JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi sebelum pilpres selalu dan terus menyatakan pemerintahan akan di isi oleh tokoh profesional, bukan dari partai politik. Jokowi juga berjanji akan membentuk kabinet 'Zaken' (kerja), bukan kabinet partai. Bahkan, santer sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad, termasuk tokoh yang dilirik PDIP.

 

Tapi, nampaknya janji Jokowi tinggal janji, dan itu akan sulit dilaksanakan, dan tidak realistis. Apalagi, keputusan menetapkan jabatan menteri itu, bukan ada di tangan Jokowi,  tapi di tangan Mega. Jokowi, sendiri hanya sebagai 'petugas' partai, bukan pemimpin partai. Dia hanya melaksanakan titah dari Mega.

 

Maka, sudah ada informasi yang keluar, di mana kedudukan sejumlah posisi strategis di Kabinet Jokowi-JK, akan ditempati oleh kader-kader PDIP, sebagai parpol pengusung utama duet ini di Pilpres 2014. Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sudah selayaknya PDIP menempatkan kadernya pada posisi itu. Janji Jokowi akan mengisi pos strategis dari orang-orang yang 'ahli', akhirnya batal, dan semuanya ditentukan oleh Mega.

 

"Wajar parpol (PDIP) menempatkan kader-kadernya pada jabatan (kementerian) strategis," ujar Hasto di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2014).

 

Hasto mengatakan, profesionalitas dan rekam jejak kandidat menteri juga menjadi point utama dalam menentukan siapa saja yang akan mengisi kabinet Jokowi-JK mendatang. "Pembicaraan mengenai menteri bukan terkait jatah-menjatah dalam kursi kabinet, melainkan harus mengacu kepada kepentingan bangsa dan negara," katanya.

 

"Namun, bukan berarti dari dalam partai tidak profesional, keduanya dibutuhkan, tetapi yang penting memiliki visi-misi yang sama," katanya. Jadi mana yang benar? Jokowi yang menginginkan para profesional, atau PDIP yang menginginkan orang-orang partai yang akan mengisi pos strategis di pemerintahan Jokowi. Jika pemerintahan Jokowi mengalami kegagalan, maka PDIP harus bertanggung jawab dihadapan rakyat.

 

Mega pernah berkuasa, antara 2002-2004, pasca Abdurrahman Wahid, namun dalam waktu yang sangat singkat itu, tokoh yang masih 'trah' Soekarno itu, melakukan kebijakan yang sangat menyakitkan bagi bangsa dengan menjual asset negara yang sangat strategis. seperti Indosat, BCA, Bank Danamon, dan Kapal Super Tanker dan lainnya.

 

Namun, yang lebih penting lagi, Mega memberikan pengampunan kepada konglomerat hitam (release and discharge) kepada konglomerat hitam (Cina), yang ngemplang BLBI Rp 650 triliun. [jj/dbs/voa-islam.com]