As'at Tidak Jadi Kepala BIN, Digantikan Ketua PKPI Sutiyoso

JAKARTA (voa-islam.com) - Sebelumnya, santer yang akan menjabat sebagai Kepala BIN, adalah mantan Wakil Kepala BIN As'at Ali, di masa Hendropriyono, tapi justru yang muncul Sutiyoso.

Dibatalkannya As'at Ali sebagai Kepala BIN, karena dikawatirkan akan menimbulkan polemik, terkait dugaan kasus kematian Munir, dan ini akan menambah beban Jokowi.

Dengan penunjukan Sutiyoso sebagai kepala BIN yang baru, masih tidak lepas dari pengaruh Hendropriyono. Menurut Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin heran dengan penunjukan Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dia, bekas Komandan Jenderal Kopassus itu merupakan salah satu yang menyerang DPP PDIP, di Jl. Diponegoro, pada peristiwa kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996.

"Pertama kok tua banget, umurnya 70 dengan kondisi pekerjaan ini. Kedua setahu saya beliau yang serbu kantor DPP PDIP," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, sebagai partai yang mengusung Jokowi sebagai presiden, pihaknya pasrah.

"Apa kata kader, kader saya ada 6.5 juta di Jabar. Andaikan tidak setuju kader saya, itu hak prerogatif (Presiden), punya kekuasaan, ya bagaimanalah, ya sudahlah," ujarnya.

Selanjutnya, menurut politikus PDIP TB Hasanuddin mengaku tidak mengetahui jika penunjukan Ketua Umum PKPI Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) atas usulan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

"Tanya Pak Hendro, saya enggak ngerti, tanya saja Pak Hendro apa usulkan ini. Kalau enggak sama anaknya," kata TB di Gedung DPR, Rabu (10/6/2015).

Anggota Komisi I DPR ini juga tidak mengetahui apakah Presiden Jokowi memilih Bang Yos sebagai Kepala BIN karena dekat dengan Hendropriyono, yang merupakan tim sukses Jokowi saat Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Ga ngerti saya," ujarnya.

Sebelumnya, TB menyebut bahwa Bang Yos terlalu tua untuk menjadi Kepala BIN. Selain itu dia mengatakan, Bang Yos merupakan salah satu yang diduga melakukan penyerangan ke Kantor PDIP Jalan Diponegoro pada peristiwa Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996.

Dibagian lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Sutiyoso harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) jika dilantik sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Harus mundur," kata JK, seusai menghadiri penutupan rapat kerja nasional bidang kesehatan Palang Merah Indonesia di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

JK mengatakan, penunjukkan Sutiyoso oleh Presiden Jokowi karena mempertimbangkan sepak terjangnya dibidang militer. Menurutnya, usia Sutiyoso tidak mempengaruhi jadi kepala BIN.

"Itu orang boleh berpendapat macam-macam," kata JK.

Sutiyoso diajukan Jokowi ke DPR pada Selasa (9/6/2015) malam. Sutiyoso sebelumnya mengaku dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (8/6/2015) untuk membicarakan pencalonannya sebagai kepala BIN. 

Jadi kekosongan Kepala BIN, sekarang menjadi terang, digantikan tokoh partai yang mengusung Jokowi, yaitu Sutiyoso yang memimpin PKPI.

Penunjukkan Sutiyoso itu, mengakhiri teka-teki tentang siapa menjadi Kepala BIN. Sekarang dengan ditunjuknya Sutiyoso, menjadi sangat  jelas. Tapi, semuanya tidak terlepas dari tangan Hendropriyono.

Mensesneg Pratikno, menjelaskan  latar belakang calon Kepala BIN,  Sutiyoso pernah mengenyam pendidikan intelijen, baik strategis, maupun pertempuran. "Rekam jejak beliau di bidang intelejen cukup banyak," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2015.

Sutiyoso, kata Pratikno, pernah menjabat Komandan Peleton Kombat Intel di Kalimantan Barat serta Intel Tempur Operasi Flamboyan dan Seroja di Timor Timur.

Jabatan lain yang pernah diemban Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut, antara lain Kepala Seksi Intel Group II Kopassus, Panglima Daerah Militer, Komandan Resor Militer, serta Gubernur DKI Jakarta dua periode.

Jabatan di bidang pemerintahan, kata Pratikno, juga semakin memperkaya pengalaman Sutiyoso. Surat Presiden Jokowi ihwal pengajuan Sutiyoso sebagai Kepala BIN yang baru sudah diserahkan kepada DPR, Selasa sore, 9 Juni 2015.

Pratikno membantah penunjukan Sutiyoso sebagai bagi-bagi jatah. Sebab dalam pemilihan presiden, Sutyoso menjadi salah satu pendukung Jokowi.

Bagi-bagi  jabatan juga nggak apa-apa.  Sutiyoso memang harus dibagi? Jabatannya Kepala BIN. Cocok? (jj/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Sesalkan Putusan Hakim Lampaui Kewenangan, Anas Urbaningrum Ajak Mubahalah
• Batalnya Jilbab di TNI, Pengamat: TNI Membangkang UUD 45 & Pancasila
• Menteri ESDM Akui Persoalan Mafia Migas Terhenti di Meja Presiden
• TNI Dinilai Tertinggal jika Tidak Putuskan Segera Penggunaan Jilbab
• Pemerintah Lalai Berikan Layanan Kesehatan, Fery Gugat Presiden Jokowi
• Seperti PDIP, Nasdem Juga Akan Kirim Banyak Kadernya ke Partai Komunis Cina
• Wapres Himbau Rakyat agar Tidak Memilih Kembali Pemimpin (Presiden) Ingkar
• Jubir Jaringan '98: Kebijakan Kabinet Kerja Jokowi-JK Banyak Ngawurnya