Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.588 views

Pindah Ibu Kota, Solusi Masalah tanpa Masalah?

Oleh: Ida Nurchayati, STP (Pemerhati Sosial)

Presiden Jokowi akhirnya memutuskan lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Lokasi paling ideal adalah di bagian Kabupaten Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara.

Pemindahan lokasi IKN ini sudah menjadi wacana sejak Presiden Soekarno. Upaya ini baru terlaksana pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, karena saat ini DKI Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, bandara, dan pusat pelabuhan terbesar di Indonesia.

Di Jakarta juga macet, dan polusi. Kesenjangan ekonomi di Jawa dan luar Jawa semakin meningkat. Beban Pulau Jawa semakin berat dengan penduduk mencapai  150 juta atau 54 persen dari total penduduk di Indonesia (JawaPos.com, 26/08/2019).

Lebih lanjut Jokowi menambahkan, alasan dipilih  Kaltim karena resiko bencana alam sangat kecil. Misalnya banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung meletus dan tanah longsor.

"Juga dekat dengan wilayah kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda, yang punya infrastruktur relatif lengkap (JawaPos.com, 26/08/2019).  Lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinnya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Hanya di lokasi tersebut terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar (BBC News Indonesia, 26/08/2019).

Biaya pemindahan ibu kota, menurut Jokowi akan menghabiskan Rp 466 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 19 persen akan didanai APBN. "Sisanya berasal dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," ujar Jokowi di Istana Negara. (BBC News Indonesia, 26/08/2019). 

Pemerintah akan menukar guling aset di Jakarta untuk tambahan membangun ibu kota baru. Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapakn, pemerintah bisa mendapatkan sumber penerimaan baru dengan valuasi hingga Rp 150 triliun  dengan cara ini (Kompas.com, 6/8/2019). Bappenas akan segera menyusun payung hukum tentang pemindahan ibu kota untuk segera diajukan ke DPR, dan akan dibentuk badan yang akan mengurusnya.

 

Pro dan Kontra

Pemindahan ibu kota masih menuai pro kontra. Pertanyaan muncul, mengapa rezim Jokowi begitu antusias memindahkan ibu kota disaat kondisi keuangan buruk, hutang menumpuk dan situasi Papua tengah memanas yang seharusnya mendapat perhatian serius. Ketua MPR, Zulkifli Hasan meminta presiden untuk fokus kepada masalah Papua terlebih dahulu, sebab bila tidak ditangani serius, masalah Papua akan membesar dan semakin rumit.

Namun, permintaan Ketua MPR tidak mampu menghalangi nafsu besar rezim untuk memindahkan ibu kota dengan berbagai alasan. Masyarakat tahu, sebagian alasan yang diungkapkan Jokowi, seperti kemacetan, polusi udara dan banjir adalah persoalan yang disesumbarkan Jokowi saat  menjadi Gubernur DKI dan mau maju pilpres. Setelah 3 tahun menjadi Gubernur DKI dan 5 tahun menjadi  presiden, Jokowi tidak mampu menunaikan janjinya.

Para pakar dan peneliti  mengkritisi pemindahan ibu kota. Prof Emil Salim, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, menyebut, pemindahan ibu kota adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab."Kalau Jakarta rusak, ya diperbaiki, kok menjadi alasan pindah".

Alasan pemerataan ekonomi juga bukan solusi. Ekonom, Dr Rizal Taufikurahman, menegaskan pemerataan tidak akan tercapai semudah itu, dengan pindah ibu kota.  Distribusi kue regional tidak semudah itu, ini kan bukan memindahkan pabrik, tapi lebih banyak aktifitas pemerintahan.

Sandiaga Uno, Eks Capres, meminta Presiden Jokowi lebih banyak melibatkan warga melalui referendum terkait wacana pemindahan ibu kota. Sandi merasa  masyarakat kurang dilibatkan. "Melalui referendum, dapat dilihat dampak kepada dunia usaha seperti apa, dampak kepada lingkungan hidup seperti apa,  harus bisa kita pahami semua". (CendekiaPos, 22/08/2019)

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menyampaikan bahwa DPR belum mendapat usulan resmi dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota.  Memekarkan kabupaten saja harus pakai UU, apalagi memindahkanibu kota. Yandri menegaskan, kalau sampai DPR tidak diajak bicara, maka ibu kota yang baru tersebut ilegal. (suarasurabaya.net, 26/08/2019). 

