidak menetapkan Kekarantinaan Kesehatan, maka keberlakuan Pasal 9 Ayat (1) telah kehilangan objeknya.

Dihubungkan dengan Pasal 93, unsur “tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan” tentu tidak dapat diterapkan, mengingat Pemerintah Pusat tidak menerapkan upaya cegah dan tangkal dalam bentuk Karantina sebagaimana dimaksudkan. Menjadi lain halnya jika yang diterapkan adalah Karantina Wilayah.  Terlebih lagi Pasal 93 menyebutkan “dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Unsur “menghalang-halangi” tentu harus ada terlebih dahulu status Kekarantinaan Kesehatan (in casu Karantina Wilayah) dan dengannya ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Karantina Wilayah.  Faktanya tidak pernah ada penetapan status Karantina Wilayah yang ada hanya PSBB.

Patut dicatat, Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan adalah delik materil yang mempersyaratkan harus adanya akibat konkrit. Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Unsur “tidak mematuhi” dan/atau “menghalang-halangi” dimaksudkan bagi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan yang menyebabkan terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Keberlakuan delik materil menunjuk harus nyata ada terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Di sini, tidak dapat dibenarkan penggunaan analogi yang menyamakan PSBB dengan Karantina Wilayah. Hukum pidana dengan tegas melarang penggunaan analogi, sebab bertentangan dengan asas legalitas.

Sementara itu, ruang lingkup PSBB yang mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, tidak ditemui sanksi hukum pidananya dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Jika kita cermat membaca Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, maka kita ketahui bahwa adresatnya menunjuk pada moda transportasi, baik udara, laut dan darat. Banyak pasal-pasal yang mengaturnya, setidaknya terdapat sekitar 32 pasal. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam ketentuan Bab XIII Ketentuan Pidana. Pasal 90 menunjuk pada Nakhoda, Pasal 91 menunjuk pada Kapten Penerbang, Pasal 92 menunjuk pada pengemudi kendaraan darat. Kemudian Pasal 93 menujuk pada setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Setiap orang disini adalah tentu orang selain, Nakhoda, Kapten Penerbang dan Pengemudi Kendaraan Darat. Orang disini, bisa termasuk badan hukum (korporasi) atau orang lain yang melakukan delik penyertaan dengan Nakhoda, Kapten Penerbang dan pengemudi kendaraan darat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap IB HRS dkk dengan mendasarkan pada PSBB maupun Prokes tidak pada tempatnya. Dalam berbagai kesempatan penulis sering menyatakan bahwa tidak ada norma hukum sanksi pidana dalam PSBB sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Demikian pula halnya dengan Prokes. Tegasnya, kerumunan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW tidak termasuk tindak pidana. Oleh karena tidak ada norma hukum sanksi pidana dalam PSBB dan Prokes dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, maka terhadap semua pasal yang didakwakan telah kehilangan objeknya.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Belum genap berusia 2 tahun, bocah imut mungil ini harus menjalani hidup dengan dahsyatnya penyakit tumor ganas di. Hari-harinya dipenuhi tangis bersimbah darah yang mengucur dari luka matanya...

Latest News
Alhamdulillah ini yang dicapai dalam 10 Bulan Ponpes Gratis Manahilul ilmi

Alhamdulillah ini yang dicapai dalam 10 Bulan Ponpes Gratis Manahilul ilmi

Selasa, 11 May 2021 01:27

Peran Orang Tua dan Negara Menyikapi Parodi Sujud “Free Style”

Peran Orang Tua dan Negara Menyikapi Parodi Sujud “Free Style”

Senin, 10 May 2021 21:01

Ironis, THR dicicil lagi?

Ironis, THR dicicil lagi?

