Tugas dan Penilaian Kinerja Presiden bukan seperti Mandor Proyek

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua DPR RI memberitahukan kepada publik bahwa tugas-tugas Presiden bukan hanya seperti yang tampak di mata, seperti seringnya Presiden meresmikan proyek-proyek, melainkan lebih dari itu. “Gini loh, tugas presiden itu bukan Pinpro atau mandor  proyek. 

Tugas presiden itu bukan bagi akte atau gunting pita. Kinerja presiden itu bukan saat di kelihatan pakai rompi dan helm keselamatan. Tugas presiden itu bukan proyek pengadaan tol, airport, jalan atau pelabuhan. Presiden dan lembaga kepresidenan itu luas sekali. Dia tidak seperti lembaga negara lain yang sempit. Saking luasnya, keberadaannya tidak bisa diatur dalam UU,” katanya, Rabu (4/7/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Ia mengatakan pernah berkali-kali dicoba, namun selalu gagal mengatur presiden dalam UU, kewenangannya dan kedudukannya luas sekali. “Saking luasnya, Itulah sebabnya dalam UUD 1946 tidak ada pendelegasian pembentukan kedudukan dan kewenangan presiden dalam UU sebab kedudukan presiden ada dalam hampir semua UU yang mengatur kelembagaan negara lainnya.”

Sehingga jika ada yanh mengkritik presiden, menurutnya itu adalah kata-jata yang sebetulnya bagus disampaikan langsung. “Tapi di samping presiden juga orang-orang pada gak nyambung. 

Maka tidak masalah kita sampaikan terbuka. Toh ini kritik kepada lembaga kepresidenan. Pak @jokowi kebetulan ada di dalamnya.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini dan Itu Tidak Bisa, Tanggalkan Saja Jabatan Kalian
• Bila Tak Mampu Beri Harapan ke Rakyat, Berhenti Saja sebagai Pengelola Negara
• Pendukung Ambang Batas 20 Persen Tunjukkan Akal yang Pendek
• Kepala Disdik Kota Bekasi: Kasus Robiatul Sudah Selesai, Paslon Jangan Politisasi Kasus
• PP Pemuda Muhammadiyah Kagum dengan Semangat Ratna Sarumpaet Koreksi Pemerintah
• Perjuangkan Nasib Korban, Pengamat Minta jangan Memaki Perjuangan Ratna Sarumpaet
• Cari Korban Tewas Danau Toba Dihentikan, Politisi: Pemerintah Jangan Biasakan Pelihara Tahayul
• Menelaah Tindakan KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg