Pengamat Asing Ini Sarankan PKS dan Gerindra Tetap di Luar Pemerintahan Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Seorang pengamat politik dari negeri Kanguru menyatakan dengan tegas bahwa harus ada partai politik yang tidak bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. PKS dan Gerindra, juga beserta Golkar seharusnya tetap berada di luar pemerintahan. Akan tetapi, ia juga tidak menampik bahwa faktanya Golkar memberikan sinyal akan menyatu dengan pemerintahan yang masih berumur satu setengah tahun itu.

“Harus ada partai yang memang tidak ikut masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. Seperti PKS dan gerindra. Dan lagi pula jika mereka masuk ingin mencari apa?” sampai Marcus Meitzner, kemarin (17/04/2016), saat menghadiri hasil survey Saiful Mujani kuartal pertama yang diadakan di Jakarta Pusat.

Marcus juga menyatakan, misalnya untuk partai PKS ada baiknya fokus untuk memperbaiki kualitas yang sedang turun. Hal ini menurutnya sangat penting, mengingat partai dakwah itu saat ini sedang menghadapi kisruh di internal.

Sebagai partai dakwah, PKS menurutnya harus mampu mengembalikan wajahnya agar tetap focus dan bersih. “PKS sebaiknya memang di luar saja. Mereka harus disibukkan untuk mengembalikan image 2014 sebagai partai proporsional dan bagus. Dan itu harus dipertahankan. Juga fokus pada dakwah dan partai bersih saja,” sarannya.

Atas himbauannya itu, ia pun merasa yakin bahwa partai-partai yang tidak masuk pemerintahan akan mempertahankan konsistensinya, terlebih bila melihat Gerindra yang selama ini aktif membangun kritisi yang intens terhadap pemerintahan. “Saya rsa tidak akan mugkin terjadi jika partai yang ada mendukung semua pemerintahaan Jokowi-Jk,” yakinnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemerintahan Saat Ini Hanya Bisa Diselamatkan dengan Memanggil Ahli Psikiater, Bukan yang Lain
• Tabligh Akbar Dilempar Bom Molotov, Djan Faridz Minta Polisi untuk Mengusutnya
• Komunis di Indonesia Hanya Akan (kembali) Membuat Perpecahan Bangsa dan Negara
• Berbau Komunis, Front Pancasila Tolak Simposium di Jakarta
• Selain Nyaris Tanpa Prestasi, Nama DKI pun Buruk Selama Dipimpin Ahok
• Kota Bekasi Disebut Kota Intoleran, Ini Tanggapan Wali Kota
• Yusril: Perda Itu Harus Manusiawi, Bermanfaat, dan Mendidik Masyarakat
• Bukan Milik Pemprov, DPRD, atau Bos Properti, DPD: Warga Harus Bersatu Tolak Reklamasi