Salah Satu Bentuk Syirik Abad Ini; Lebih Baik Kafir yang Penting Tidak Korupsi

JAKARTA (voa-islam.com) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bahtiar Nasir (UBN) menemui adanya pendapat keblinger yang dipopulerkan kelompok anti Islam dengan berteduh di balik isu anti korupsi.

Ustadz Bachtiar menenggarai bahwa kelompok-kelompok anti Islam yang mengaku liberalis telah mencampur adukkan antara ketauhidan dengan isu anti korupsi.

Syirik abad ini adalah kalimat yang mengatakan bahwa lebih baik kafir atau tak sholat yang penting tidak korupsi

“Syirik abad ini adalah kalimat yang mengatakan bahwa lebih baik kafir atau tak sholat yang penting tidak korupsi,” katanya saat orasi di acara Parade Tauhid Indonesia (PTI) Ahad, (16/08) di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

“Sayangnya, banyak yang bangga dengan kalimat ini, padahal salah besar,” jelasnya dihadapan ratusan ribu umat Islam peserta PTI.

Selain Ustad Bahtiar Nasir, hadir juga beberapa ulama dan tokoh Islam yang dan menyampaikan orasinya, seperi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq, Ketua MUI Pusat KH. Cholil Ridwan, Pimpinan Majelis Adz-Dzikro Ustadz Arifin Ilham, Sekjend Forum Umat Islam (FUI) KH. Al-Khatthath, Ustadz Abu Jibril, dan lain sebagainya.

Acara Parade Tauhid juga dimeriahkan oleh kibaran bendera bertuliskan kalimat "La ilaha Illallah Muhammadurrosulullah" sepanjang 3 KM yang dibawa oleh para laskar dari GBK menuju ke Bundaran HI dan kembali lgi ke GBK. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Habib Rizieq: PKI Sama Saja dengan Liberal. Sama-sama Menolak Syariat. Ini Dia Penjelasannya
• Bila Minta Maaf kepada PKI, Jokowi kan Lukai Umat Islam
• Hindari Pemikiran Liberal dengan Ikuti Cara Pikir Ulama
• Parade Tauhid Indonesia, Implementasi Menjaga Iman dari Perpecahan
• Tidak Siap & Siaga, sebab Umat Islam Digilas Minoritas
• MMI: PTI Bentuk Keikhlasan Terhadap Tauhid
• [Berita Foto] Parade Tauhid Indonesia di Jakarta
• Kesehatan Masyarakat Seharusnya Ditanggung oleh Negara