Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.660 views

Hasil Diskusi Dewan Tafkir PP Persis tentang Perpu No 1 2020

BANDUNG (voa-islam.com) - Persatuan Islam [PERSIS] sebagai bagian dari elemen masyarakat sejak lahirnya telah mengemban tanggung jawab moril terhadap ummat. Sebagai bentuk implementasi dari tanggung jawab tersebut pada aspek pergulatan pemikiran baik dalam bidang strategi sosial, politik, hukum, ekonomi, teknologi dan yang lainnya maka PERSIS telah membentuk lembaga Dewan Tafkir untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan keummatan itu.

Pada hari ini PERSIS memandang adanya persoalan keummatan yang sangat krusial pada bangsa Indonesia, dimana bangsa kita dihadapkan pada satu keadaan darurat disebabkan pandemic global covid-19. Persoalan krusial itu bukan terletak pada hadirnya covid-19 di Indoensia, namun justru terletak pada kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kondisi darurat ini, salah satunya adalah kebijakan Pemerintah dalam Perpu No 1 tahun 2020.

PERSIS melalui Dewan Tafkir telah meninjau secara komprehensif kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Perpu No 1 tahun 2020 melalui diskusi public yang diselenggarakan via daring, dengan pemantik diskusi diantaranya: Chusnul Mar’iyah, Ph.D, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir,MS juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PP PERSIS Dr.H. Jeje Zainudin, M.Ag., dan beberapa orang penanggap diantaranya Prof. Atip Latipulhayat, Dr. H. Ihsan Setiadi Latief, MSi, Prof, Dr. Endang Caturwati, Dr. Tantan Hermasah dan Yayan Sopyani Hadi. 

Berdasarkan diskusi tersebut PERSIS melalui Dewan Tafkir memandang bahwa Perpu No 1 tahun 2020 telah menciderai hak-hak konstitusional rakyat Indonesia dan telah menggeser Indonesia dari Negara Hukum (Recthstaat) menjadi Negara Kekuasaan (Macthstaat). Hal ini didasarkan pada hilangnya hak-hak masyarakat untuk melakukan social control terhadap seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah yang didasarkan pada Perpu No 1 tahun 2020, sebab berdasarkan pasal 27 ayat (3) Perpu No 1 tahun 2020 kebijakan tersebut tidak dapat di gugat di peradilan tata usaha negara. Pasal 27 ayat (3) tersebut secara jelas dan nyata telah mematikan fungsi kekuasan yudikatif sebagai lembaga yang memiliki fungsi memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang. 

PERSIS juga memandang bahwa Perpu No 1 tahun 2020 sangat berpotensi membuka ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada pasal 27 ayat (1) Perpu No 1 tahun 2020 yang mengatur bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, atau KSSK dalam pelaksanaan kebijakan pendapatan negara dan yang lainnya merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan ekonomi dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Pasal ini merupakan imunitas bagi Pemerintah sehingga memberikan ruang terbuka bagi oknum pejabat

Pemerintah yang hendak memanfaatkan situasi ditengah pandemic ini, sebab biaya negara yang dikeluarkan dan digunakan oleh Pemerintah berdasarkan Perpu ini tidak dapat dinilai sebagai kerugian negara. Maka sekalipun nanti ditemukan kasus Tindak Pidana Korupsi, mereka akan bebas dengan dalih tidak terbukti adanya kerugian negara atau perekonomian negara atas perbuatannya.

Perpu No 1 tahun 2020 ini terlalu banyak mengatur persoalan ekonomi, dan tidak menjadikan keselamatan hidup rakyat sebagai kebijakan prioritas. Apalagi kebijakan-kebijakan ekonomi itu bertumpu pada pasal 2 sebagai kebijakan fundamental dalam Perpu tersebut, sehingga PERSIS memandang Perpu ini akan membawa Negara Indonesia kejurang hutang yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya hutang itu akan selamanya menjadi beban rakyat melalui pajak, maka setelah bangsa kita melalui pandemic covid-19 sangat mungkin rakyat akan jatuh pada bencana berikutnya yaitu bencana kenaikan nilai pajak. 

