Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
9.877 views

Menyikap Tabir Bukan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Pembunuhan Enam Laskar

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. || Direktur HRS Center
 
 
PADA perkara pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap enam orang laskar FPI, Komnas HAM menyimpulkan adanya  pelanggaran HAM. Akan tetapi pelanggaran HAM tersebut tidak termasuk kategori  pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, “tidak ditemukan adanya indikator, kriteria, misalnya ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain. Termasuk juga indikator isi, ruangan, kejadian, dan lain-lain.”

Perlu dipahami, khusus menyangkut terstruktur (pertanggungjawaban komando) memang tidak ada disebut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 9 hanya menyebut unsur “meluas” atau “sistematik”. Namun demikian dalam kondisi tertentu tindakan terstruktur atau pertanggungjawaban komando sangat terkait dengan unsur meluas atau sistematik. Kondisi tertentu itu seperti adanya komando dari institusi Militer atau Kepolisian.

Pertanggungjawaban komando (command responsibility) dimaksud bisa dalam bentuk commisionis atau ommisionis dan dilakukan dengan penyertaan (deelneming). Bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya perencanaan pemufakatan jahat (dolus premeditatus). Jadi, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal (bestandeel), kedudukan terstruktur (pertanggungjawaban komando) merupakan unsur yang terbenih (element).

Terkait dengan pengungkapan perkara pembunuhan diluar hukum (extrajudicial killing) terhadap enam orang laskar FPI, penulis berpendapat telah terjadi pembiasan penerapan hukum dalam pengungkapan perkara tersebut.  Diketahui, pada awalnya pendekatan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Belakangan hasil penyelidikannya (kesimpulan dan rekomendasi) mengarah pada model penyelidikan dalam rangka “pemantauan” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, hasil penyelidikan tersebut tidak terkait dengan penyelidikan dalam rangka pelanggaran HAM berat (pro justicia) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disini terkonfirmasi hasil penyelidikan Komnas HAM hanya menyebut pelanggaran HAM. Menjadi lain halnya jika pendekatan yang diterapkan mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia lazimnya menunjuk pada hasil penyelidikan tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM Berat.  

Hasil penyelidikan Komnas HAM juga sebatas rekomendasi dan oleh karenanya tidak mengikat secara hukum (non-legally binding).  Rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM yang mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah menutup proses penegakan hukum pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rekomendasi juga mengandung dualisme penanganan perkara. Terhadap tewasnya empat orang Laskar FPI, Komnas HAM merekomendasikan untuk dilanjutkan proses peradilan pidana. Disisi lain Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Pada yang tersebut belakangan ini berpotensi akan dihubungkan dengan anggota Laskar FPI baik yang tewas maupun yang masih hidup. Kesemua itu dalam lingkup kewenangan penyidikan Kepolisian dan oleh karenanya dikhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest).

Komnas HAM juga menyebutkan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam pembuntutan, namun tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut. Di sini kerja Komnas HAM dipertanyakan, mengapa tidak melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan pihak lain tersebut. Siapa mereka gerangan dan dalam rangka apa? Komnas HAM lagi-lagi merekomendasikan untuk mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua Mobil Avanza hitam B 1759 PWI dan Avanza silver B 1278 KGD tersebut. Pendalaman dan penegakan hukum atas hal ini tentu dalam ruang lingkup kewenangan Kepolisian. Seharusnya pihak Komnas HAM sendiri yang melakukannya agar menjadi terang perkara pelanggaran HAM berat.

Publik pada awalnya menyakini Komnas HAM akan mampu mengungkap pelanggaran HAM berat dimaksud. Ketika kesimpulannya menyebutkan bukan pelanggaran HAM berat, maka timbul kekecewaan. Pada akhirnya publik menilai Komnas HAM mengambil langkah mundur. Padahal fakta telah menunjukkan adanya tanda-tanda bekas dugaan penganiayaan (penyiksaan). Tentunya tidak mungkin penyiksaan dilakukan setelah penembakan. Ini merupakan hal inti atau kunci untuk mengungkap pelanggaran HAM berat. Sangat disesalkan hal ini tidak menjadi perhatian Komnas HAM dalam proses penyelidikannya.

