Rabu, 10 Rabiul Awwal 1445 H / 31 Agutus 2011 07:47 wib
177.148 views
Penetapan 1 Syawal Indonesia Ditertawakan Negara-negara Islam
VOA-ISLAM.COM – Keputusan sidang itsbat Pemerintah RI yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011, ditertawakan dunia karena nyeleneh dan menyelisihi keputusan negara-negara Arab yang berlebaran hari Selasa 30 Agustus 2011.
Hal itu diungkapkan oleh H. Djoko Susilo, Dutabesar RI untuk Switzerland dan Liechtenstein. Tanpa bermaksud mempersoalkan hasil sidang itsbat penetepan 1 Syawal 1432 H yang dilakukan Kemenag RI, Djoko mengatakan dirinya kesulitan menjawab pertanyaan dari para koleganya, dutabesar negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
“Sekarang kita ditertawaakan dunia. Saya susah sekali menjawab pertanyaan teman-teman sejawat dubes negara-negara OKI. Kita kok nyeleneh sendiri (melaksanakan Idul Fitri pada hari Rabu, ed.),” ujar Djoko kepada RMOL, Selasa, (30/8/2011).
Berbeda dengan Indonesia, hampir semua negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah menggelar shalat Idul Fitri pada hari Selasa. Umumnya mereka menggunakan metode hisab atau perhitungan yang diperkuat dengan metode rukyat atau pengamatan kemunculan hilal. Penggabungan kedua metode ini membuat perhitungan mengenai awal bulan Syawal menjadi lebih akurat.
Untuk memuaskan si penanya, Djoko mengatakan bahwa penentuan tanggal 1 Syawal itu untuk Indonesia. Adapun masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri diminta taat dan patuh pada keputusan Islamic Center setempat. Djoko khawatir banyak pihak di Indonesia yang terjebak pada pendekatan kuno di masa lalu. Sementara di Eropa, masyarakat umumnya percaya pada kemampuan teknologi. Toh, bukankah manusia sudah sampai ke bulan?
Mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan bahwa Islam terkait erat dengan iman, ilmu dan amal. Islam adalah agama yang mengagungkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari keyakinan akan ketauhidan Tuhan Yang Maha Kuasa.
“Jadi kalau sekarang sudah ada teknologi tinggi mestinya soal mengintip hilal ya pakai teknologi,” ujarnya lagi.
Di masa depan, Djoko berharap agar pemerintah melalui Kementerian Agama bersikap netral dalam penentuan 1 Syawal ini. Posisi pemerintah idealnya, menurut dia, adalah sebagai fasilitator yang tak perlu ikut campur tangan, apalagi memberikan stempel berupa keputusan.
“Sebaiknya hal seperti ini biar diurus MUI dan ormas Islam saja tanpa dicampuri birokrat. Ndak bagus kesannya,” pungkas Djoko.
Sebagaimana diberitakan voa-islam.com sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah di tanah air, setelah Pemerintah dalam sidang itsbatnya menganulir hasil rukyat dan memutuskan Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada hari Rabu (31/8/2011).
Tim rukyat Kementerian Agama (Kemenag) di Pantai Kartini Jepara dan Cakung Jakrta Timur, dalam kesakaian di bawah sumpah, menyatakan sudah melihat hilal pada Senin sore (29/8/2011), yang berarti Selasa sudah masuk 1 Syawal.
Hasil pantauan Tim Rukyat itu sesuai dengan pantauan Tim Rukyat di negara-negara Arab. Arab Saudi memastikan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1432 Hijriah jatuh pada hari Selasa, 30 Agustus 2011, karena pada Senin, (29/8/2011), hilal sudah terlihat.
Setelah Arab Saudi mengumumkan jatuhnya 1 Syawal 1432 Hijriah, negara-negara yang lain pun mengikutinya, di antaranya: Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam juga berlebaran Selasa.
Sebagian umat Islam di tanah air belebaran Selasa karena mengikuti hasil rukyat –baik rukyat lokal maupun global– dan hisab. Kaum Muslimin yang berlebaran hari Selasa ini berbarengan dengan Arab Saudi dan dunia Arab lainnya. Beberapa kalangan yang berlebaran Selasa antara lain: Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jum'iyat An-Najat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pesantren Gontor, dan sebagian warga Nahdlatul Ulama (NU) yang mengakui rukyat.
Sementara kalangan yang berlebaran Rabu 31 Agustus 2011 mengikuti keputusan pemerintah, antara lain Nahdlatul Ulama, PERSIS, Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan lain sebagainya. [ahana/rmo]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
