Warga DKI Digusur, Pengusaha Diundang Duduk Bersama, DPR: Awas! DKI Bisa Jatuh ke Pemilik Modal

JAKARTA (voa-islam.com)- Bila tidak dihentikan atau minimal dikontrol atas tindakan Pemprov DKI selain menganggap tidak ada masalah dalam proyek reklamasi, Anggota DPR RI dari Komisi III mengatakan kemungkinan Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru. Juga termasuk contohnya yang dilakukan oleh Pemprov ialah dengan menggusur warga seenaknya.

“Ini jelas harus kita koreksi. Dengan rakyat ia main gusur. Tapi dengan pengusaha ia duduk bareng. Kalau tidak dikontrol, ini akan kembali lagi ke masa Orba,” kata Masinton Pasaribu, Selasa (19/07/2016), di Jakarta.

Seharusnya, di alam demokrasi ini, Masinton mengatakan siapapun harus paham dan menjalankannya. Jika tidak, maka kemungkinan besar Daerah (Jakarta) bisa jadi akan jatuh ke tangan para pemilik modal. “Seperti di DKI, polisi dan KPK seharusnya tidak boleh mandul melihat kasus proyek reklamasi. Hukum kita itu berlaku pada siapapun tanpa memandang jabatan,” tambahnya.

Masinton hadir sebagai pembicara yang diadakan oleh Prodem. Tema yang dibahas ialah “Skandal Reklamasi: Ahok Layak untuk Tersangka”. Hadir pula beberapa pembicara lainnya, di antaranya dari LBH dan Walhi. Juga ada Anggota DPR RI dari PAN. Masinton sendiri dari PDIP. Dan Masinton dalam menanggapi reklamasi, ia tetap berkeyakinan bahwa dalam proyek itu ada masalah. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• DPR Himbau agar Rakyat Jangan Mau Dibodohi oleh Pemprov DKI Soal Reklamasi
• Soal Reklamasi dan Indikasi Korupsi Ahok, DPR: Penegak Hukum Mandul
• PDIP: Tidak Ada Urusannya Jegal Menjegal, Ahok Tersangka/Tidak, Itu Wewenang KPK
• Soal Reklamasi Ada yang Bermain, DPR: Jangan-jangan Ini Para Taipan, Penguasa dan Pengusaha
• Benarkah Ahok Terindikasi Korupsi Reklamasi DKI? Ini Jawaban LBH
• Benarkah Pemprov DKI Takut Tampilkan Dampak Reklamasi ke Publik?
• Masyarakat Tidak Dilibatkan Soal Reklamasi karena untuk Kepentingan Pengembang?
• Ada Indikasi Tersumbunyi Kenapa Izin Reklamasi Itu Bisa Didapat Pengembang