Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.714 views

Pemilu Tidak Langsung dan Jabatan Presiden Diperpanjang?

Tony Rosyid

[Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]

Setidaknya ada tiga wacana yang sedang santer beredar. Satu sudah diekskusi, dua masih dalam ikhtiar. Ketiga hal ini jika disahkan, maka akan jadi pembeda antara rezim Jokowi dengan rezim-rezim sebelumnya di era reformasi.

Yang sudah dieksekusi adalah revisi UU KPK. Super powernya bukan lagi pimpinan KPK, tapi dewan pengawas. Sejak revisi UU KPK itu disahkan, maka penyadapan, penggeledahan dan penyitaan menjadi domain dewan pengawas. Dewan pengawas tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi punya kewenangan memberi ijin boleh tidak penyidik melakukan tiga fungsi di atas, yaitu penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dan lima anggota dewan pengawas itu direkrut dan dipilih oleh presiden. Sampai disini, anda paham?

Kedua, ini masih usulan yaitu pemilu tidak langsung. Kenapa? Alasannya klasik: karena cost politik yang begitu besar dan memicu terjadinya korupsi. Emang di masa Orde Baru lebih sedikit jumlah pelaku dan uang yang dikorupsi?

Kenapa terjadi korupsi? Diantaranya karena ada money politics. Ini yang mengakibatkan pembengkakan cost politik. Kenapa terjadi money politic? Karena pemilu langsung, jawab mereka. Karena itu, harus dibuat tidak langsung. Supaya tidak ada lagi bagi-bagi uang. Kalau presiden dan kepala daerah dipilih oleh DPR/DPRD, maka gak lagi ada serangan fajar. Selain itu, anggaran pemilu juga bisa ditekan. Ini penghematan uang negara.

Ingat! Di dalam UU no 7 Tahun 2017 pasal 523 telah mengatur hukuman dan denda bagi pelaku money politics. Jika money politics terjadi sebelum hari tenang, hukumannya 2 tahun penjara dan denda 24 juta. Kalau masa tenang hukumannya 4 tahun penjara dan denda 48 juta. Kalau money politics terjadi di hari H, maka hukumannya 3 tahun penjara dan denda 36 juta.

Kenapa bukan pasal 523 ini yang direalisasikan agar bisa mencegah, setidaknya mengurangi praktek money politics? Apalagi di pasal 268 di UU yang sama, kalau calon presiden dan kepala daerah melakukan pelanggaran pemilu (diantaranya money politics) dengan sistematis, terstruktur dan masif, maka aturan hukumnya didiskualifikasi.

Masalahnya, emang pernah ada calon presiden dan kepala daerah yang didiskualifikasi? Kalau ada, itu lebih karena faktor politis dan adu kuat kekuasaan dari pada karena operasi penegakan hukum. Disini ada masalah keadilan.

Disisi lain, kalau pemilihan presiden dan kepala daerah diserahkan kepada DPR/DPRD (tidak langsung), emang gak ada lagi bagi-bagi duit? Anggota legislatif mau milih tanpa duit? Tiket partai emang terus gratis gitu? Tidaklah...

Jadi, jangan salahkan pemilu langsung sebagai sebab terjadinya money politics, lalu kembali jadi pemilu tidak langsung. Ini lebih karena faktor law enforcement yang rendah. Disinilah problem primernya.

Demokrasi Pancasila mendadak berubah jadi demokrasi liberal dimana uang menjadi faktor paling berpengaruh terhadap hasil pemilu itu lantaran hukum tidak ditegakkan. Sampai ada yang bilang: "Indonesia has the most efektive election system becouse people know the result before election".

Terkait pasal 286, ini mengawang-awang. Karena hampir mustahil bisa membuktikan pelanggaran pemilu secara sistematis, terstruktur dan masif, termasuk praktek money politics. Kalau tak mungkin bisa dibuktikan, buat apa pasal ini dipertahankan.

