Pejabat PBB Sebut AS Tolak Selidiki Kekerasan Israel

WASHINGTONG (voa-islam.com) - Amerika Serikat menolak seruan dari Dewan Keamanan PBB untuk membuka investigasi terkait kekerasan di perbatasan Israel-Gaza yang menewaskan 18 warga Palestina, kata pejabat PBB pada Senin lalu.

Gustavo Meza-Cuadra, Representatif Peru untuk PBB dan presiden Dewan Keamanan untuk April, mengatkan dewan itu menerima sebuah pernyataan yang meminta "investigasi yang independen dan transparan" terhadap insiden tersebut.

Namun dewan gagal mengecam kekerasan Israel terhadap demonstran Palestina dan pernyataan itu tidak dilaksanakan karena penolakan oleh AS pada Sabtu.

"Kami sempat ingin menerbitkan pernyataan kepada media. Namun satu negara menentang hal itu dan kami gagal melakukannya," kata Meza-Cuadra kepada wartawan.

Tanggapan Meza-Cuadra itu muncul setelah timbul pernyataan mengenai reaksinya terhadap Dewan Keamanan yang dinilai tidak berhasil membahas insiden serius yang terjadi di Gaza.

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, namun kami sangat memperhatikan apa yang terjadi di lapangan," kata dia.

Dewan Keamanan Jumat lalu melakukan pertemuan mendadak untuk merundingkan situasi di Gaza setelah sejumlah warga Palestina tewas di tangan militer Israel ketika melakukan aksi protes damai.

Pertemuan mendadak itu diajukan oleh Kuwait.[fq/anadolu]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Rezim Assad Kepada Faksi Oposisi di Qolamun: Menyerah atau Akan Bernasib Seperti Ghouta Timur
• Seorang Muslimah AS Diserang Secara Brutal di Rumah Sakit di Michigan
• Fans Klub Celtic Kibarkan 16 Bendera Palestina Sebagai Solidaritas untuk Korban di Gaza
• Myanmar Rayu Suku Budha di Bangladesh untuk Pindah Tempati Tanah Muslim Rohingya di Rakhine
• Hamas Serukan Liga Arab Tuntut Israel di Pengadilan Pidana Internasional
• Duta Besar AS untuk Israel Ambil Bagian dalam Ritual Agama Yahudi di Tembok Ratapan
• Otoritas Pemilu Mesir Tetapkan Abdel Fattah Al-Sisi sebagai Presiden Baru
• Parlemen Malaysia Sejutujui Undang-undang Melawan 'Berita Hoax'