Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
9.210 views

Hati-hati, Utang Kita Sudah Melampaui Batas Aman

 

Oleh:

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Anggota DPR RI, Alumnus London School of Economics (LSE) Inggris

 

SAYA sungguh tak habis pikir mendengar pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menarasikan peluncuran global bond, atau surat utang global, beberapa hari lalu, dengan nada penuh kebanggaan. Seolah itu sebuah prestasi. Utang memang bukan aib. Namun, semakin besar utang pemerintah, para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu, bukannya menebar kebanggaan.

Utang senilai US$4,3 miliar atau Rp68,8 triliun (kurs Rp16 ribu) berdenominasi dolar Amerika Serikat yang baru saja diterbitkan Pemerintah merupakan rekor ‘sovereign bond’ terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. ‘Sovereign bond’ adalah obligasi, atau surat utang, yang diterbitkan pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing.

Kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond di tengah pandemi Covid-19, sama sekali tidak menunjukkan kehebatan. Malah sebaliknya, menunjukkan betapa ringkihnya perekonomian kita. Begitu rapuhnya ekonomi kita, sehingga meskipun krisis baru saja dimulai, kita sudah membutuhkan suntikan utang dalam jumlah besar.

Sekali lagi, tak sepatutnya hal semacam itu diceritakan sebagai sebuah kebanggaan, apalagi prestasi.

Sebelum menghadapi pandemi, merujuk kepada APBN 2020, Pemerintah membutuhkan utang baru setidaknya Rp351,9 triliun untuk menutup defisit. Pada saat bersamaan, Pemerintah juga harus melunasi utang jatuh tempo sebesar Rp389,98 triliun. Artinya, pada tahun ini Pemerintah membutuhkan utang sebesar Rp741,84 triliun untuk kebutuhan pembiyaan (financing need). Itu adalah perhitungan sebelum adanya pandemi.

Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tersebut akan dipenuhi dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), alias surat utang. Bentuknya bisa berupa SUN (Surat Utang Negara) maupun SBSN (Surat Berharga Syariah Negara, atau sukuk). Denominasinya bisa Rupiah, ataupun valuta asing (USD, Yen, Euro).

Dalam catatan saya, sepanjang Kuartal I 2020, realisasi penerbitan SBN mencapai Rp243,83 triliun, alias sekitar 33,15 persen dari target penerbitan SBN tahun ini. Tapi, sekali lagi, itu adalah angka-angka sebelum memperhitungkan efek krisis Covid-19.

Di Kuartal II ini, melalui Pandemic Bond, Pemerintah menargetkan bisa memperoleh Rp449,9 triliun. Artinya, jumlah utang kita akan terus membengkak. Dengan memperhitungkan nilai tukar Rupiah dan inflasi, diperkirakan pada akhir 2020 jumlah utang kita bisa mencapai Rp6.157 triliun.

Kalau kita bisa mengendalikan inflasi di bawah 5 persen, tahun ini PDB (Produk Domestik Bruto) diperkirakan akan berada di kisaran Rp16.300 triliun. Dengan demikian, rasio utang Pemerintah terhadap PDB di akhir tahun akan berada di kisaran 36 persen hingga 38 persen.

Sebagai catatan, itu masih belum memakai skenario terburuk. Jika menggunakan skenario terburuk, rasionya bisa lebih besar lagi.

Jadi, peningkatan jumlah utang sama sekali bukanlah prestasi. Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman, karena masih di bawah 60 persen.

Masalahnya adalah: benarkah 60 persen itu masih sahih dijadikan patokan batas aman bagi perekonomian kita?

Saya membaca, menurut ekonom senior Rizal Ramli, batas aman yang tepat saat ini adalah 22 persen PDB, bukan 60 persen sebagaimana yang digunakan oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Sebab, rasio aman yang digunakan dalam UU Keuangan Negara sebenarnya mengacu kepada dua kali rasio pajak negara-negara OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development). Karena rasio pajak negara-negara OECD rata-rata 30 persen, maka ditetapkanlah rasio utang yang aman tadi sebesar 60 persen.

Jadi, kalau kita mengacu pada rasio pajak selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dalam lima tahun terakhir hanya limit 11 persen, maka batas aman utang kita seharusnya adalah 22 persen PDB. Artinya, kita saat ini sebenarnya sudah melanggar batas aman. Sebab, per Februari lalu, utang pemerintah sudah mencapai Rp4.948,2 triliun, atau setara dengan 30,82 persen PDB. Rasio ini bahkan jauh di atas rasio utang sebelum krisis 1997/1998.

