Senin, 23 Syawwal 1445 H / 18 November 2013 00:35 wib
24.519 views
Presiden SBY (Patut Diduga) Korupsi, Apa Bedanya Dengan Suharto?
JAKARTA (voa-islam.com) Hingga detik ini reformasi ternyata Indonesia belum juga lepas dari sakitnya. Korupsi jaman Suharto ternyata masih lebih beradab daripada korupsi SBY yang hanya terima setoran. Ckckck..
Setelah 15 tahun Reformasi ternyata Bangsa Indonesia belum bisa melepaskan diri dari KKN,termasuk Presidennya (patut diduga), Menteri-menteri, Pejabat-pejabat tinggi, anggota DPR, para hakim Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, para jaksa, polisi dan bahkan sanak keluarga kroni penguasa dinasti ungkap Ir.Abdulrachim Kresno, mantan aktivis ITB ini.
Walaupun KKN ini terbukti telah meruntuhkan Rezim Soeharto yang berhasil menanamkan kuku kekuasaannya selama 32 tahun, tetapi bangsa Indonesia tetap tidak mau belajar dari sejarah.
Kalau diperhatikan dengan seksama, maka ada perbedaan pola antara KKN yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan (patut diduga) oleh SBY.
Berikut Perbedaan korupsi Suharto dan SBY :
1. KKN Suharto
Meskipun KKN itu haram dan merusak, namun KKN Presiden Soeharto masih bisa melahirkan banyak industri yang sampai sekarang pun berkembang dengan baik. Misalnya industri itu antara lain mobil, motor, semen, material bangunan, properti, sampai Indomie. Semuanya itu tentu menimbulkan pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja yang tinggi, memberikan kesejahteraan untuk rakyat dan lebih merata dsb.
2. KKN SBY
Kalau dibandingkan dengan KKN Presiden SBY (patut diduga) yang telah banyak disebut dalam kesaksian Ridwan Hakim (putra Hilmi Aminuddin Ketua Dewan Syuro PKS) yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah dengan Al Quran didepan persidangan Ahmad Fathonah soal Bunda Putri maupun Sengman. Kesaksian Ridwan Hakim beredar dibanyak media termasuk media online. Maka pola KKNnya SBY hanya terima setoran saja, pokoknya tau beres. Parahnya tidak membangun industri, menumbuhkan ekonomi, memberikan lapangan pekerjaan, bahkan membuat harga daging jadi mahal 95-120 ribu/kg, dua kali harga daging di Malaysia dan negara-negra lain, sampai sekarang tidak bisa diturunkan walaupun sudah impor sapi dari Australia.
Berbeda dengan bantahan SBY yang dilakukan dengan marah sekali dalam konperensi Pers di Halim Perdana Kusuma. Tidak dibawah sumpah dengan Al Quran,tidak ada deliknya di KUHP dan SBY ber-kali-kali bohong dengan keterangannya,misalnya pernah menyatakan tidak kenal dengan Ayin,ternyata kemudian beredar foto di online, SBY mendatangi pesta perkawinan anak Ayin.SBY melalui melalui Juru bicaranya Julian Pasha juga mengaku tidak kenal dengan Sengman.Tapi lama2 mengaku juga.
Lagi pula bantahan SBY di Halim Perdanakusuma bahwa tidak kenal itu kan hanya ke bunda putri (Non Saputri/B1),tapi tidak pernah membantah bahwa tidak kenal dengan Sylvia S (bu Pur) yang belakangan dikenal sebagai bunda putri 2,yang hubungannya dekat sekali dengan Cikeas, terlibat dengan proyek Hambalang dan pernah diperiksa KPK dan konon sekarang raib.
3. Para Menteri pembantu SBY & MK Melegalkan Perampokan BUMN
Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Keuangan, Chatib Basri, layak dicurigai telah merestui pelepasan aset BUMN dari negara karena mereka berdua tidak bergeming atas permohonan uji materi UU Keuangan Negara dan BPK ke Mahkamah Konstitusi. Jika aset BUMN lepas dari Negara, maka BPK tidak lagi bisa mengaudit aliran dana mereka, yang ditenggarai beberapa pihak bisa menjadi "ATM" partai politik pada Pemilu 2014.
"Jangan-jangan menteri BUMN dan menteri keuangan itu merestui permohonan uji materi ke MK, sebab tidak ada upaya tegas melawan gugatan yang berpotensi privatisasi BUMN itu," kata peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Jakarta, Minggu (17/11).
Dugaan itu menguat saat salah satu pemohon gugatan uji materi itu dari Forum BUMN dan Biro Hukum Kementerian BUMN. Padahal, menurut Fariz, jika aset BUMN terpisah dari aset negara, maka timbul sejumlah risiko yang mengkhawatirkan bagi negara.
"Kalau (permohonan) itu dikabulkan, kami khawatir akan menjadi 'angin surga' bagi praktik pembajakan dan perampokan BUMN. Kalau MK mengabulkan, maka MK melegalkan perampokan BUMN seperti layaknya politisi," kata dia.
4. Polisi Masih Setor ke Atasannya
Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan bahwa masih ada aparay polisi di Indonesia yang ingin bekerja dengan jujur. Namun ia menambahkan hal itu sulit dilakukan karena menurut pengakuan para polisi tersebut, lingkungan kerja di kepolisian membuat mereka sulit untuk hidup jujur.
"Jawaban mayor sampai kolonel yang saya temui, mereka bilang nurani mau jadi polisi baik, tapi susah kalau ditarget oleh atasan untuk setor setiap bulan. Saya tidak setuju kalau dibilang cuma 3 polisi yang jujur, polisi Hoegeng, patung polisi dan polisi tidur. Masih banyak polisi baik, ironisnya mereka hanya ditempatkan di diklat," kata Abraham.
Abraham meminta agar Sutarman menempatkan para polisi yang berhati nurani jujur di tempat yang memiliki fungsi penindakan agar masyarakat terus memberikan kritik dan mengevaluasi kinerja kepolisian agar kepolisian bisa berubah.
Terlepas dari perbedaan pola KKN yang dilakukan oleh Presiden, hal itu tetap yang terburuk yang dilakukan oleh seorang Presiden karena akan cepat sekali menular kebawah dan merusak sendi-seni kehidupan bernegara. Buktinya kita telah jauh sekali ketinggalan dari Malaysia,Singapore dan negara tetangga lain. Naudzubillah [abdullah/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
