Jum'at, 28 Rabiul Awwal 1448 H / 11 September 2026 10:05 wib
138 views
Keracunan MBG Terus Berulang, Negara Harus Membenahi Sistem yang Timpang
Oleh: Ummu Firly | Aktivis Muslimah
Sepiring makanan yang dijanjikan membawa gizi tidak boleh berubah menjadi sumber petaka. Ketika kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis terus berulang, ini bukan lagi insiden sporadis, tapi alarm keras atas rapuhnya tata kelola.
Bayangkan seorang ibu melepas anaknya berangkat ke sekolah dengan perasaan tenang. Ia membayangkan anaknya akan belajar, bermain bersama teman-temannya, lalu pulang dalam keadaan sehat dan kenyang setelah mendapatkan makanan bergizi dari program pemerintah.
Namun ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi kecemasan. Telepon berdering. Kabar datang bahwa anaknya sakit setelah menyantap makanan yang dibagikan di sekolah. Muntah, diare, sakit perut, sebagian bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Kecemasan semacam itu bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua keluarga. Dalam beberapa hari, kasus serupa terjadi di sejumlah daerah. Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja, dan daerah lainnya turut mencatat dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada 1–3 September 2026 saja, sekitar 2.000 orang dilaporkan menjadi korban. Sementara secara keseluruhan, jumlah korban dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG sejak program ini diluncurkan telah mencapai sekitar 50.000 orang. Angka tersebut memang terlihat seperti statistik. Tetapi bagi keluarga yang anaknya terbaring sakit, angka itu bukan sekadar angka.
Di balik satu korban ada seorang anak yang kesakitan. Ada orang tua yang panik. Ada guru yang ikut cemas. Ada keluarga yang mungkin harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi anaknya berobat.
Mereka tentu tidak meminta sesuatu yang berlebihan, hanya ingin satu hal sederhana: ketika negara memberikan makanan kepada anak-anak mereka, makanan itu aman untuk dimakan.
Ketika makanan bergizi justru menimbulkan kecemasan
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi dan menyebut sebagian besar kasus berkaitan dengan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), termasuk dalam penyimpanan dan waktu konsumsi makanan.
Pemerintah juga menyatakan akan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Langkah tersebut tentu penting.
Namun, ada pertanyaan yang rasanya tidak boleh kita lewatkan. Jika pelanggaran SOP terjadi berulang dan muncul di banyak daerah dengan korban yang begitu besar, apakah persoalannya benar-benar hanya terletak pada SOP yang dilanggar?
Pertanyaan ini penting bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Justru sebaliknya, pertanyaan ini perlu diajukan agar persoalan tidak berhenti pada pergantian petugas, pemberian sanksi, atau penutupan sementara satu-dua dapur, sementara akar masalahnya tetap ada. Sebab ketika kesalahan yang sama terus berulang, kita perlu berani melihat lebih jauh: jangan-jangan bukan hanya pelaksananya yang bermasalah, tetapi sistem pengelolaannya yang belum cukup kuat untuk mencegah kelalaian.
…Ketika kesalahan yang sama terus berulang, berarti sistem pengelolaan yang belum kuat untuk mencegah kelalaian...
Masalah yang Lebih Besar Dari Sekadar SOP
Program MBG melibatkan makanan dalam jumlah yang sangat besar, diproduksi setiap hari, kemudian didistribusikan kepada anak-anak di berbagai wilayah. Artinya, keamanan pangan tidak cukup dijaga dengan sebuah dokumen SOP.
Ia membutuhkan tempat produksi yang benar-benar layak, peralatan yang memadai, tenaga kerja yang kompeten, bahan makanan yang berkualitas, proses pengolahan yang higienis, penyimpanan yang tepat, distribusi yang aman, serta pengawasan yang berlangsung terus-menerus. Semua mata rantai itu harus bekerja dengan baik.
Jika satu saja rapuh, risikonya bukan kecil. Karena yang diproduksi bukan satu atau dua porsi makanan, tetapi ribuan porsi setiap hari. Di sinilah kebijakan tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dilihat kembali secara serius.
Ketentuan mengenai kapasitas pelayanan yang mencapai ribuan porsi setiap hari harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan nyata setiap SPPG. Sebab kemampuan memproduksi makanan dalam jumlah besar belum tentu identik dengan kemampuan menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam jumlah besar.
Begitu pula dengan persoalan perizinan. Memiliki dokumen dan sertifikat yang dipersyaratkan memang penting. Tetapi negara tidak boleh berhenti pada kelengkapan administratif. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kondisi nyata di lapangan: apakah dapurnya layak? Apakah peralatannya memadai? Apakah jumlah dan kompetensi pekerjanya sesuai? Bagaimana kualitas bahan makanan? Bagaimana makanan disimpan dan didistribusikan?
Jangan sampai sebuah dapur dinyatakan memenuhi persyaratan di atas kertas, tetapi dalam praktiknya tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan pelayanan ribuan porsi setiap hari.
Ketika Kepentingan Bisnis Masuk ke Ruang Pelayanan Rakyat
Persoalan lainnya adalah potensi masuknya kepentingan bisnis dalam pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Ketika ada yayasan, investor, mitra, target produksi, biaya operasional, dan pembagian keuntungan dalam satu rantai pengelolaan, maka perlu ada pengawasan yang sangat ketat agar orientasi pelayanan rakyat tidak bergeser menjadi orientasi keuntungan. Sebab makanan untuk anak-anak bukan sekadar komoditas. Ada amanah di sana.