Sebagai catatan, pada 1996, rasio utang kita hanya 24 persen. Pada masanya, angka ini juga pernah dianggap aman. Padahal, saat krisis mulai terjadi, tahun 1997, akibat inflasi dan jatuhnya nilai tukar, rasionya melonjak menjadi 38 persen. Tahun 1998, rasionya melonjak kembali menjadi 57,7 persen. Antara periode 1999 hingga 2003, rasionya naik lagi menjadi lebih dari 60 persen, masing-masing 85,4 persen (1999), 88,7 persen (2000), 77,2 persen (2001), 67,2 persen (2002), dan 61,1 persen (2003).

Di akhir periode pemerintahan Presiden Megawati, rasio utang kita ada di angka 56,5 persen (2004). Selama sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rasio utang kita berhasil diturunkan hingga tinggal 24,7 persen (2014). Sayangnya, selama lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, rasio utang kita kembali meningkat hingga di atas 30 persen.

Di sisi lain, meski jumlah utang terus meningkat, namun laju kenaikan pendapatan kita jauh tertinggal. Artinya, laju penambahan utang lebih cepat dari kenaikan pendapatan.

Sebagai pembanding, rata-rata rasio pajak (tax ratio) selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY adalah 14,86 persen. Namun, selama lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, rasio pajak kita rata-rata hanya limit 11 persen. Itu sebabnya, rasio utang Pemerintah terhadap pendapatan negarapun jadi meningkat, dari sebelumnya “hanya” 168,25 persen di akhir periode Presiden SBY (2014), menjadi 244,15 persen di akhir periode pertama Presiden Joko Widodo (2019). Artinya, jumlah utang kita di akhir tahun 2019 sudah 2,5 kali lebih besar daripada pendapatan.

Dengan analisis tadi, klaim jumlah utang kita saat ini masih dalam batas aman bisa membahayakan.

Sepanjang lima tahun lalu, Pemerintah tak hati-hati dalam mengelola keuangan negara, sehingga kita kian terjerumus pada jurang defisit. Saya khawatir, krisis kesehatan akibat Corona ini akan dijadikan dalih oleh Pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara, jadi bukan untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Ini baru satu kekhawatiran.

Kekhawatiran saya yang lain adalah pemerintah tidak sanggup membuat terobosan untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung. Padahal, menghadapi krisis yang tidak biasa ini, pemerintah seharusnya berusaha membuat banyak terobosan, dan bukannya terjebak pada solusi konvensional dengan terus-menerus memperbesar utang.

Kalaupun misalnya harus berutang, pemerintah seharusnya mencari opsi lain, selain berutang ke pasar melalui penerbitan surat utang. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini, surat utang kita tidak ada harganya. Kita harus memberi ‘yield’, atau imbal hasil yang tinggi, agar obligasi kita dibeli investor. Masalahnya, yield yang tinggi itu jelas tidak ekonomis, dan sangat membebani keuangan kita.

Pekan lalu Moody’s Investors Service sudah memperingatkan potensi naiknya beban bunga utang Indonesia. Naiknya yield SUN yang disertai dengan pelemahan kurs rupiah, menurut mereka, akan kian melambungkan beban bunga utang pemerintah ke depan.

Lantas, apa solusinya?

Pertama, sebelum membuka opsi penambahan utang, pemerintah seharusnya merasionalisasi anggaran negara terlebih dahulu. Belanja dan pengeluaran yang tidak perlu, tidak mendesak, harus segera dialihkan untuk mengatasi krisis. Anggaran untuk pemindahan ibukota harus distop termasuk sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur, misalnya, kecuali dalam bidang kesehatan dan pendidikan, seharusnya dihentikan dulu, dan dialihkan anggarannya.

Kedua, kalaupun terpaksa harus berutang, saya kira kita bisa mencari opsi utang ‘government to government’ saja, di mana dengan bekal hubungan bilateral yang baik, kita mungkin bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan tidak membebani. Carilah opsi pinjaman yang lebih murah dari penerbitan obligasi.

Intinya, pemerintah seharusnya kreatif mencari solusi, dan bukannya terjebak pada solusi tunggal yang mahal dan membebani masa depan. Termasuk membebani seluruh rakyat Indonesia baik kini maupun mendatang.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Selain jadi target pemurtadan misionaris, warga kesulitan air bersih untuk wudhu, mandi, minum, memasak, dll. Diperlukan dana 11 juta rupiah untuk pipanisasi penghubung sumber mata air ke masjid,...

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Kondisi Mushalla Khoirussalam Sambong ini semrawut karena pembangunan berhenti terkendala dana. Dibutuhkan dana 15 juta rupiah untuk menuntaskan mushalla hingga layak dan nyaman. ...

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia  Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Yatim berprestasi ini putus sekolah. Impian pendidikan pesantren untuk mewujudkan cita-cita menjadi penghafal Al-Qur’an dan guru agama Islam terkubur oleh kendala biaya....