Apalagi jika dikomperasikan dengan pasal 523 tentang hukuman penjara dan denda bagi pelaku money politics. Apakah calon yang terbukti dan akhirnya divonis 2,3 atau 4 tahun penjara bisa didiskualifikasi jika mereka terpilih? Padahal mereka tak melakukannya dengan sistematis, terstruktur dan masif. Paradoks!

Selain itu, kalau pilpres atau pilkada diwakili oleh DPR/DPRD, emang mereka mewakili suara dan pilihan rakyat? Kalau mewakili suara rakyat, kenapa sampai 2015 tak kurang dari 19 calon independen yang menang? Ini artinya, rakyat meskipun sudah memilih anggota DPR/DPRD, tak berarti suara mereka sepenuhnya diwakili oleh anggota legislatif tersebut.

Malah, ada calon tunggal yaitu calon walikota Makasar, kalah melawan kotak kosong. Padahal, semua partai mengusungnya.

Masih mau pemilu tidak langsung? Ini mengebiri suara rakyat, merusak demokrasi dan berpotensi mengembalikan sistem politik ke Orde Baru.

Ketiga, ini patut dicurigai punya kaitan dengan poin nomor dua. Yaitu jabatan presiden diperpanjang. Ada yang mengusulkan ditambah tiga tahun sehingga jadi delapan tahun. Ada juga yang mengusulkan tiga periode. Karena itu, pasal 169 UU no 7 Tahun 2017 perlu dirubah, katanya.

Apa alasan pengusul? Supaya program-program Pak Jokowi yang baik itu bisa dituntaskan. Lalu publik bertanya: baik menurut siapa?

Ketika UU pemilu itu membatasi maksimal presiden itu dua periode, maka pertama, presiden dan timnya sudah harus bisa mengukur program-program apa yang paling efektif dan berdampak yang bisa dikerjakan dalam rentang waktu selama 5 sampai 10 tahun. Dan program berkelanjutan apa bisa diteruskan oleh presiden selanjutnya. Bukan malah minta nambah.

Kedua, untuk membangun Indonesia tidak cukup satu presiden. Indonesia butuh puluhan hingga ratusan presiden. Yang dibutuhkan adalah adanya aturan dan sistem bagaimana pembangunan itu bisa berkelanjutan dari satu presiden ke presiden yang lain. Proses regenerasi adalah keniscayaan.

Ketiga, usulan tiga periode bagi presiden jika disetujui, membuka peluang untuk nambah lagi dan bisa seumur hidup. Kecuali jika dijatuhkan di tengah jalan seperti Soekarno dan Soeharto.

Satu periode saja seorang presiden punya kesempatan untuk kendalikan semua kekuatan negara, apalagi sampai tiga periode. Kalau sudah terlalu lama berkuasa mana mungkin mau turun. Kekuasaan itu menggoda bung!

Dua wacana dan usulan di atas yaitu pemilu tidak langsung dan presiden tiga periode harus serius untuk ditolak rakyat. Saat ini, lebih baik presiden dengan seluruh kekuatannya di kabinet dan kelembagaan negara fokus saja memperbaiki bangsa terutama ekonomi yang tahun depan akan ada gelombang resesi. Fokus pada kerja dari pada melakukan rekayasa pemilu dan minta nambah waktu untuk berkuasa. [PurWD/voa-islam.com]

Jakarta, 13/11/2019

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Latest News
Anggota Komisi XI Minta Peruri Perhatikan SDM

Anggota Komisi XI Minta Peruri Perhatikan SDM

Ahad, 20 Sep 2020 06:52

Lima Langkah Islam Selamatkan Ekonomi

Lima Langkah Islam Selamatkan Ekonomi

Ahad, 20 Sep 2020 06:22

Direktur P3S Pertanyakan Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut untun Penanganan Covid-19

Direktur P3S Pertanyakan Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut untun Penanganan Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 23:59

Para Pengkritik Harus Banyak Belajar Hukum Sehingg Tidak Asal Bicara

Para Pengkritik Harus Banyak Belajar Hukum Sehingg Tidak Asal Bicara

Sabtu, 19 Sep 2020 22:20

Ketum DDII: Usut Kelompok Penganiaya Ulama!

