Tuduh (Masjid) Radikal & Intoleran ke Umat Islam Sudah Keterlaluan, Fahri Beri Peringatan ke Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta kepada Joko Widodo untuk segera dapat menghentikan laku yang tidak elok para pejabatnya ke umat Islam, seperti tuduhan radikal dan intoleran. Sebab menurut dia, laku demikian malah akan membuat situasi semakin keruh.

Berikut cuitan Fahri di akun Twitter pribadi miliknya, Jum’at (8/6/2018): 

“Pak @jokowi, berhentilah memperkeruh suasana Ramadhan, tuduhan radikal dan intoleran kepada Ummat Islam ini sudah keterlaluan. Mohon tertibkan kata-kata pejabat anda yang intoleran terhadap kebebasan mimbar dan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Plis.

Hak rakyat untuk mengatakan misalnya:

KEMENTERIAN YANG BANYAK KORUPTORNYA ADALAH KEMENDIKNAS. Tapi bukan hak Kemendiknas untuk menuduh masjid atau kampus radikal.  BUKAN TUGAS PEMERINTAH MENGAWASI RAKYAT TAPI TUGAS RAKYAT MENGAWASI PEMERINTAH.

Jangan dibalik! Semua pejuang kemerdekaan kita itu radikal. Mulai dari yang berunding sampai yang mengangkat senjata. Kalau mereka tunduk seperti maunya penjajah dan menjadi biasa-biasa saja mungkin sampai hari ini kita masih kerja rodi atau menjadi buruh romusha.

Dalam perjuangan suatu bangsa, kaum radikal biasanya menjadi pelopor yang teguh hati untuk mengantarkan suatu bangsa kepada kemerdekaan. Sementara itu, kelompok kompromis biasanya menjadi pengkhianat yang bergabung dengan penjajah.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Pejabat MUI Pusat hingga Ahli Hukum Apresiasi Mundurnya Yudi Latif sebagai Ketua BPIP
• Dukung Miles of Smiles, Tim KNRP Tembus Jalur Gaza
• Fraksi PKS Dukung 22 Ramadan Sebagai Hari Jadi Kota Jakarta
• Parmusi Akan Selenggarakan Jambore Dai Nasional
• Ramadhan Berbagi, Jurnalis Muslim Santuni Yatim, Dhuafa, dan Janda
• Sebut Soeharto Langgar HAM 1965, GMB: PSI Justru Fitnah Soekarno
• Sejumlah Tokoh Deklarasikan Anies for President
• Utang Bertambah, Bukti Jokowi Tak Pandai Kelola Keuangan Negara