Kamis, 19 Syawwal 1445 H / 2 Februari 2017 06:15 wib
11.352 views
Potensi Konflik Karena Ketidakpercayaan Pada Polri
(Sebuah Kritikan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia)
Bismillahirrahmanirrahiim…
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang…
Dzat pemilik seluruh alam dan penguasa segalanya…
Jika Dia berkehendak, apapun pasti akan terjadi…
Tidak ada satupun yang bisa mencegah Kehendak-Nya….
Karena Dia yang Maha Kuasa atas segala Makhluk-Nya…
Laa Haula wa Laa Quwwata Illa Billah…
Beberapa waktu ini, bangsa Indonesia disibukkan dengan fenomena-fenomena yang berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara…
Bermula dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang Calon Gubernur DKI, memunculkan reaksi yang keras dari ummat islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Cukup wajar jika ummat bereaksi karena kitab suci mereka sudah dihina oleh seorang non muslim, yang selama beberapa tahun memerintah ibukota telah memunculkan kontroversi-kontroversi sehingga memecah belah warga masyarakatnya sendiri.
Seiring kasus penistaan agama yang sudah diajukan ke pengadilan, berbagai intrik muncul selama penanganan kasus tersebut. Mulai dari ketidakseriusan POLRI mengusut kasus tersebut, sehingga ummat perlu bereaksi terlebih dahulu melalui Aksi Bela Islam (ABI) sebanyak 3 kali, sampai aksi-aksi tandingan yang dilakukan oleh pendukung penista agama.
Kondisi bangsa semakin memanas setelah muncul penangkapan terhadap aktivis-aktivis oleh POLRI dengan tuduhan makar, yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan secara riil. Hal ini memunculkan anggapan bahwa pemerintah sudah membelenggu kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi negeri ini. Potensi konflik semakin merunyam ketika pemerintah bertindak tidak adil dengan menutup situs-situs islam yang dianggap memprovokasi dan menyebarkan berita tidak benar, sedangkan di sisi lain situs-situs anti islam yang jauh lebih parah dalam menyebarkan kebohongan dibiarkan begitu saja. Hal ini menyebabkan penyebaran berita melalui media sosial lebih massif dan lebih sulit untuk dikendalikan, meskipun sudah ada UU ITE yang mencoba mengaturnya.
Potensi konflik semakin memasuki fase logaritmik dalam beberapa hari terakhir. Diawali dengan kebijakan pemerintah menaikkan berbagai macam harga kebutuhan masyarakat, seperti BBM, TDL, STNK/BPKB, sampai harga kebutuhan pokok, yang menimbulkan reaksi keras dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di negeri ini. Ditambah dengan munculnya upaya penghinaan dari pemimpin partai pendukung si penista terhadap keyakinan ummat islam terkait hari akhir dan bangsa arab, yang notabene adalah negeri asal dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga penghadangan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia oleh beberapa oknum di bandara Sintang ketika ingin memberikan ceramah agama dalam rangka peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, semakin memperparah kondisi tersebut.
Dan, konflik yang besar terancam pecah setelah terjadi penganiayaan terhadap beberapa jamaah ummat islam, yang dilakukan oleh LSM preman (GMBI) yang dibekingi oleh perwira-perwira tinggi di negeri ini. Buntut dari kasus penganiayaan tersebut, muncul balasan di beberapa daerah terhadap LSM preman tersebut, sebagai solidaritas terhadap saudara sesama muslim. Jika ini tidak cepat ditanggulangai, bukan tidak mungkin negeri ini akan terbakar kembali, seperti tahun 1965 dan 1998, ketika ketidakadilan sulit diharapkan di negeri ini.
Akar Masalah
Sebenarnya jika mau dirunut lebih mendalam, akar masalah dari potensi konflik ini, justru diciptakan oleh kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan di negeri ini.
Selama ini, paradigma yang muncul di masyarakat adalah POLRI bersikap tidak adil terhadap ummat islam. Contoh nyatanya adalah pada kasus kematian terduga teroris Siyono, yang penuh dengan keanehan dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Termasuk juga perlakuan terhadap para terduga teroris, kebetulan semuanya beragama islam, yang semena-mena dan penuh sandiwara belaka. Ketidakadilan itu sangat terasa ketika yang melakukan terror adalah orang non muslim atau orang-orang munafik yang benci terhadap islam, tidak ada tindakan sama sekali dari kepolisian. Bahkan, yang terjadi adalah pemutarbalikan fakta seolah-olah mereka yang didzolimi oleh ummat islam jika terjadi sebuah kasus yang melibatkan keduanya.