Komnas HAM juga menyatakan bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap IB HRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran Protokol Kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tugas terhadap sejumlah anggota Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 5 Desember 2020 untuk melakukan pembuntutan terkait keberadaan IB HRS. Pernyataan tersebut berseberangan dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya yang mengatakan menjalankan tugas penyelidikan atas adanya informasi pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan IB HRS di Polda Metro Jaya.  

Terlepas dari perbedaan keterangan yang disampaikan, setidaknya memunculkan asumsi bahwa Komnas HAM memang tidak mau menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi pembuntutan (surveillance). Komnas HAM menyatakan adanya pengintaian dan pembuntutan di luar petugas Kepolisian, namun justru Komnas HAM merekomendasikan untuk “mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua Mobil Avanza hitam B 1759 PWI dan Avanza silver B 1278 KGD”.

Frasa “mendalami dan melakukan penegakan hukum”, mengandung makna simbolik. Terlebih lagi disebutkan penegakan hukum, maka berarti ada dugaan perbuatan pidana tertentu yang signifikan. Sangat disesalkan, Komnas HAM berhenti sampai pernyataan itu, tanpa ada kejelasan perbuatan apa yang dimaksudkan. Sejatinya, ini menjadi catatan penting bahwa memang ada pihak lain yang turut campur dan berpengaruh dengan motif tertentu.  Mungkin, apa sebab ini Komnas HAM merasa berat untuk menyatakan terjadinya pelanggaran HAM berat. Wallahu 'alam.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tiga Masjid dan Tiga Sekolah di Pelosok Garut ini Krisis Air Bersih. Ayo Wakaf Sumur.!!

Tiga Masjid dan Tiga Sekolah di Pelosok Garut ini Krisis Air Bersih. Ayo Wakaf Sumur.!!

Jamaah masjid, siswa sekolah dan warga pelosok Garut ini kesulitan air untuk ibadah, bersuci, wudhu, memasak, minum, mandi, dan mencuci. Ayo Wakaf Sumur, Pahala Mengalir Tak Terbatas Umur.!!!...

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Syafani Azzahra, bocah yatim sejak usia tujuh tahun ini bercita-cita ingin menjadi dokter penghafal Al-Qur'an. Setamat SD ia ingin melanjutkan sekolah ke pesantren, tapi terkendala biaya. Ayo...

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Di tengah pandemi Covid-19, permintaan layanan ambulans untuk pasien dan jenazah terus meningkat. Mobil baru IDC akan disulap jadi ambulans, butuh dana 39 juta rupiah untuk biaya modifikasi....

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Terlahir dengan fisik tak sempurna, Ustadz Rohmat diuji istri dan kedua orang tuanya murtad jadi korban kristenisasi. Kini ia gigih berdakwah di pelosok Lembah Ciranca Garut....

Latest News
Bharada E Sebagai Justice Collaborator, Ferdy Sambo Bisa Gawat

Bharada E Sebagai Justice Collaborator, Ferdy Sambo Bisa Gawat

Senin, 08 Aug 2022 17:21

Ketua Majelis Syuro: PBB Partai Menarik, Bukan Partai Menakutkan

Ketua Majelis Syuro: PBB Partai Menarik, Bukan Partai Menakutkan

Senin, 08 Aug 2022 08:12

Menebar Cahaya di Tengah Gempuran Budaya Jepang

Menebar Cahaya di Tengah Gempuran Budaya Jepang

Senin, 08 Aug 2022 08:04

Ummu Imarah

Ummu Imarah

Senin, 08 Aug 2022 07:42

Pelapor Khusus PBB Sebut Serangan Israel di Gaza 'Ilegal Dan Tidak Bertanggung Jawab'

