Indonesia Menjadi Negeri Tengkulak Dipimpin Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Presiden Joko Widodo dituding menambah masalah-masalah ada di Indonesia, salah satunya soal pajak. "Pemerintah mencekik rakyat dengan pajak yang tinggi. Semua sekarang dipajakin, bahkan pajak telah menyasar harta/aset, rumah tabungan, deposito akan dipajakin. Pemerintahan ini bukan menjalankan sistem pajak yang sehat tetapi melakukan pemerataan kepada rakyatnya.

Bagaimana mungkin utang meningkat tetapi rakyat pada saat yang sama dicekik lehernya dengan pajak. Ini adalah kerusakan yang disengaja oleh pemerintahan Jokowi," kata Salamuddin Daeng melalui siaran persnya, yang diterima voa-islam.com.

Menurut Daeng, tidak hanya pajak yang mencekik tetapi bunga juga mencekik. "Ini adalah negeri tengkulak, dan mungkin lebih sadis dari itu. Bayangkan negara berutang ke luar negeri. Bank berhutang ke luar negeri dengan bunga di bawah 5 persen tapi kemudian negara dan bank memberikan kredit kepada rakyat dengan bunga di atas 14 persen.

Ini adalah kerusakan yang disengaja oleh Pemerintahan Jokowi."

Anggaran yang ada, dan seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan menurutnya pun telah diubah oleh pemerintahan Jokowi untuk kepentingan-kepentingan lain. "APBn yang seharusnya menjadi strategi untuk membangun diubah menjadi strategi untuk mencuri anggaran negara. APBN menjadi sasaran bancakan penguasa di sekeliling pemerintahan Jokowi." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pengamat: Sebagai Presiden, Jokowi Datang dan Membawa Segudang Masalah
• Dirut PD Dharma Jaya Bantah Keluarkan Aturan Shalat Jumat Dua Shift
• Koalisi Perempuan Anggap Zina Masalah Pribadi, Negara Tidak Boleh Ikut Campur
• Polisi Kembali Temukan 15 Bocah Korban Pelacuran Kaum Sodom
• Koalisi Perempuan Tolak Hubungan Seks Sesama Jenis Dipidanakan
• Ahok, Gubernur DKI yang Memiskinkan Warganya
• Jika Mendukung Ahok sebagai Cagub, Belasan Ormas Tidak Akan Memilih PDIP
• Tim Media Gerindra: Umat Islam Pilih Ahok 40 Persen