Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.328 views

Cacat Hukum Tersembunyi Perkara RS Ummi, HRS dkk Harus Dibebaskan

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. || Direktur HRS Center & Ahli Hukum Pidana

 

PERKARA RS UMMI yang melelahkan itu telah memasuki babak akhir upaya hukum biasa yakni kasasi Mahkamah Agung. Pada awalnya duduk perkara RS UMMI semata-mata adalah pelanggaran Prokes. Kemudian berkembang dengan masuknya delik berita bohong. Perkara RS UMMI tidak menerapkan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Ternyata tidak digunakan vorgezette handeling mengandung skenario klasterisasi perkara. Dimaksudkan agar klaster perkara RS UMMI terpisah dari klaster perkara sebelumnya, yakni Prokes Megamendung dan Petamburan. Klasterisasi memang menjadikan masing-masingnya berdiri sendiri. Pada akhirnya tuntutan perkara RS UMMI sebagai residu dari perkara Petamburan dan Megamendung.

Jika seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP digunakan, maka delik hoaks tidak memiliki persintuhan dengan perkara awal yakni Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 216 KUHP. Kedua pasal tersebut telah pula digunakan dalam dua klaster perkara sebelumnya. Demikian itu tentu terkait dengan asas ‘nebis in idem’, sehingga tidak mungkin lagi diterapkan pada perkara RS UMMI. Menjadi jelas rekayasa klasterisasi menunjuk pada penggunaan delik berita bohong pada tahap (klaster) akhir.

Munculnya perkara RS UMMI bermula dari adanya Laporan Polisi oleh Bima Arya. Dirinya menganggap ada pelanggaran Prokes (swab test).  Kemudian terhadap pelaporan pelanggaran Prokes tersebut, ditempelkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana inilah yang kemudian menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum dan dengan itu Majelis Hakim menjatuhkan vonisnya. Dengan demikian terlihat perkara yang dimajukan ke persidangan semenjak awal sudah terkandung maksud terhadap HRS dkk harus diproses pidana. Menurut informasi Bima Arya sempat ingin mencabut laporannya, namun tidak jadi dilakukan. Hal ini menjadi dalil bahwa laporan Bima Arya tersebut sebagai entry point delik hoaks dalam proses hukum selanjutnya.

Dari uraian di atas, terlihat susunan perkara secara bertingkat. Bermula dari perkara “swab test” berkembang menjadi delik “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” dan kemudian delik “berita bohong yang menerbitkan keonaran”.

Dalam proses selanjutnya, terdapat fakta menarik yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Fakta dimaksud menunjuk adanya media-media online dan you tube channel yang menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) kepada HRS. Terhadap perbuatan tersebut diklarifikasi oleh AT, HHA dan termasuk HRS sendiri. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, klarifikasi dilakukan guna membuat suasana kondusif, agar ummat tidak cemas dan terprovokasi. Disini tidak ada penggunaan pikiran secara salah yang mengarahkan pada tindakan yang dilarang. Tidak ada sifat ketercelaan dalam pemberitahuan tentang keadaan sehat atau dikatakan “baik-baik saja” oleh yang bersangkutan. Sungguh di luar dugaan, AT, HHA, dan HRS yang pada akhirnya di proses pidana. Seharusnya dengan mengacu pada ajaran sebab akibat (kausalitas), pemilik atau pengguna media-media online dan you tube channel itulah yang harus diproses hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dilihat dari kronologis dan kontennya, keberadaan buzzer-buzer tersebut patut diduga sengaja dibentuk untuk menimbulkan kegaduhan (pro-kontra) di media sosial. Seiring dengan itu, muncul aksi demontrasi dan karangan bunga memadati RS UMMI. Aksi demonstrasi dan karangan bunga menjadi dalil Penuntut Umum bahwa telah terjadi “keonaran di kalangan rakyat”. Sejalan dengan itu, terjadinya demontrasi juga didalilkan oleh Majelis Hakim sebagai bentuk dari keonaran. Logika mengatakan susunan perkara yang bertingkat dengan dalil tersebut mengandung makna adanya skenario pemenuhan unsur “keonaran”. Pada akhirnya yang diputuskan oleh Judex Factie memang demikian. Judex Factie telah memperluas norma “keonaran atau kekacauan di kalangan rakyat”. Dengan demikian, menurutnya termasuk dalam pengertian itu adalah juga “kegaduhan di media sosial”. Dua alam yang berbeda (fisikal dan digital) telah dipersamakan.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kegaduhan di media sosial ditimpakan kepada HRS dkk. Disini berlaku pembalikan beban tanggungjawab. Untuk mengakomodasi unsur delik berita bohong, maka pernyataan kesehatan yang disampaikan didalilkan sebagai perbuatan pidana. Dari unsur ini sudah jelas maksudnya guna mempertemukan dengan unsur berikut yakni “keonaran”. Seolah-olah pada keduanya terdapat hubungan kausalitas.

