Ketua KPK: Korupsi Dana Bencana Akan Dihukum Mati

JAKARTA (voa-islam.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kepada Komisi III DPR, terkait langkah antisipasinya dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pelaku korupsi dana penanganan bencana di tengah pandemi akan dipidana mati.

"Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain. Kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati," ujar Firli dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, Selasa (29/4).

KPK sendiri telah memetakan titik rawan terjadinya korupsi di tengah pandemi. Pertama, rawan korupsi di tempat pengadaan barang dan jasa. Kedua, sumbangan dalam hal penanggulangan bencana dari pihak ketiga. Selanjutnya, pengalokasian anggaran, baik itu APBN maupun APBD.. 
 
"Terakhir adalah pendistribusian program bantuan sosial dalam rangka social safety net. Ini yang ada lakukan analisa kajian, ada empat titik rawan terjadinya korupsi," ujar Firli seperti dikutip dari republika.co.id.

Ia menyebut, KPK sudah melakukan pengawasan di empat titik rawan tersebut. Bahkan komisi anti-rasuah itu sudah menempatkan seseorang di Gugus Tugas Covid-19 untuk mengawasi hal tersebut.

"Bansos kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi, dan untuk itu tentu karena kita baca ada kerawanan-kerawanan lebih khusus lagi terkait pelaksanaan bantuan sosial," ujar Firli.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry memuji kerja senyap yang dilakukam oleh KPK saat ini. Menurutnya, lembaga tersebut justru dinilai ingin menghindari festivalisasi kasus.

"KPK sekarang polanya menghindar yang dinamakan festivalisasi kasus, selalu pada waktu yang lalu Komisi III mem-point KPK itu melakukan upaya-upaya festivalisasi dan politisasi kasus," ujar Herman. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pengalihan Anggaran Kunker dan Reses DPRD DKI untuk Covid-19 Disambut Baik
• Ketua DPRD Sultra Akan Pimpin Demo Jika TKA China Datang di Wilayahnya
• Kasus Covid-19 di Jakarta Menurun, Fraksi PKS: Tetap Waspada
• PKS: Pemerintah Harus Hati-Hati Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Asing
• Komisi XI Minta Pemerintah Lebih Terbuka dalam Perubahan Anggaran Negara 2020
• Senator Minta Warga Patuh untuk Tidak Membagi Sedekah yang Lahirkan Kerumunan
• DPR Minta Pemerintah Jelaskan Prediksi Corona Berakhir pada Juli
• Kemenhub Bolehkan Pebisnis Bepergian Antar Logistik, Syaikhu: Harus Konsisten, Jangan Ada Diskresi