Dan, ketidakadilan yang paling nyata adalah pada kasus penganiayaan ummat islam oleh sejumlah anggota LSM GMBI beberapa hari yang lalu. Sejumlah bukti menunjukkan secara jelas bahwa anggota LSM GMBI-lah yang menyerang mereka di beberapa tempat, dan ini sudah diadukan ke kepolisian. Alih-alih mendapat tanggapan yang bagus, justru polisi memprovokasi dengan membuat berita yang memutarbalikkan fakta, bahwa ummat islam-lah yang bertindak anarkis. Hal ini bukan malah mendinginkan suasa, justru memperkaruh keadaan sehingga muncul reaksi yang cukup keras dari sesama muslim yang mencoba melakukan aksi solidaritas, salah satunya adalah pembakaran markas GMBI di bogor.
Yang lebih membuat suasana semakin panas adalah sikap kepolisian yang terlihat lebih serius menangani kasus pembakaran tersebut, daripada mengusut akar masalahnya yaitu penganiayaan tersebut. Bahkan di media-media mainstream, mereka mempertegas hal ini dengan mengatakan bahwa ummat islam sudah bertindak brutal karena terprovokasi berita-berita tidak benar di media sosial.
Hellow….berita mana yang tidak benar, PAK POLISI???
Terlepas dari pemutarbalikkan fakta kasus penganiayaan yang berbuntut pada pembakaran markas GMBI, terkuak fakta yang mencengangkan bahwa Kapolda Jawa Barat adalah Ketua Dewan Pembina LSM GMBI tersebut. Hal ini jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat sendiri. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa Anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Artinya, Kapolda Jabar yang masih aktif tidak boleh menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina GMBI, dan ini jelas melanggar hukum di Indonesia. Sebuah hal yang sangat memuakkan dan memalukan, dimana pelanggaran hukum dilakukan oleh penegak hukum sendiri.
Oleh karena itu, wajar jika muncul desakan yang cukup keras agar Kapolri memecat Kapolda Jabar, karena membekingi organisasi yang berisikan para preman tersebut. Jika desakan ini tidak ditanggapi secara serius oleh Kapolri, maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum ini pasti akan lebih besar, dan akan menjadi bola salju yang bisa menggelinding dan bermuara pada konflik yang lebih besar di negeri ini.
Bersikap arif
Oleh karena itu, mari kita semua bersikap arif terhadap permasalahan ini. Jangan sampai bangsa ini hancur kembali hanya karena ketidakbijaksanaan aparat dan pemerintah, serta begitu mudahnya emosi ummat ini tersulut. Kepolisian harus bersikap adil terhadap semua pihak. Usut tuntas, tangkap dan hukum pelaku penganiaayan ummat oleh LSM GMBI. Begitu juga pelaku pembakaran markas GMBI juga harus proses dengan seadil-adilnya, karena hal itu juga tidak dibenarkan secara hukum hanya dengan alasan solidaritas. Yang lebih penting adalah, bersihkan institusi POLRI dari oknum-oknum perwira yang telah memperburuk citra penegak hukum di negeri ini.
Kepada seluruh ummat islam dimanapun berada, mari kita menundukkan hati dan bermunajat, semoga Allah membuka pintu hidayah untuk semua pihak yang membenci ummat ini. Kita tidak perlu merespon sebuah kekerasan dengan kekerasan lainnya, karena itu akan memperburuk citra kita, sebagai ummat yang cinta damai. Mari kita tunjukkan kelembutan hati kita sebagai ummat Nabi Muhammad, yang memiliki sifat pemaaf dan tawadhu, dengan menyerahkan semua keputusan kepada Allah SWT. Jika Dia berkehendak memberi Adzab pada aparat dan pemimpin negeri ini, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi-Nya.
Wallahua’lam bi Shawab…!
Semua kebenaran hanya dari Allah, dan kesalahan adalah dari hamba semata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!
Bumi Allah, Januari 2017.
Abu Abdullah wal Ayyubi
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
