Setelah berhimpun dipelataran PDAM, sekitar pukul 10.00 WIB. mereka bergerak menuju gedung DPRD Padang dengan tertib. Selain berorasi mereka juga memainkan teatrikal yang menceritakan tentang kegundahan mereka akan kemungkinan terjadinya praktik kristenisasi dan diskriminasi di RS Kristen Siloam dan tiga unit bisnis lainnya yang akan didirikan oleh Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman Padang itu.
Perwakilan KAMMI Sumbar M Sabri dalam orasinya mengatakan, mahasiswa menolak pendirian RS Kristen Siloam, Sekolah Kristen Pelita Harapan dan dua unit bisnis milik Lippo Group lainnya di Kota Padang itu, karena sejak dilakukan peletakan batu pertama, Jumat 10 Mei 2013, proyek tersebut terus menjadi polemik. Umat Islam dan ormas-ormas Islam sangat khawatir terhadap proyek misionaris dan kristenisasi yang berada di balik mega proyek Lippo Group tersebut.
“Karena menimbulkan keresahan di masyarakat, maka kami menolak proyek ini. Kami mendesak DPRD Kota Padang untuk meminta kepada Walikota Padang untuk mencabut RS Kristen Siloam bersama dengan tiga investasi Lippo Group lainnya,” kata Sabri.
Selain itu juga, belum ada informasi kejelasan tentang studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terkait dengan super blok Siloam.
Massa menilai, James T. Riadi selain pengusaha sukses juga merupakan pendeta Internasional yang berguru pada Pat Robertson yang dikenal luas sebagai misionaris internasional yang sempat mencela orang Islam di tahun 2006, ujarnya.
Koordinator aksi, Jimmi Syahputra Ginting dalam orasi mengatakan, KAMMI Sumbar, PII dan KBMM meminta DPRD Padang dengan tegas kepada Wali Kota Padang untuk mencabut izin pembangunan super blok Siloam (RS. Siloam, mall, kampus, hotel, dan sarana lainnya).
Selain itu juga, meminta pihak Lippo Group agar tidak meneruskan pembangunan super blok itu. Kemudian, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersama-sama membumikan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", "Syarak Mangato adat Memakal" dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Perwakilan KBMM, Budi Pratama mengatakan disebabkan adanya keresahan masyarakat Minangkabau terhadap rencana pembangunan RS. Siloam yang ditenggarai membawa misi kristenisasi yang dapat merusak tatanan nilai ABS SBK di ranah minang, serta penguasaan asset Ranah Minang.
"Maka, kami Keluarga Besar Mahasiswa Minangkabau (KBMM) mendesak pemerintah daerah untuk membentuk dewan penasehat investasi daerah yang berisikan tigo tungku sajarangan sebagaimana yang telah ada semenjak dahulunya di ranah Minang, agar tidak bertabrakan dengan kearifan lokal," ujarnya.
Selain itu juga, menghentikan segala rencana pembangunan RS Siloam dan turunannya di Ranah Minang dan mendesak Pemda dan siapapun yang apabila ada atau telah menerima “upeti” dari RS. Siloam/Lippo Group untuk mengembalikan uang haram tersebut.
Setelah melaui dialog yang alot akhirnya pengunjuk rasa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Padang Afrizal, Wakil Ketua DPRD Padang Masrul, Ketua F-Partai Golkar M Dinul Akbar, Ketua F- Partai Demokrat Erison, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Januardi Sumka, anggota F-Partai Demokrat Gustin Pramona dan anggota F-PKS Muharlion. *
Rep: D. Nurja 
