Sabtu, 2 Zulqaidah 1445 H / 24 Oktober 2009 15:00 wib
8.314 views
Menilik Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan Anggota Parlemen
Konon katanya Kabinet Indonesia Bersatu I adalah termasuk kabinet yang cukup berhasil dalam mengelola pemerintahan. Buktinya dunia Internasional sudah mulai memberikan kepercayaan kepada Indonesia di pentas politik dan ekonomi dunia. Bank Dunia-pun memberikan sanjungan kepada negeri ini atas kemampuannya membayar hutang, sehingga kita diberi pinjaman lagi. Lalu kenapa kalau dikatakan berhasil menteri di kabinet kebanyakannya berwajah baru ? Bukankah untuk memelihara kesinambungan program pembangunan seharusnya tetap dilakukan oleh orang-orang yang lalu ?
SBY sering melontarkan pernyataan sebelumnya bahwa anggota kabinet yang akan datang 35 % dari partai politik sedangkan 65 % nya dari kalangan profesional non partai. Namun pada kenyataannya para menteri yang berasal dari parpol masih sangat dominan. Apakah ini bagian dari "balas budi" karena mereka telah memenangkan SBY-Budiono pada pilpres yang lalu ? Padahal sebenarnya tanpa dukungan para parpol-pun, SBY akan tetap menang karena popularitas dirinya.
Keanehan lainnya dari penjaringan calon menteri yang dilakukan SBY adalah dengan melalui proses audisi yang hanya dilakukan oleh mereka yang kemungkinan besar akan jadi menteri. Padahal mestinya proses audisi ini terbuka untuk orang yang juga mungkin tidak akan dipilih oleh beliau. Bukankah audisi ini dimaksudkan sebagai uji kelayakan dan kepatutan yang hasilnya nanti dipilih yang terbaik.
Ada menteri yang bernama Purnomo Yusgiantoro diposisikan sebagai menteri pertahanan padahal sebelumnya beliau menjadi Menteri Energi dan Sumber daya Mineral. Apakah hal itu merupakan langkah cerdas SBY ? Atau jangan-jangan ini berkait dengan proses bagaimana membayar hutang TNI kepada Pertamina sehubungan dengan bahan bakar pesawat-pesawat TNI yang jumlahnya Rp. 3 trilyun ?
Gamawan Fauzi yang masih menjabat Gubernur Sumatera Barat, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Di satu sisi ini merupakan kejutan politik yang amat positif, karena untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, seorang sipil murni menjabat sebagai mendagri. Di sisi lain, apakah Gamawan Fauzi dianggap berhasil menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Sumatera Barat?
Kejutan lainnya adalah munculnya nama baru yang tidak pernah disebut-sebut sebelumnya dan bahkan menurut informasi tanpa melalui persyaratan yang telah dilalui para menteri lainnya sebelum ini, yakni munculnya nama Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menteri kesehatan menggantikan boss-nya Siti Fadilah Supari yang dulu menggesernya dari jabatannya karena dianggap membangkang. Kemunculan nama Endang terkesan ada "pesan sponsor" dari Amerika karena Endang adalah pro Amerika. Sikap pro Amerika ini ditunjukkan ketika beliau menyerahkan sample virus flu burung yang diminta oleh negara adikuasa itu, dimana hal itu sangat ditentang keras oleh bos-nya waktu itu.
Kejutan politik juga muncul terkait dengan tidak adanya kader dari PDI-P yang duduk di kabinet. Apakah ini kegagalan pendekatan antara SBY dan Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri? Terlepas dari kegagalan rekonsiliasi politik tersebut, duduknya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR-RI periode 2009-2014 apakah cukup untuk mencegah PDI-P menjadi partai oposisi di parlemen?
Yang lebih memprihatinkan lagi, belakangan beredar di milis-milis dan bahkan sempat diangkat disebuah harian ibukota nama menteri yang amoral. Diberitakan bahwa menteri tersebut pernah melacur dengan seorang anak kecil ketika mengunjungi Kamboja. Kalaulah berita ini benar, bersiaplah rakyat negeri ini untuk menerima azab Allah karena memiliki pemimpin (menteri) yang berani menantang Allah dengan prilakunya yang tidak bermoral.
Politik Pasca Pembentukan Kabinet
Akankah SBY memiliki agenda politik lanjutan setelah pembentukan kabinet demi menumpuk kekuasaan di tangannya? Pertanyaan ini patut dikemukakan karena beredar isu bahwa beberapa menteri yang berasal dari parpol itu diharapkan akan memenangi pertarungan politik untuk meraih jabatan ketua umum partai atau organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki pengaruh besar, seperti NU.
Rekonsiliasi politik yang gagal antara Partai Demokrat dan PDI-P tentunya juga akan menyebabkan SBY berupaya keras membendung kekuatan oposisi di daerah. Dalam hal ini, bukan mustahil perebutan ketua-ketua DPD I dan II Partai Golkar misalnya, akan diramaikan dan dimenangkan oleh orang-orang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ini untuk menambah kekuatan pendukung SBY di daerah, karena kebetulan Aburizal Bakrie merupakan orang dekat SBY.
Sepak terjang SBY dalam melemahkan kekuatan oposisi benar-benar lebih canggih ketimbang yang dilakukan Soeharto pada era Orde Baru.
Sepak terjang SBY dalam melemahkan kekuatan oposisi benar-benar lebih canggih ketimbang yang dilakukan Soeharto pada era Orde Baru. Jika dulu soko guru kekuatan Soeharto adalah ABRI, Birokrasi, Golkar dan Intelijen dan cara yang dilakukan adalah 'Politik Pecah Belah', 'Deparpolisasi', 'Depolitisasi', 'Politik Massa Mengambang' dan 'Politik Ketakutan', kini cukup dengan 'Politik Pecah Belah Partai-partai Politik.' Era reformasi ternyata masih menyisakan adanya pemikiran otoriterisme kekuasaan, sesuatu yang dulu ingin dilenyapkan melalui sistem demokrasi. Kita hanya dapat berharap, mudah-mudahan kita tidak lagi berputar dalam lingkaran setan menuju ke otoriterisme berselimut demokrasi!
Nasib Ummat Islam 5 tahun Mendatang ?
Apabila kita melihat komposisi kabinet bersatu jilid II dan peta kekuatan politik di parlemen, maka nasib ummat Islam negeri ini berada pada posisi yang belum menggembirakan bahkan mengkhawatirkan. Mengapa ? Pertama, tidak ada posisi strategis di kabinet yang diberikan oleh SBY kepada orang atau partai yang merepresentasikan ummat Islam. Memang ada orang-orang yang dulunya aktifis pelajar atau mahasiswa Islam, tapi kiprah atau kebijakan mereka selama ini belum pernah dirasakan langsung oleh ummat.
Kedua, di parlemen kekuatan yang mewakili ummat Islam sangat-sangat kecil sekali. Partai ummat Islam hanya ada dua yaitu PKS dan PPP. Sementara PAN dan PKB partai yang berbasis ummat Islam seringkali tidak bisa diharapkan. Kaum liberal dan sekuler sangat dominan di gedung wakil rakyat. Andai saja mereka akan menggolkan RUU yang mengebiri hak-hak ummat Islam, akan sangat mudah mereka lakukan. Mengkhawatirkan dan menyedihkan sekali....! Hasbunallah wa ni'mal wakiil ni'mal maulaa wa ni'mannashiir.(sal/voa-islam)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