PERSIS memandang bahwa Perpu No 1 tahun 2020 saat ini berada dalam Status quo sebab keberadaannya telah dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu PERSIS mendesak Pemerintah untuk tidak menjadikan Perpu No 1 tahun 2020 sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan, sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

PERSIS sepenuhnya mendukung langkah para Tokoh Nasional juga gabungan dari elemen masyarakat lainnya yang saat ini tengah menguji Perpu No 1 tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. PERSIS juga sepenuhnya mendukung Independensi para Hakim Konstitusi di bawah sumpah pada Tuhan Yang Maha Esa. PERSIS mengajak kepada seluruh elemen masyarakat khususnya Ormas-ormas Islam untuk sama-sama berjuang melindungi kepentingan umat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. [ril/syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Anggota Baleg Sebut UU Cipta Kerja Dipaksakan hingga Banyak Revisi

Anggota Baleg Sebut UU Cipta Kerja Dipaksakan hingga Banyak Revisi

Sabtu, 24 Oct 2020 19:16

Informasi dan Komunikasi Soal Vaksin Harus Tegas dan Transparan

Informasi dan Komunikasi Soal Vaksin Harus Tegas dan Transparan

Sabtu, 24 Oct 2020 18:53

China Janji Blokir Penyebar Konten Amoral, Pakistan Cabut Blokir TikTok

China Janji Blokir Penyebar Konten Amoral, Pakistan Cabut Blokir TikTok

Sabtu, 24 Oct 2020 17:11

Surat Yasin Jantungnya Al-Qur’an?

Surat Yasin Jantungnya Al-Qur’an?

Sabtu, 24 Oct 2020 17:00

Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Jum'at, 23 Oct 2020 23:31

Ngalor Ngidul Mahfud MD

Ngalor Ngidul Mahfud MD

Jum'at, 23 Oct 2020 23:26

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar

Jum'at, 23 Oct 2020 23:09

Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law

Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law

Jum'at, 23 Oct 2020 22:03

Dibawah Pendudukan Armenia Masjid Bersejarah di Nagorno-Karabakh Diubah Jadi Kandang Babi

Dibawah Pendudukan Armenia Masjid Bersejarah di Nagorno-Karabakh Diubah Jadi Kandang Babi

Jum'at, 23 Oct 2020 19:45

Israel Hancurkan Desa Badui Palestina di Al-Araqeb Untuk ke-179 Kali Sejak Tahun 2000

Israel Hancurkan Desa Badui Palestina di Al-Araqeb Untuk ke-179 Kali Sejak Tahun 2000

Jum'at, 23 Oct 2020 18:45

Mendadak Kadrun: Budaya Munafik

Mendadak Kadrun: Budaya Munafik

Jum'at, 23 Oct 2020 18:24

The Times: Hamas Gunakan Pangkalan Cyber War di Turki Untuk Targetkan Musuhnya

The Times: Hamas Gunakan Pangkalan Cyber War di Turki Untuk Targetkan Musuhnya

Jum'at, 23 Oct 2020 17:35

Warga UEA Sekarang Bisa Pergi Ke Israel Tanpa Visa dan Tinggal Selama 90 Hari

Warga UEA Sekarang Bisa Pergi Ke Israel Tanpa Visa dan Tinggal Selama 90 Hari

Jum'at, 23 Oct 2020 17:15

SOHR Klaim 14 Anggota Al-Qaidah Gugur dalam Serangan Drone AS di Idlib Suriah

SOHR Klaim 14 Anggota Al-Qaidah Gugur dalam Serangan Drone AS di Idlib Suriah

Jum'at, 23 Oct 2020 16:46

Peneliti UNEJ: Melinjo Berpotensi Jadi Suplemen Cegah Covid

Peneliti UNEJ: Melinjo Berpotensi Jadi Suplemen Cegah Covid

Jum'at, 23 Oct 2020 14:14

Setahun Penuh Gaduh dan Demo yang Dirindukan

Setahun Penuh Gaduh dan Demo yang Dirindukan

Jum'at, 23 Oct 2020 13:30

Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas

Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas

Jum'at, 23 Oct 2020 11:55

Antisipasi Kriminalisasi, Dai Perlu Perhatikan Basis Data hingga Peraturan Perundangan

Antisipasi Kriminalisasi, Dai Perlu Perhatikan Basis Data hingga Peraturan Perundangan

Jum'at, 23 Oct 2020 11:32

5 Hal Untuk Diketahui Tentang Konflik Terakhir di Nagorno-Karabakh

5 Hal Untuk Diketahui Tentang Konflik Terakhir di Nagorno-Karabakh

Jum'at, 23 Oct 2020 11:00

Tanggapi Hasil Survey Indikator, Anis: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Tanggapi Hasil Survey Indikator, Anis: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Jum'at, 23 Oct 2020 10:56


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X