Krisis Kepercayaan pada Pemilu 2024

Oleh: Ameena N

Pemilihan umum untuk pemilihan presiden 2024 sedang panas-panasnya. Ketiga calon presiden dan wakil presiden berlomba-lomba menunjukkan kemampuan dan janji-janjinya demi meyakinkan masyarakat agar memilih mereka. Para pendukung dari masing-masing calon presiden pun sudah secara terus menerus mempromosikan dukungannya dengan berbagai cara. Entah itu secara langsung maupun lewat sosial media.

Ketiga calon presiden yang sudah memiliki pengalaman dalam menjabat di pemerintahan ini tentu sudah memiliki rekam jejaknya masing-masing. Jadi, selain masyarakat menilai mereka dari segi visi misi ke depan, rekam jejak mereka memiliki peran tersendiri bagi penilaian masyarakat.

Meskipun semasa menjalankan masa jabatan mereka memiliki prestasi masing-masing, masyarakat mengaku bingung dengan pemilihan presiden kali ini. Hal ini disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkali-kali melanggar janji. Dibanding sebelum-sebelumnya, pemilihan umum kali ini terasa berat untuk memilih.

Karena cepatnya perkembangan informasi, banyak masyarakat yang lebih terbuka tentang kebusukan politik yang ada di Indonesia. Seperti contoh kasus korupsi yang semakin banyak namun tidak kunjung diberantas, lalu hukum yang dapat dimanipulasi, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Presiden-presiden yang sudah menjabat sebelum-sebelumnya pun tak kunjung menyelesaikan masalah.

Apalagi politik sekarang terkesan hanya mendukung kemajuan infrastruktur dan mengesampingkan masalah pokok lainnya. Pendidikan di Indonesia yang semakin lama semakin merosot, pengangguran semakin banyak, kasus stunting, pemerkosaan, kemiskinan, korupsi semua masalah tersebut adalah masalah pokok yang seharusnya terlebih dahulu mendapatkan perhatian dan diselesaikan oleh pemerintah.

Apa gunanya infrastruktur kita maju dan bagus jika sumber daya manusianya tidak ditingkatkan. Karena sumber daya manusia adalah cerminan bagaimana negara kita di masa depan. Jika sumber daya manusianya tak kunjung membaik, begitu pun negaranya.

Masyarakat sangat sadar bahwa pejabat-pejabat ini biasanya hanya manis di awal, namun ketika sudah terpilih dan menjalaninya, janji-janji tersebut seperti tidak pernah terucap. Semangat dalam menjalankan kewajibannya tidak sama dengan semangat ketika mereka mengkampanyekan diri mereka agar dipilih oleh rakyat.

Mengapa bisa begitu? Salah satu alasannya adalah karena sistemnya. Walau masyarakat sekarang sudah banyak yang sadar bahwa sistem pemerintahan kita sudah rusak sampai ke akar-akarnya, namun jika para pejabat itu masih saja sama, yang mengendalikan juga sama, maka Indonesia tidak akan ke mana-mana alias tidak ada kemajuan.

Bukankah Indonesia sudah berkali-kali mengubah sistem dan hukumnya?

Ya, benar. Namun diubahnya sistem dan hukum tersebut didasari oleh kedaulatan manusia, maka tidak akan pernah sempurna. Lantas, apakah ada hukum dan sistem pemerintahan yang sempurna? Tentu saja.

Manusia tidak dapat membuat sistem dan hukum yang sempurna karena manusia memang tidak sempurna. Beda ceritanya jika yang membuat hukum adalah Allah, Yang Maha Sempurna. Hukum dan aturanNya juga sempurna. Aturan kecil seperti hendak tidur sampai mau masuk kamar mandi saja diatur dengan baik, apalagi masalah negara. Allah tidak mungkin main-main akan hal itu.

Kisah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan kemiskinan di masa jabatannya yang hanya 3 tahun merupakan salah satu bukti bahwa aturan dan hukum Allah adalah yang terbaik. Karena tak hanya mengabdi pada rakyat, namun juga menghamba kepada Allah. Karena pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah tersebutlah yang mengantarkan kesejahteraan kepada rakyatnya. Wallahua’lam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Zone lainnya:

• Toleransi Bukan Berarti Ikut Merayakan Natal
• Hukum Merayakan Natal Dalam Islam
• Menyoal Perampasan Lahan di Indonesia
• Pro Palestina Diserang dengan Sajam, Butuh Solusi
• Banjir di Awal Musim, Lemahnya Mitigasi Perubahan Musim
• Pengungsi Rohingnya Ditolak Aceh
• Pelayanan dan Jaminan Kesehatan dalam Islam
• Etikabilitas Anies Baswedan