Agar Tidak Gaduh jika Tito Menjadi Kapolri, Ini yang Harus Dilakukan

JAKARTA (voa-islam.com)- Pencalonan Tito Karnavian sebagai Kapolri yang diajukan Presiden RI, Joko Widodo diminta agar memperhatikan hal-hal psikologis antar anggota Polri. Selain itu, hal yang dapat dikatakan penting ialah membangun komunikasi yang baik, mengingat Tito melangkahi anggota Polri lainnya beberapa tingkat.

Pun ini mengingatkan agar di kemudian hari tidak adanya gesekan paska jabatan tertinggi di Polri itu. "Sekarang ini soal bagaimana psikologis, yakni antar psikologis senior dan juniornya. Selain itu, harus pula membangun komunikasi. Jika tidak demikian, maka bisa jadi akan ada perlawanan dalam diam antar senior dan junior. Bisa berbahaya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi," kata Nasir Djamil, Jum'at (17/06/2016), di Jakarta.

Anggota Komisi III ini juga bisa jadi ini adalah bagian dari reformasi Polri. Sehingga Presiden hanya memiliki calon tunggal.

Akan tetapi, hal yang penting diperhatikan ialah bila adanya pelanggaran-pelanggaran dari polisi. Jami, lanjutnya, menghimbau agar jika ada persoalan yang menyangku polisi, ada baiknya jangan terkesan menguap. Tidak diselesaikan.

"Misalkan saja saat itu Komnas HAM melaporkan bahwa polisi melanggar terhadap suatu kasus. Tapi malah cenderung justru tidak berlanjut penyelesaiannya. Bahkan ada oknum tertentu yang justru memanfaatkan situasi itu," sampainya.

Jamil berharap, murninya penunjukkan langsung oleh Presiden semoga menghasilkan hal yang positif. "Mudah-mudahan tidak ada kagaduhan. Seperti Rasul memilih orang (Usamah) yang lebih muda sebagai panglima. Tapi bukan berarti Usama itu Tito dan Jokowi itu Rasul, ya?" tutupnya tawa. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Politis dan Beruntung Tito Dicalonkan sebagai Kapolri
• Mantan Ketua KPK Kritik Saeni yang Melanggar Perda tapi Dapat Bantuan Donasi
• Jokowi Hapus 3.143 Perda, Mahfud MD: Pemda Boleh Abaikan Pencabutan Perda
• Fahira: Banyak Pihak yang Tidak Suka Perda Islami Beri Masukan kepada Pemerintah
• PAHAM: Pembatalan Perda Tidak Memiliki Legal Standing
• Yang Tidak Bertetangan dengan Hukum Tertinggi, Baiknya Tidak Batalkan Perda
• Kesal Rumahnya Digusur, Warga Luar Batang Berharap Ahok Tidak Terpilih Lagi
• Mendagri Harus Sukarela Publikasikan Ribuan Perda yang Dibatalkan