DPD Desak Pemerintah Tuntaskan Gagal Panen dan Gizi Buruk di Provinsi NTT

JAKARTA (voa-islam.com)- DPD RI akan segera menindaklanjuti kasus gizi buruk dan berbagai permasalahan pangan di NTT. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas permasalahan gizi buruk di NTT yang kurang terselesaikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, DPD RI akan mengoptimalkan berbagai sektor produksi pangan, dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah di NTT, pemerintahan pusat, dan pihak-pihak terkait. Demikian yang disampaikan oleh Ibrahim Agustinus Medah, Anggota Komite II DPD RI saat acara Dialog Kenegaraan yang bertema "Masalah Pangan di Indonesia Timur, di Tengah Hiruk Pikuk Elit Politik", di Coffee Corner DPD RI, hari Rabu (24/06/2015).

Menurut Ibrahim, permasalahan rawan pangan dan gizi buruk di NTT telah menjadi masalah yang berkepanjangan.

“Permasalahan gizi buruk dan rawan pangan tidak pernah berakhir karena saat ini solusi-solusi hanya berupa gerakan-gerakan jangka pendek dan tanpa diimbangi dengan program jangka panjang yang berkesinambungan. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan pangan di NTT tersebut, diperlukan peranan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, dan terutama pemerintah,” ucap Ibrahim yang juga Senator dari NTT sebagaimana yang terdapat dalam siaran pers yang dibagikan oleh Bidang Pemeritaan dan Media Visual DPD RI beberapa waktu lalu.

Dalam waktu dekat, Ibrahim A Medah akan melakukan koordinasi dengan Komite II untuk menindaklanjuti permasalahan di NTT tersebut. Dengan menggunakan data hasil kunjungan Komite II ke NTT beberapa waktu yang lalu, Komite II akan segera mengambil tindakan sebagai salah satu langkah penyelesaian masalah pangan di NTT. Hal terdekat yang rencananya akan dilakukan adalah dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintahan daerah di NTT dan bersama Pemerintah yang mengurusi permasalahan pangan.

DPD RI juga akan memberikan pertimbangan berupa subsidi pupuk dan benih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat NTT terkait produksi sektor pangan. Sistem distribusi obat dan nutrisi serta pembangunan pos kesehatan juga dianggap penting untuk dilakukan sebagai solusi permasalahan gizi buruk di NTT.

Senada dengan Ibrahim, Agustinus Tamo Mbapa, Aktivis asal NTT, juga mengatakan bahwa diperlukan peranan semua elemen masyarakat dan kepedulian pemerintah setempat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pangan di NTT.

Hal tersebut dilakukan untuk dapat menemukan solusi permasalahan pangan di NTT, dimana menurut Ibrahim, banyak potensi yang bisa dikelola sebagai solusi atas pemasalahan tersebut.  Salah satunya adalah pemanfaatan lahan tidur yang sangat luas di NTT. Lahan tersebut dapat dikelola sebagai sektor produksi pangan dan dapat digunakan sebagai sektor pendapatan di NTT. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Warga Cina Migrasi Massal, Jokowi Ijinkan Asing Miliki Properti di Indonesia
• Jaringan '98 Sumsel: IUPK Freeport Ndablek, Nasionalisasi!
• Jokowi Setujui Pihak Asing Boleh Miliki Bisnis Properti
• Di Rutan KPK, Ternyata Mushola Bersebelahan dengan Kandang Anjing
• DPRD DKI: Ada Perhitungannya, Ahok Tidak Bisa Pecat PNS Seenaknya
• Peneliti Himbau Presiden Jangan Mencla-mencle Dalam Urus Negara
• Cinaisasi, Sejak Kapan Kepala Naga Gantikan Garuda di Logo HUT Jakarta 488?
• Lewat Pilkada Serentak, Indonesia Terancam Dijajah Cina