Pelapor Khusus PBB Sebut Serangan Israel di Gaza 'Ilegal Dan Tidak Bertanggung Jawab'

Ahad, 07 Aug 2022 21:50

Proyek Kereta Cepat Jauh dari Perencanaan dan Bebankan APBN

Proyek Kereta Cepat Jauh dari Perencanaan dan Bebankan APBN

Ahad, 07 Aug 2022 21:25

Korban Tewas Di Gaza Akibat Serangan Israel Naik Jadi 31, Sepuluh Di Antaranya Anak-Anak Dan Wanita

Korban Tewas Di Gaza Akibat Serangan Israel Naik Jadi 31, Sepuluh Di Antaranya Anak-Anak Dan Wanita

Ahad, 07 Aug 2022 21:15

IDEAS: Pemerintah Minim Visi Besarkan Industri Perbankan Syariah

IDEAS: Pemerintah Minim Visi Besarkan Industri Perbankan Syariah

Ahad, 07 Aug 2022 20:59

Garis Waktu: Serangan Zionis Israel Ke Jalur Gaza Sejak 2005

Garis Waktu: Serangan Zionis Israel Ke Jalur Gaza Sejak 2005

Ahad, 07 Aug 2022 20:55

Partai Gelora Resmi Daftar ke KPU

Partai Gelora Resmi Daftar ke KPU

Ahad, 07 Aug 2022 20:41

Korupsi Penyakit Terbesar di Indonesia

Korupsi Penyakit Terbesar di Indonesia

Ahad, 07 Aug 2022 16:00

Mindset Bunuh Diri Nodai Generasi

Mindset Bunuh Diri Nodai Generasi

Ahad, 07 Aug 2022 15:55

Sudah 11 Orang Tewas 80 Lainnya Terluka Akibat Serangan Udara Baru Israel Di Jalur Gaza

Sudah 11 Orang Tewas 80 Lainnya Terluka Akibat Serangan Udara Baru Israel Di Jalur Gaza

Sabtu, 06 Aug 2022 22:36

Serangan Terbaru Zionis Israel Ke Gaza: Bagaimana Dunia Bereaksi Atas Agresi Israel

Serangan Terbaru Zionis Israel Ke Gaza: Bagaimana Dunia Bereaksi Atas Agresi Israel

Sabtu, 06 Aug 2022 21:31

MER-C Mengutuk Serangan Israel ke Jalur Gaza

MER-C Mengutuk Serangan Israel ke Jalur Gaza

Sabtu, 06 Aug 2022 21:06

MUI Daerah Didorong Optimalkan Lembaga Seni Budaya

MUI Daerah Didorong Optimalkan Lembaga Seni Budaya

Sabtu, 06 Aug 2022 08:22

Saudi Umumkan Upaya Untuk Jadi Tuan Rumah Asian Winter Games 2029

Saudi Umumkan Upaya Untuk Jadi Tuan Rumah Asian Winter Games 2029

Jum'at, 05 Aug 2022 22:00

Israel Serang Gaza Menyusul Ketegangan Setelah Penangkapan Anggota Senior Hamas Di Tepi Barat

Israel Serang Gaza Menyusul Ketegangan Setelah Penangkapan Anggota Senior Hamas Di Tepi Barat

Jum'at, 05 Aug 2022 21:25

Resensi: Pembuka Hidayah Jilid 3: Novel Biografi KH. Choer Affandi (Bagian 2-Selesai)

Resensi: Pembuka Hidayah Jilid 3: Novel Biografi KH. Choer Affandi (Bagian 2-Selesai)

Jum'at, 05 Aug 2022 20:49

Fraksi PKS DPR Usul Pembentukan Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Fraksi PKS DPR Usul Pembentukan Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jum'at, 05 Aug 2022 18:09


MUI

Must Read!
X