Diduga Dana Pengadaan Tenaga Satpam DPR RI Menguap Rp 5,9 Miliar

JAKARTA (voa-islam.com) - Pengamat Anggaran Publik, Ucok Sky Khadafi mengungkapkan, terjadinya penguapan alokasi anggaran untuk pengadaan tenaga keamanan (Satpam) di lingkungan DPR RI senilai Rp5,9 miliar untuk Tahun Anggaran 2015. Angka ini lebih besar potensi penggelembungannya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp5,1 miliar.

Ia menjelaskan, pada tahun ini pemenang lelang pengadaan tenaga Satpam di lingkungan DPR, PT Gaia Prima Proteksindo menawarkan nilai sebesar Rp16,6 miliar dengan jumlah anggota Satpam sekitar 300 orang dan gaji sebesar Rp2,7 juta per orang. Dengan demikian total belanja untuk gaji hanya sebesar Rp 9,7 miliar. Ditambah anggaran pakaian seragam setiap tahun diperkirakan sebesar Rp423 juta.

"Pada tahun 2014 ada dugaan anggaran menguap sebesar Rp5,1 miliar dan pada tahun 2015, ada potensi yang menguap sebesar Rp5,9 miliar," sebut Ucok dalam keterangan persnya, Kamis (8/1).

Ia menyebutkan bahwa pada tahun lalu, alokasi untuk pengadaan tenaga keamanan oleh Setjen DPR RI sebesar Rp16,8 miliar. Dari jumlah tersebut, pihak perusahaan rekanan yang beralamat di Jalan Warung Buncit Raya No. 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel menawarkan nilai sebesar Rp15,8 miliar.

"Kemudian yang paling aneh bila disimulasi dengan jumlah anggota satpam DPR ada sekitar 300 orang dengan gaji sebesar Rp2,7 juta per orang, kalau dijumlahkan hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp9,7 miliar plus biaya operasional dan administrasi sebesar Rp1 miliar, dan ada sisa anggaran sebesar Rp5,1 miliar.  Siapa yang diuntungkan atau menguap kemanakah anggaran ini?," tanya Ucok.

Koordinator LSM FITRA ini meminta  kepada  anggota dewan agar anggaran Satpam ini menjadi perhatian, kemana saja anggaran itu diduga menguap.  Meski anggarannya setiap tahun meningkat, tapi gaji tenaga keamanan tidak naik.

"Satpam DPR kerjanya tidak profesional, kalau bertanya,tidak ramah, tidak sopan, dan sangat arogan. Masuk gedung DPR, seperti masuk terminal Tanjung Priuk, semua galak-galak, dan tidak familar sebagai gedung rakyat," kata Ucok.

Ia juga meminta agar Sekjend DPR RI Nining Indra Shaleh dicopot dari jabatannya karena dinilai  selama ini kurang familar dengan publik, dan juga sangat pelit bicara ke publik. [robiawan/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Di Ultah 42 PDIP, Apakah Masih Partai Wong Cilik Atau Alat Asing dan A Seng
• Pemerintahan Balas Jasa Model Jokowi
• Pemerintahan Jokowi Merusak Tatanan Demokrasi
• Kebijakan Presiden Jokowi Memiskinkan Rakyat
• Terkutuk Jika Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport?
• Orang Dekat Mega, Komjen Budy Gunawan Menjadi Kapolri