Hanya Kompromi Dengan Freeport yang Bisa Dilakukan Pemerintah Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - Pemerintah diprediksi kuat tidak akan berani melakukan nasionalisasi terhadap PT Freeport Indonesia. Direktur Indonesian Resurces Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, kondisi perpolitikan dan sikap Pemerintah tidak ke arah ke situ.

Menurut Marwan, Pemerintah sudah melanjutkan Memorandum of Understanding dengan PT Freeport melalui surat yang dikirim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke pemilik PT Freeport tanggal 7 Oktober 2015.

“Karena itu saya realistis saja. Kita bicara nasionalisasi terlalu ideal, (Pemerintah) tidak berani. Belum lagi kita bicara geopolitik yang sedang mengundang investor masuk,” kata Marwan saat diskusi bertajuk ‘Dramaturgi Freeport’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, beberapa hari lalu.

Menurut Marwan, yang bisa dilakukan pemerintah hanya kompromi dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu. Misalnya mengenai kontrak karya dengan pemberian izin khusus pertambangan dimana syaratnya adalah Pemerintah memilliki saham 51 persen dan Freeport mau mengganti kerugian lingkungan sebesar 51 miliar dolar dan Indonesia mendapat royalti 5-6 persen.

“Karena itu kita mau yang ada sekarang itu menjadi sikap pemerintah, take it or leave it,” tukas Marwan. [ilham/pribuminews]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemerintah Ternyata Telah Perpanjang Kontrak Freeport?
• Muzakarah Ulama dan Tokoh Mulai Jaring Cagub DKI Jakarta
• PB PII Siap Awasi Setiap Kebijakan yang Dikeluarkan Pemerintahan Jokowi
• Yusril Ihza Mahendra: Bu Susi! Stop Lakukan Pencitraan yang Menipu Rakyat
• Guru Besar Pidana: Pemerintah Telah Perpanjang Kontrak Freeport Indonesia
• 40 Ribu Netizen Tatap Korupsi di Indonesia sebagai Persoalan Utama Negara Indonesia
• Persoalan Hukum, Ormas Ini Berikan Advokasi kepada Masyarakat Lemah
• Kemarahan Jokowi Terhadap Kasus Freeport Hanya Sandiwara Belaka