Singkirkan Paham Komunis dan Totaliter di Sini

JAKARTA (voa-islam.com)- Dalam demokrasi, kesementaraan memimpin itu harusnya membuat pemerintah ini sadar bahwa waktu mereka terbatas. Datang dan pergi di setiap 5 tahun berganti harusnya membuat hal itu biasa.

Tidak boleh ada pikiran seolah, ‘Negara adalah aku dan aku adalah negara’. Itu bukan paham demokrasi,” kata Fahri Hamzah, kemarin.

Lain kalau hal itu di negara komunis atau totaliter lainnya, ada kesempatan untuk menyebut diri “negara adalah aku”. Karena rezim tidak berganti. Mereka tidak diberi batas waktu. 

“INDONESIA bukan negara komunis atau totaliter. Ini negara demokrasi. Tolong singkirkan paham totaliter dari sini!” cuitannya.

Tendensi negara yang kewalahan dengan perbedaan adalah salah satu kecenderungan untuk berkembangnya falsafah totalitarian. Ini, kata dia, bahaya dan sekaligus menyedihkan. Seolah kalau kita berbeda dengan sikap pemerintah maka kesetiaan kita kepada bangsa dan negara dipersoalkan. Ia mengajak menjaga apa yang sudah dicapai. Demokrasi dan reformasi kita harus terus berjalan ke depan. 

“Kalau pemerintah kawalahan memimpin secara demokratis, bukan rakyat yang harus disuruh diam. Tapi pemerintahan yang harus diganti. Jangan terbalik!”

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ka’ban Sorot Tajam Petugas Pemilu yang Meninggal
• Tim IT BPN Tagih Hadiah Rp 100 Miliar, Relawan Jokowi: Uangnya Masih di 17 Pengusaha
• “Manipulasi” dan Dugaan Kecurangan Mendarat di Bawaslu
• Prabowo-Sandi Menang Telak di Kampung Asal SBY
• Bongkar Semua Jenazah Korban Petugas Pemilu 2019
• Kata IT 02 ke Penantang Pemberi 100 Miliar jika Temukan Kecurangan
• Sandiaga Uno Laporkan Langsung Dana Kampanye ke KPU, BPN Kumpulkan Rp213,2 Miliar
• Dugaan Kecurangan Terbesar Ada di Lima Provinsi Ini