Irman Putra Sidin mengatakan, secara filosofi konstitusi, status Jakarta sebagai ibu kota tidak bisa  dicabut. Jakarta adalah ibu seluruh wilayah RI, ibu yang mengandung dan melahirkan NKRI. Tempat dimana bendera kebangsaan dijahit dan proklamasi dibacakan (RMOL.ID, 27/8)

Mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menolak pemindahan ibu kota.Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring,Harly Prasetyo menyampaikan 94,7 persen ASN menolak jika ibu kota pindah ke Kalimantan. Alasan mereka, khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang bermutu, juga gaji dan pendapatan mereka tidak akan cukup di ibu kota baru.

Pemindahan ibu kota hal yang wajar jika ditopang alasan logis, demi efektifitas pemerintahan, serta didukung ekonomi yang kuat. Namun  tidak wajar bila alasan utamanya  justru alasan psikologis. Melihat fenomena selama Jokowi berkuasa, ketenangan politik menjadi salah satu alasan pemindahan ibu kota. Salah satu pejabat Mendagri mengatakan, ibu kota  adalah tempat yang betul-betul tenang,  tidak diwarnai hiruk pikuk politik lokal yang sering  mengganggu jalannya pemerintahan. Mungkinkah pilkada DKI dan aksi-aksi Ummat Islam selama ini dianggap mengganggu Pemerintahan Jokowi?

Menghindari banjir di Jakarta juga bukan alasan yang tepat. BNPB menjelaskan bahwa Kaltim, daerah rawan banjir, karena dekat hulu daerah aliran sungai (DAS). Plh Kapusdatin BNPB, Agus Wibowo menuturkan, daerah rawan banjir adalah Kutai Kartanegara dan Samarinda. Selain dekat DAS, Kaltim memiliki deforestasi cukup tinggi penyebab banjir. Kasus pembakaran lahan hutan tertinggi kedua, sehingga asap akan mengganggu.

BNPB menuturkan ada potensi pencemaran minyak di laut.  Kaltim menjadi jalur  pelayaran antar pulau, Jawa dan Sulawesi. Kepala BMKG, Daryono mengatakan, meskipun minim, bukan berarti Kaltim bebas gempa. Secara geologi dan tektonik, Kaltim terdapat 3 struktur sumber gempa, yang dua masih aktif  (Kompas.com, 27/8/2019)

Pemindahan ibu kota memerlukan  perencanaan yang luar biasa. Pemindahan itu harus optimal dari sisi kota yang dibangun, kota yang ditinggalkan, selama transisi, semua urusan pelayanan rakyat tidak boleh terganggu. Setelah pemindahan, efisiensi pemerintahan harus meningkat. Hanya saja, pemindahan ibu kota ke Kaltim dianggap kurang bijaksana dan dipaksakan.. Pertanyaannya, apakah pemindahan ibu kota demi keamanan negaran dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi?

Wahyudi Al Maroky, Direktur Pamong Institute  mengatakan, pemindahan ibu kota syarat kepentingan politik. Ide ini tidak muncul ketika debat capres, lalu kenapa justru pasca pilpres seolah ada kegentingan yang memaksa pindah ibu kota. Sehari pasca ibu kota baru ditetapkan, Podomoro Land menawarkan  investasi di ibu kota baru (Republika.co.id, 27/8/2019).

Terrlihat pemindahan ibu kota syarat kepentingan pemilik modal. Negara dalam sistem demokrasi dikuasai oleh korporasi,  jangan berharap nasib rakyat bisa meningkat. Negara justru membangun ibu kota megah ditengah masih banyak balita yang kurang gizi, anak putus sekolah, dan kenaikanm BPJS. Rakyat masih banyak yang menjerit karenan himpitan ekonomi yang makin sulit. Rakyat dipalak dengan aneka pajak yang semakin berat.

Biaya pemindahan ibu kota  yang cukup besar  justru menambah berat jeratan hutang Negara. Keterlibatan swasta semakin mengokohkan neoliberalisme  ekonomi di negeri ini. Negara berhutang kepada swasta, otomatis negara dibawah kendali swasta. Hutang yang akan ditanggung oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit.

Bahkan Lembaga Pengawas Aparatur Negara menegaskan  dengan gamblang, pemindaha ibu kota ada kaitannya dengan proyek obor China dan proyek New Jakarta 2025. Proyek tersebut sudah dipersiapkan oleh para taipan, sesuai pesanan dari Tiongkok. Seandainya ummat mau mencari alternatif, yaitu  syariat  Islam, tentu bangsa ini akan bebas dari hegemoni pemilik modal.

  Syariat kaffah dari Pencipta alam semesta yang akan memperhatikan aspek keamanan negara dan mensejahterakan rakyatnya. Sistem yang akan mengantarkan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki, bebas dari cengkraman asing dan aseng.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya persalinan cessar dilunasi, Ummi Nurhayati dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit. Semoga para donatur berlimpah rizki, dan dede bayi ini kelak menjadi generasi mujahidah dakwah untuk...