Senin, 10 May 2021 20:43

Pemukim Ilegal Yahudi Israel Tabrak Pejalan Kaki Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa

Pemukim Ilegal Yahudi Israel Tabrak Pejalan Kaki Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa

Senin, 10 May 2021 20:35

Innalillahi, Tengku Zulkarnain Meninggal Dunia

Innalillahi, Tengku Zulkarnain Meninggal Dunia

Senin, 10 May 2021 19:54

Taliban Umumkan Gencatan Senjata Selama 3 Hari Untuk Perayaan Idul Fitri

Taliban Umumkan Gencatan Senjata Selama 3 Hari Untuk Perayaan Idul Fitri

Senin, 10 May 2021 19:46

Ratusan Warga Palestina Kembali Terluka Akibat Serbuan Pasukan Zionis Israel Di Kompleks Al-Aqsa

Ratusan Warga Palestina Kembali Terluka Akibat Serbuan Pasukan Zionis Israel Di Kompleks Al-Aqsa

Senin, 10 May 2021 19:04

Doa Istiftah Qiyamul Lail Rasullullah ''Meminta Hidayah''

Doa Istiftah Qiyamul Lail Rasullullah ''Meminta Hidayah''

Senin, 10 May 2021 16:28

Malam Selasa Ini, Malam 29, Malam Ganjil, Adanya Lailatul Qadar?

Malam Selasa Ini, Malam 29, Malam Ganjil, Adanya Lailatul Qadar?

Senin, 10 May 2021 15:11

Kritik Pertanyaan TWK KPK Seputar Lepas Jilbab, Legislator PKS: Melanggar HAM!

Kritik Pertanyaan TWK KPK Seputar Lepas Jilbab, Legislator PKS: Melanggar HAM!

Senin, 10 May 2021 14:47

Partai Gelora Mengutuk Keras Aksi Kekerasan Israel terhadap Jemaah Palestina di Masjidil Al-Aqsa

Partai Gelora Mengutuk Keras Aksi Kekerasan Israel terhadap Jemaah Palestina di Masjidil Al-Aqsa

Senin, 10 May 2021 14:34

AHY Bertemu Anies, Saling Apresiasi dan Ingin Terus Berkolaborasi

AHY Bertemu Anies, Saling Apresiasi dan Ingin Terus Berkolaborasi

Senin, 10 May 2021 14:20

Pandangan ‘Perempuan Haid Boleh Berpuasa’ Sesat dan Menyesatkan

Pandangan ‘Perempuan Haid Boleh Berpuasa’ Sesat dan Menyesatkan

Senin, 10 May 2021 14:15

MUI Minta KPI Setop Sejumlah Program Ramadhan Membandel

MUI Minta KPI Setop Sejumlah Program Ramadhan Membandel

Senin, 10 May 2021 14:02

Bekas Pejabat Kemenag Terduga Korupsi, Bukhori Ingatkan Menag Yaqut

Bekas Pejabat Kemenag Terduga Korupsi, Bukhori Ingatkan Menag Yaqut

Senin, 10 May 2021 13:55

Ketua Komisi VI DPRA Ingatkan Pemerintah Aceh agar Anak Autis Berhak Dapatkan Pendidikan Layak

Ketua Komisi VI DPRA Ingatkan Pemerintah Aceh agar Anak Autis Berhak Dapatkan Pendidikan Layak

Senin, 10 May 2021 13:41

Jadi Narasumber Diskusi HMI, Anis Sebut Jokowi Gagal Tangani Kemiskinan

Jadi Narasumber Diskusi HMI, Anis Sebut Jokowi Gagal Tangani Kemiskinan

Senin, 10 May 2021 13:36

Promosikan Babi Panggang, Jokowi Tak Sengaja atau Sering Lihat?

Promosikan Babi Panggang, Jokowi Tak Sengaja atau Sering Lihat?

Senin, 10 May 2021 13:24

Sekjen MUI: Grand Design Pedoman Tayangan Ramadhan Dibutuhkan untuk Tahun Mendatang

Sekjen MUI: Grand Design Pedoman Tayangan Ramadhan Dibutuhkan untuk Tahun Mendatang

Senin, 10 May 2021 13:11

Anis Matta: Situasi Krisis, Indonesia Membutuhkan Narasi yang Menyatukan

Anis Matta: Situasi Krisis, Indonesia Membutuhkan Narasi yang Menyatukan

Senin, 10 May 2021 13:08


MUI

Must Read!
X

Senin, 10/05/2021 12:31

AWG Kecam Israel Serang Al Aqsha