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Nenek renta ahli ibadah ini hidup seorang diri di bilik reyot Bengawan Solo. Bila hujan seisi rumah kebocoran air. Di malam hari, ia menggigil kedinginan diserang angin malam karena dindingnya...

Latest News
Signal Terus Tumbuh di Tengah Kontroversi WhatsApp

Signal Terus Tumbuh di Tengah Kontroversi WhatsApp

Rabu, 20 Jan 2021 14:08

PP Muhammadiyah: Kasus Penembakan 6 FPI Pelanggaran HAM Berat

PP Muhammadiyah: Kasus Penembakan 6 FPI Pelanggaran HAM Berat

Rabu, 20 Jan 2021 12:54

PW Hima Persis Banten Masa Jihad 2020-2022 Usung Tagline Kolaborasi Karya Kita

PW Hima Persis Banten Masa Jihad 2020-2022 Usung Tagline Kolaborasi Karya Kita

Rabu, 20 Jan 2021 12:42

Studi: Minum Cokelat Terbukti Tingkatkan Fungsi Otak

Studi: Minum Cokelat Terbukti Tingkatkan Fungsi Otak

Rabu, 20 Jan 2021 12:30

Membentuk Generasi Muslim yang Bertakwa

Membentuk Generasi Muslim yang Bertakwa

Rabu, 20 Jan 2021 10:55

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pengamat: Parameter apa yang Digunakan untuk Menilai Ekstrimisme?

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pengamat: Parameter apa yang Digunakan untuk Menilai Ekstrimisme?

Selasa, 19 Jan 2021 22:52

Penelitian Oxford: Inggris Miliki Tingkat Kematian Virus Corona Harian Tertinggi di Dunia

Penelitian Oxford: Inggris Miliki Tingkat Kematian Virus Corona Harian Tertinggi di Dunia

Selasa, 19 Jan 2021 22:30

Tingkatkan Imun Hadapi Covid-19, Ustaz Fadlan Kenalkan Terapi Ala Raja Papua

Tingkatkan Imun Hadapi Covid-19, Ustaz Fadlan Kenalkan Terapi Ala Raja Papua

Selasa, 19 Jan 2021 22:11

AS Tarik Pasukan Terakhir Dari Somalia

AS Tarik Pasukan Terakhir Dari Somalia

Selasa, 19 Jan 2021 22:00

Hillary Clinton dan Nancy Pelosi Serukan Penyelidikan Atas Peran Putin Dalam Penyerbuan Capitol AS

Hillary Clinton dan Nancy Pelosi Serukan Penyelidikan Atas Peran Putin Dalam Penyerbuan Capitol AS

Selasa, 19 Jan 2021 20:45

Bangladesh Bantah Tuduhan Ada Sel Al-Qaidah Di Negaranya

Bangladesh Bantah Tuduhan Ada Sel Al-Qaidah Di Negaranya

Selasa, 19 Jan 2021 18:15

Risma, Tahun Depan Pilgub DKI

Risma, Tahun Depan Pilgub DKI

Selasa, 19 Jan 2021 17:00

Gubernur Anies Baswedan Hadiri Peluncuran Pengajian Warga Jakarta Secara Daring

Gubernur Anies Baswedan Hadiri Peluncuran Pengajian Warga Jakarta Secara Daring

Selasa, 19 Jan 2021 15:34

Mimpi Mati, Wanita Suka Dugem Ini Akhirnya Taubat

Mimpi Mati, Wanita Suka Dugem Ini Akhirnya Taubat

Selasa, 19 Jan 2021 14:43

Ikhwanul Muslimin Kecam Penyitaan Aset Para Pemimpin Mereka Oleh Pemerintah Mesir

Ikhwanul Muslimin Kecam Penyitaan Aset Para Pemimpin Mereka Oleh Pemerintah Mesir

Selasa, 19 Jan 2021 14:35

Dukun pun Dikriminalisasi

Dukun pun Dikriminalisasi

Selasa, 19 Jan 2021 12:55

Telegram Tutup Ratusan Seruan Kekerasan di AS

Telegram Tutup Ratusan Seruan Kekerasan di AS

Selasa, 19 Jan 2021 12:10

Jokowi Bisa Dipidana Jika Suntik Vaksin Bohong

Jokowi Bisa Dipidana Jika Suntik Vaksin Bohong

Selasa, 19 Jan 2021 10:44

Renungan Dibalik Bencana

Renungan Dibalik Bencana

Selasa, 19 Jan 2021 08:10

Ganasnya Sakit Qalbu (2): Ini Penyebab 350 Penyakit dari Hatimu (1-200)

Ganasnya Sakit Qalbu (2): Ini Penyebab 350 Penyakit dari Hatimu (1-200)

Selasa, 19 Jan 2021 06:26


MUI

Must Read!
X