Ahad, 18 Syawwal 1445 H / 23 Agutus 2009 09:15 wib
4.612 views
Polisi Lecehkan Dakwah
Jakarta (voa-islam) - Rencana Mabes Polri mengawasi kegiatan dakwah selama Ramadlan mendapat tanggapan kritis dari berbagai kalangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Umar Shihab, mengatakan polisi tidak perlu mengawasi kegiatan dakwah. Menurutnya, muballigh yang benar selalu menjalankan dakwah ke arah ketenangan, sehingga orang merasakan kesejukkan hati.
Sedangkan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habieb Rizieq, menilai, pengawasan itu sebagai pelecehan terhadap dakwah. "Operasi mengawasi dakwah-dakwah di bulan Ramadlan guna meminimalisasi dakwah provokatif adalah bentuk teror dan intimidasi yang melecehkan dakwah."
"Operasi mengawasi dakwah-dakwah di bulan Ramadlan guna meminimalisasi dakwah provokatif adalah bentuk teror dan intimidasi yang melecehkan dakwah." ungkap Habieb Rizieq.
Habib Rizieq menyebut, pengawasan itu sebagai gaya Orde Baru yang melanggar HAM dan konstitusi terkait kebebasan menjalankan ibadah.
"Dakwah adalah bagian ibadah yang dilindungi UUD 1945. Lagi pula, Polri tidak punya tolok ukur terkait dakwah motivatif dengan dakwah yang dianggap provokatif," katanya.
"Jika hal ini dibiarkan terus, maka Polri terkesan semakin sewenang-wenang. Apalagi, selama ini Polri banyak melakukan penangkapan terhadap Jamaah Tabligh lalu mendeportasi jamaah asing. Mereka itu merupakan kelompok dakwah yang selalu mengedepankan kelembutan dan kesantunan," ujar Ketua FPI tersebut.
"Mestinya, yang dideportasi itu turis asing yang suka memakai 'kancut dan kutang' di depan umum karena merusak moral," ungkap Habib Rizieq Shihab.
"Mestinya, yang dideportasi itu turis asing yang suka memakai 'kancut dan kutang' di depan umum karena merusak moral," ungkap Habib Rizieq Shihab.
Sedangkan menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, jika dakwah sampai diawasi, itu merupakan kemunduran. Jarum jam sejarah akan diputar kembali ke arah otoritarian dan penegakan hukum yang represif.
"Padahal, itu semua sudah dikoreksi melalui reformasi. Ini akan mengeliminasi prestasi demokrasi yang sudah dicapai bangsa ini. Kalau itu sampai terjadi, jelas set back," katanya. (PurWd/v-i/rpb)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