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Debby Silvana dan Melani Silvana menjadi yatim saat sedang butuh belaian kasih orang tua. Kini mereka tinggal di rumah triplek yang reyot dan doyong terancam roboh. Ayo Bantu bedah rumah yatim.!!...

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Latest News
Ketuk langit Allah dengan 'JUMAT BERKAH EXPRESS BERBAGI'

Ketuk langit Allah dengan 'JUMAT BERKAH EXPRESS BERBAGI'

Sabtu, 11 Jul 2020 09:20

Jadi Remaja yang Smart di Tengah Pandemi

Jadi Remaja yang Smart di Tengah Pandemi

Sabtu, 11 Jul 2020 07:04

[VIDEO] Komunisme Berbahaya Bagi Kemanusiaan dan Keutuhan NKRI

[VIDEO] Komunisme Berbahaya Bagi Kemanusiaan dan Keutuhan NKRI

Sabtu, 11 Jul 2020 06:37

[VIDEO] Ayo Sukseskan Dakwah Politik Islam

[VIDEO] Ayo Sukseskan Dakwah Politik Islam

Sabtu, 11 Jul 2020 05:37

Presiden Gadungan

Presiden Gadungan

Sabtu, 11 Jul 2020 05:00

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

Jum'at, 10 Jul 2020 22:41

PBB: 700 Orang Baru-baru Ini Tewas di 2 Kamp Suriah yang Menahan Keluarga Pejuang IS

PBB: 700 Orang Baru-baru Ini Tewas di 2 Kamp Suriah yang Menahan Keluarga Pejuang IS

Jum'at, 10 Jul 2020 22:00

Batalkan Dekrit Pemerintah 1934, Turki Buka Jalan untuk Jadikan Hagia Shopia Sebagai Masjid

Batalkan Dekrit Pemerintah 1934, Turki Buka Jalan untuk Jadikan Hagia Shopia Sebagai Masjid

Jum'at, 10 Jul 2020 21:46

MUI-KPI-Kemenpora akan Gelar Anugerah Syiar Ramadan Virtual

MUI-KPI-Kemenpora akan Gelar Anugerah Syiar Ramadan Virtual

Jum'at, 10 Jul 2020 21:33

Mesir Perkuat Vonis Seumur Hidup untuk Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohammed Badie

Mesir Perkuat Vonis Seumur Hidup untuk Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohammed Badie

Jum'at, 10 Jul 2020 21:30

Israel Buat Tawaran Baru Untuk Pertukaran Tahanan dengan Hamas

Israel Buat Tawaran Baru Untuk Pertukaran Tahanan dengan Hamas

Jum'at, 10 Jul 2020 21:15

Menelisik Gaduhnya RUU HIP, DPR Versus Rakyat?

Menelisik Gaduhnya RUU HIP, DPR Versus Rakyat?

Jum'at, 10 Jul 2020 21:00

[VIDEO] Umat Islam Jangan Buta Politik

[VIDEO] Umat Islam Jangan Buta Politik

Jum'at, 10 Jul 2020 20:36

Jihadis Tembak Mati Seorang Pemimpin BJP di Kashmir

Jihadis Tembak Mati Seorang Pemimpin BJP di Kashmir

Jum'at, 10 Jul 2020 20:36

Tahun Pelajaran 2020/2021, Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru

Tahun Pelajaran 2020/2021, Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru

Jum'at, 10 Jul 2020 19:15

 Anis Soroti Beban BI dalam Skema Burden Sharing

Anis Soroti Beban BI dalam Skema Burden Sharing

Jum'at, 10 Jul 2020 18:59

Jokowi Merasa Ngeri

Jokowi Merasa Ngeri

Jum'at, 10 Jul 2020 18:40

Pegawai Kantor Pers Federal Jerman Diduga Jadi Agen Mata-mata Untuk Dinas Intelijen Mesir

Pegawai Kantor Pers Federal Jerman Diduga Jadi Agen Mata-mata Untuk Dinas Intelijen Mesir

Jum'at, 10 Jul 2020 10:45

Indonesia, Ketersediaan Dokter dan Wabah Covid19

Indonesia, Ketersediaan Dokter dan Wabah Covid19

Kamis, 09 Jul 2020 22:13

HRW Minta Bangladesh Pindahkan 300 Lebih Pengungsi Rohingya dari Pulau Bashan Char

HRW Minta Bangladesh Pindahkan 300 Lebih Pengungsi Rohingya dari Pulau Bashan Char

Kamis, 09 Jul 2020 21:30


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X