Ketum DDII: Usut Kelompok Penganiaya Ulama!

Sabtu, 19 Sep 2020 22:10

Mulai 1 Oktober 2020 Zoom Akan DIkenai PPN

Mulai 1 Oktober 2020 Zoom Akan DIkenai PPN

Sabtu, 19 Sep 2020 22:05

Angka Kasus Covid Masih Terus Bertambah, PDPI Ingatkan Keluarga untuk Tetap di Rumah

Angka Kasus Covid Masih Terus Bertambah, PDPI Ingatkan Keluarga untuk Tetap di Rumah

Sabtu, 19 Sep 2020 22:00

Hasil Percobaan Tes Lab Ungkap Kemampuan Bertahan Virus Covid-19

Hasil Percobaan Tes Lab Ungkap Kemampuan Bertahan Virus Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 21:50

Turki Tolak Tegas Tuduhan PBB Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah Utara

Turki Tolak Tegas Tuduhan PBB Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah Utara

Sabtu, 19 Sep 2020 21:35

Terulang Lagi Penganiayaan kepada Ulama, Brigade Persis Keluarkan 5 Intruksi

Terulang Lagi Penganiayaan kepada Ulama, Brigade Persis Keluarkan 5 Intruksi

Sabtu, 19 Sep 2020 21:04

Perkuat Tali Silaturahim, Brigade Persis Jabar Laksanakan Apel Pasukan

Perkuat Tali Silaturahim, Brigade Persis Jabar Laksanakan Apel Pasukan

Sabtu, 19 Sep 2020 20:45

Israel Tutup Secara Penuh Tepi Barat dan Jalur Gaza Untuk Liburan Yahudi

Israel Tutup Secara Penuh Tepi Barat dan Jalur Gaza Untuk Liburan Yahudi

Sabtu, 19 Sep 2020 20:35

UEA Sewa 450 Tentara Bayaran Asing Untuk Lakukan Pembunuhan Tingkat Tinggi di Yaman

UEA Sewa 450 Tentara Bayaran Asing Untuk Lakukan Pembunuhan Tingkat Tinggi di Yaman

Sabtu, 19 Sep 2020 20:07

Maraknya Perceraian Kala Pandemi, Ada Apa?

Maraknya Perceraian Kala Pandemi, Ada Apa?

Sabtu, 19 Sep 2020 15:25

Pejabat Publik dan Krisis Etika Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Pejabat Publik dan Krisis Etika Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 15:04

Kekuatan Ibadah Terletak Pada Hati, Bukan Fisik!

Kekuatan Ibadah Terletak Pada Hati, Bukan Fisik!

Sabtu, 19 Sep 2020 11:43

Persis Kutuk Keras dan Menuntut Usut Tuntas Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber

Persis Kutuk Keras dan Menuntut Usut Tuntas Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber

Jum'at, 18 Sep 2020 22:15

Ekspor Minyak Saudi Turun 62 Persen Pada Kuartal Kedua 2020

Ekspor Minyak Saudi Turun 62 Persen Pada Kuartal Kedua 2020

Jum'at, 18 Sep 2020 22:00

Gedung Putih Sebut 5 Negara Lagi Secara Serius Pertimbangkan Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Gedung Putih Sebut 5 Negara Lagi Secara Serius Pertimbangkan Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Jum'at, 18 Sep 2020 21:45

Fraksi PKS Sosialisasikan RUU Perlindungan Tokoh Agama ke Sejumlah Ormas Islam

Fraksi PKS Sosialisasikan RUU Perlindungan Tokoh Agama ke Sejumlah Ormas Islam

Jum'at, 18 Sep 2020 20:13


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X