Terkait Pernyataan Presiden Macron Sudutkan Islam, MUI Minta Menlu Panggil Dubes Prancis

JAKARTA (voa-islam.com)--Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia untuk meminta penjelasan komprehensif mengenai pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang menyudutkan Islam dan umat Islam.

"Ternyata pernyataan Macron tentang Islam sebagai pemicu utama di banyak kasus kekerasan di dunia, terutama jika umat Islam mayoritas, ini sangat berbahaya, seakan menyamakan Islam agama kekerasan dan intoleran," kata Muhyiddin kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pernyataan Macron bisa menyuburkan Islamofobia.

Macron menyampaikan pernyataan kontroversial setelah pembunuhan terhadap seorang guru yang memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad SAW di dalam kelas. Ia mengkritik kelompok Islam dan membela penerbit kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Macron juga mengatakan bahwa "Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis."

Pernyataan Macron tentang Islam memicu kritik, termasuk di antaranya dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, yang mengatakan bahwa pernyataan Macron memicu Islamofobia. Selain itu, Timur Tengah menyuarakan boikot terhadap produk Prancis.

Muhyiddin mengemukakan bahwa jumlah Muslim di Prancis terus bertambah dan peran mereka dalam pembangunan negara itu tidak bisa disepelekan.

"Delapan juta Muslim Prancis punya andil besar dalam membangun negara tersebut. Para pemain sepak bola Muslim Prancis juga telah berkontribusi besar kepada bangsa dan negara Prancis," kata dia.*

Sumber: Antaranews.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Kaji Buku ‘Muslimah Anti Viral’, FMDKI Ajak Muslimah Indonesia Perkuat Keislaman di Era Digital
• Komisi VI DPR Aceh Serahkan Hasil Uji Calon Anggota Baitul Mal Aceh ke Pimpinan Dewan
• Selama Tidak Diwajibkan, MUI Dukung Materi Khutbah Kemenag
• Soal Vaksin Covid 19, PKS: Pemerintah Jangan Ugal-ugalan
• Legislator: Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan untuk UMKM
• Anggota Baleg Sebut UU Cipta Kerja Dipaksakan hingga Banyak Revisi
• Informasi dan Komunikasi Soal Vaksin Harus Tegas dan Transparan
• Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law