Kereta Cepat, DPR RI: Rakyat Berhak Mengerti, Mengkritis, & Melawan

JAKARTA (voa-islam.com)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan bahwa dana BUMN yag dimiliki oleh Indonesia itu ada pula sumber APBN-nya. Hanya saja nominalnya memang dinilai olehnya tidak besar. Akan tetapi tetap saja BUMN yang ada akan terancam bila saja digunakan untuk proyek “main-main”.

Berikut pandangan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diterima voa-islam.com dalam akun media sosial miliknya, di saat menjadi Keynote Speech pada Acara Diskusi Publik “Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta” beberapa waktu lalu, di Gedung DPR RI.

“….Terlebih dalam APBN 2015 terdapat penyertaan modal negara dalam BUMN yang nilainya lebih dari 60 triliun. Jumlah ini secara kasat mata adalah berasal dari APBN, dari pajak rakyat dan mengandung amanah rakyat. Sehingga Pemerintah sebagai pengelola dana ini tidak boleh main-main.

Terlebih lagi, saat ini aset seluruh BUMN yang dikendalikan oleh pemerintah nilainya lebih dari 4000 triliun. Manfaat dari aset negara ini harus terdistribusi secara merata dalam bentuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan golongan atau kesejahteraan asing.

Sekali lagi, Menurut hemat saya, Mega Proyek Kereta Cepat yang melibatkan BUMN dan secara monopolis dikendalikan oleh Kemeneg BUMN ini bukanlah an sich business to business, secara konstitusional ini adalah wilayah negara, oleh karena itu rakyat berhak mengerti, mengkritisi bahkan melawan jika itu merugikan kepentingan bangsa….” (RobigustaS/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemerintahan Jokowi Mengoyak Konstitusi karena Meresmikan Kereta Cepat
• Nalar Masyarakat Harusnya Bertanya-tanya Mengapa Kereta Cepat Diresmikan Presiden
• BNPT Tuding 19 Pesantren Mendukung Terorisme dan Berpaham Radikal
• Presiden Tidak Berwibawa, Kasus Novel Disinyalir Terus Berjalan di Persidangan
• Angka PHK Tinggi, 20 Ribu Buruh Bersiap Kepung Istana Negara
• Upaya Manipulasi Kasus, Tim Kuasa Hukum: Hentikan Kriminalisasi Novel Baswedan!
• Panasonic dan Toshiba Tutup Sejumlah Pabrik di Indonesia, 2500 Buruh Kena PHK
• Akan Banyak Korban Tewas jika Kereta Cepat Beroperasi?