Jika efisiensi biaya akhirnya mendorong penggunaan bahan makanan dengan kualitas lebih rendah, jika target jumlah porsi membuat proses pengolahan dan distribusi dipaksakan melampaui kapasitas, atau jika kepentingan keuntungan membuat aspek keamanan pangan menjadi nomor sekian, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas program. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan manusia.
Karena itu, berbagai informasi mengenai praktik jual beli titik, pola kemitraan, ataupun pembagian keuntungan dalam pengelolaan SPPG perlu ditelusuri dan diawasi secara serius. Bukan untuk menuduh semua pengelola melakukan pelanggaran, tetapi untuk memastikan tidak ada celah bisnis yang akhirnya mengorbankan kualitas makanan yang diterima rakyat.
…Pastikan tidak ada celah bisnis yang mengorbankan kualitas makanan yang diterima rakyat…
Negara Jangan Hadir Setelah Korban Berjatuhan
Ada satu hal lain yang tidak kalah penting: pengawasan. Pengawasan seharusnya tidak menunggu sampai anak-anak jatuh sakit. Negara harus hadir sebelum makanan sampai ke tangan mereka. Mulai dari memilih dan memeriksa kelayakan SPPG, memastikan kualitas bahan baku, mengawasi proses produksi, memantau penyimpanan, memastikan distribusi berjalan sesuai standar, hingga melakukan pemeriksaan secara berkala dan mendadak.
Pengawasan yang kuat juga harus mampu menemukan masalah ketika korbannya masih nol. Sebab keberhasilan program pelayanan publik bukan hanya diukur dari berapa banyak porsi yang berhasil dibagikan. Tetapi juga dari seberapa aman, layak, dan berkualitas pelayanan tersebut diterima masyarakat.
Kita tentu berharap MBG tetap menjadi program yang membawa kebaikan. Karena gagasan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia pada dasarnya adalah gagasan yang baik. Tetapi niat baik tidak otomatis melahirkan hasil yang baik jika dibangun dengan sistem yang lemah. Dan di sinilah kita perlu berbicara lebih jauh tentang cara negara memandang rakyatnya.
Rakyat Bukan Objek Proyek
Dalam sistem yang menjadikan pelayanan rakyat sebagai tanggung jawab negara, kebutuhan masyarakat tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai angka dalam target program.
Anak-anak bukan sekadar jumlah penerima manfaat. Mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang aman. Orang tua bukan sekadar data penerima program.
Mereka adalah rakyat yang menitipkan harapan kepada negara. Islam memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai tanggung jawab tersebut.
Rasulullah SAW bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Hadis ini bukan sekadar nasihat moral bagi individu. Ia juga mengandung kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah.
Dalam perspektif Islam, negara hadir sebagai pengurus urusan rakyat. Orientasinya adalah kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan.
Karena itu, ketika negara menyediakan makanan bagi rakyatnya, yang menjadi pertanyaan utama bukan bagaimana menciptakan ruang bisnis sebanyak-banyakny, tetapi bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara yang aman, efektif, efisien, berkualitas, dan mudah diawasi.
Mekanismenya pun harus dirancang agar tidak membuka ruang yang besar bagi penyalahgunaan kepentingan.
Dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Islam mengenal mekanisme hisbah, salah satunya melalui qadhi hisbah, yang bertugas memastikan berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak melanggar ketentuan dan tidak merugikan rakyat. Dengan pengawasan yang nyata dan dekat, negara tidak harus menunggu ratusan orang jatuh sakit untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah.
...Dalam perspektif Islam, negara adalah pengurus urusan rakyat. Orientasinya adalah kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan…
Belajar Dari Setiap Korban
Keracunan MBG seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bukan hanya bertanya, “Siapa yang melanggar SOP?” Tetapi juga bertanya: Mengapa SOP bisa dilanggar?
Mengapa pengawasan tidak menemukan pelanggaran sebelum makanan dikonsumsi? Mengapa SPPG yang belum benar-benar siap bisa beroperasi? Apakah target produksi sudah sesuai dengan kapasitas setiap dapur?
Apakah mekanisme kemitraan sudah benar-benar menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas Dan yang paling mendasar: apakah keseluruhan sistem MBG sejak awal dibangun dengan paradigma pelayanan rakyat atau terlalu banyak dibebani logika bisnis. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak sederhana. Tetapi justru karena menyangkut keselamatan anak-anak, jawabannya tidak boleh disederhanakan. Sanksi kepada pihak yang terbukti lalai tentu diperlukan. Tetapi sanksi hanya menyelesaikan satu bagian dari persoalan.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setelah satu dapur ditutup, tidak muncul masalah yang sama di dapur lain. Setelah satu petugas diberi sanksi, tidak ada lagi celah sistem yang memungkinkan kelalaian berikutnya terjadi. Sebab kita tidak ingin setiap evaluasi selalu dilakukan setelah korban berjatuhan.
Makanan bergizi seharusnya membuat anak-anak tumbuh sehat. Orang tua seharusnya melepas anak ke sekolah dengan rasa aman, bukan dengan kekhawatiran apakah makanan yang diterima hari itu akan membuat mereka sakit.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukanlah ketika jutaan porsi makanan berhasil dibagikan setiap hari.
Keberhasilannya adalah ketika setiap anak yang menerima makanan itu dapat menyantapnya dengan aman, dan setiap orang tua dapat berkata dengan tenang: “Anakku makan dari negara, dan aku percaya negara menjaga keselamatannya.” Sebab mengurus rakyat bukan sekadar perkara menyediakan apa yang mereka butuhkan. Ia adalah amanah untuk memastikan apa yang diberikan benar-benar membawa kebaikan. [voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