Perluasan norma tersebut bukan sebagai interpretasi ekstensif melainkan analogi. Memperluas makna melalui penafsiran ekstensif memang dapat dibenarkan sepanjang ada keterpautan hukum dan tentunya tidak bertentangan dengan hukum asalnya (baca: Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana). Majelis Hakim mendalilkan bahwa keberlakuan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Disini terlihat adanya motivasi menjadikan sesuatu perbuatan yang sebenarnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Dalil Majelis Hakim dengan penggunaan analoginya tidak berpegang kepada aturan yang ada alias menyimpang. Argumen timbulnya “kegaduhan nonfisik” sebangun dengan “kekacauan fisik” di kalangan rakat tidak dapat diterima. Dalil demikian bukan termasuk petunjuk (isyarah) adanya keterpautan hukum dengan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. Terlebih lagi undang-undang a quo telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Hal itu disebutkan dalam Pasal 626 Ayat 1 huruf a Rancangan KUHP Tahun 2019. Penghapusan tersebut menandakan bahwa sudah tidak ada lagi sebab atau sifat (illat) yang menjadikannya sebagai norma larangan.

Penjelasan di atas semakin memperjelas adanya kondisi cacat hukum dalam penerapan delik berita bohong yang dikenakan pada HRS dkk. Sebelumnya demikian itu nyaris tidak terlihat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi hendaknya memutuskan pembebasan HRS dkk.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Latest News
Polisi Israel Tangkap 18 Orang Selama Penghancuran Rumah Warga Palestina Di Sheikh Jarrah

Polisi Israel Tangkap 18 Orang Selama Penghancuran Rumah Warga Palestina Di Sheikh Jarrah

Rabu, 19 Jan 2022 21:15

4 Tentara Prancis Terluka Dalam Ledakan Bom Rakitan Di Burkina Faso Utara

4 Tentara Prancis Terluka Dalam Ledakan Bom Rakitan Di Burkina Faso Utara

Rabu, 19 Jan 2022 18:30

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Rabu, 19 Jan 2022 17:27

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Rabu, 19 Jan 2022 07:17

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

Rabu, 19 Jan 2022 06:57

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Selasa, 18 Jan 2022 21:20

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Selasa, 18 Jan 2022 20:44

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

Selasa, 18 Jan 2022 14:50

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Selasa, 18 Jan 2022 12:45

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Selasa, 18 Jan 2022 12:19

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Selasa, 18 Jan 2022 10:20

Muslimat Dewan Da’wah Lampung Gelar Tablig Akbar Peradaban Qur’an

Muslimat Dewan Da’wah Lampung Gelar Tablig Akbar Peradaban Qur’an

Selasa, 18 Jan 2022 10:14

Bea Cukai Saudi Gagalkan Penyeludupan 8.3 Juta Pil Narkoba Jenis Captagon

Bea Cukai Saudi Gagalkan Penyeludupan 8.3 Juta Pil Narkoba Jenis Captagon

Senin, 17 Jan 2022 23:00

Kuwait Tunda Rencana Untuk Mulai Latih Tentara Wanita Menyusul Penolakan Dari Otoritas Agama

Kuwait Tunda Rencana Untuk Mulai Latih Tentara Wanita Menyusul Penolakan Dari Otoritas Agama

Senin, 17 Jan 2022 22:45

Marak Klithih, Butuh Penguatan Beragama

Marak Klithih, Butuh Penguatan Beragama

Senin, 17 Jan 2022 22:31

Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman Klaim Serang UEA

Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman Klaim Serang UEA

Senin, 17 Jan 2022 22:15

Perpres Bank Tanah Penuh Pelanggaran

Perpres Bank Tanah Penuh Pelanggaran

Senin, 17 Jan 2022 14:47

Ghozali, Mendulang Milyaran Rupiah dari Foto Selfi

Ghozali, Mendulang Milyaran Rupiah dari Foto Selfi

Senin, 17 Jan 2022 14:31

Korupsi, Kado Pahit dari Manifestasi Kapitalisme

Korupsi, Kado Pahit dari Manifestasi Kapitalisme

Senin, 17 Jan 2022 13:57

Hebat! Dua Tahun, Cendekiawan Muslim Adian Husaini Hasilkan 1000 Artikel Ilmiah

Hebat! Dua Tahun, Cendekiawan Muslim Adian Husaini Hasilkan 1000 Artikel Ilmiah

Senin, 17 Jan 2022 11:38


MUI

Must Read!
X