DPP IMM Desak Pecat Luhut Binsar Panjaitan

JAKARTA (voa-islam.com), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), menilai tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menjalankan mandat dari rakyat Indonesia, kiprah dalam membawa kemajuan dan perubahan sebagaimana Nawa Citanya yang pro rakyat semakin kabur.

Pernyataan tersebut, diungkapkan seiring aksi IMM di depan Kemenko Maritim untuk menolak proyek reklamasi.

"Kesuksesan dalam menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan hanya klaim semata,"kata Sekretaris DPP IMM bidang Lingkungan Hidup, Aris Munandar dalam keterangannya, Jumat (10/11/2017).

Menurut Aris, hal itu ditandai dengan semakin tingginya angka pengangguran yang juga menyebabkan kriminalitas di mana-mana. Bahkan, lanjutnya, untuk mengelabui rakyat, khususnya masyarakat pesisir yang kehidupannya bergantung pada laut, justru Pemerintah menawarkan produk kebijakan yang sangat konyol, yaitu menggusur masyarakat pesisir demi memenuhi syahwat kapitalis seolah Reklamasi adalah solusi.

"Bahkan, tidak tanggung-tanggung, tanah Ulayat yang terletak di kawasan pantai Utara Jakarta pun menjadi tumbal atas keserakahan cukong reklamasi,"lontar Aris.

Padahal, sambungnya, melalui forum internasional maupun di hadapan awak media, Presiden Jokowi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan sangat kencang menggembar-gemborkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, disaat yang bersamaan juga, justru Luhut Binsar Pandjaitan yang diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman yang bertugas sebagai pembantu presiden, paling terdepan juga mendukung reklamasi.

"Akrobat kedua jawara istana ini pun membuat publik semakin bingung dan menuai sejuta pertanyaan, apakah benar ada matahari kembar? Kok bisa ya menteri melampaui kewenangan presiden,"katanya.

Selain itu, IMM juga mengkritik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko maritim agar tidak hanya menggunakan kacamata ekonomi kapitalis, kemudian mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup, karena biang pencemaran lingkungan adalah musuh bersama yang harus di perangi.

Dalam konstitusi (pasal 34 UUD 1945) menyerukan agar "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara". Namun negara melalui (Menko Maritim) justru menyebabkan nelayan menjadi terlantar.

"Bayangkan bagaimana penderitaan jutaan nelayan akibat tergusur secara paksa demi proyek bodong reklamasi,"tegasnya.

Oleh karena itu, DPP IMM sangat tegas menolak sejumlah reklamasi di Indonesia, utamanya di teluk Jakarta, karena reklamasi bukanlah solusi yang tepat untuk Indonesia.

"Dan kami juga mendesak presiden Jokowi agar mencopot Menko maritim karena memberikan ijin reklamasi berarti tidak Pancasilais karena berbuat ketidakadilan sosial,"pungkas Aris.

Sekedar diketahui, sekira ratusan kader IMM turun aksi di depan Kemenko Maritim, IMM mendesak agar pemerintah menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. (bilal/voa-islam)