Mardani Kritisi Penyaluran BLT Libatkan Transportasi Daring

JAKARTA (voa-islam.com)--Politisi Mardani Ali Sera kritisi penyaluran bantuan tunai langsung melalui pelibatan big data transportasi daring dan ecommerce. Ini menunjukkan kelemahan data pemerintah dan ada potensi pemborosan harga.

“Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komperhensif terkait seluruh data negara ini, apalagi terkait data orang tidak mampu?” kata Mardani, Kamis (30/04).

Lebih lanjut ketua DPP PKS itu mengatakan, perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya TNP2K, BPS, Kemensos, Kementan, Bulog, Kemenkes, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya. “Selama ini tidak di benahi masalah pendataan dan hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada perubahan,” sesal Mardani.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan masalah stimulus ekonomi itu padahal kuncinya di efektifitas penyaluran bantuan melalui akurasi data. “Kelemahan pendataan dan akurasi itu jadi Pemerintah minta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e commerce, jadi apa kerja pemerintah selama ini?” tukasnya.

Selain itu, ia juga khawatir terkahit pengawasan pada pengiriman melalui transportasi daring juga di khawatirkan lemahnya pengawasan. “Pengawasannya seperti apa ini? apa lagi mereka juga penerima bantuan yang sama dari pemerintah, usul saya asosiasi pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, perkerja informal, ojek pangkalan, supir taksi dan mikrolet dan kelompok lainnya juga dilibatkan melalui prangkat desa, RT dan RW,” kata Mardani.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu minta pemerintah membuat kebijakan yang komperhensif dan detil agar stimulus sampai kepada orang yang tepat untuk membantu kehidupan ekonomi yang terdampak Covid 19.

”Saya minta Presiden membuat konsep yang menyeluruh dulu, mulai dari data akurat mana yang mau dipakai Pemerintah, Saya minta untuk tapi tetap mengabil data dari instrumen negara yang sudah ada seperti BPS, Dukcapil Dirjen Pajak, Kemensos, Kemenkes, Bulog di singkronkan menjadi satu kesatuan data untuk menyalurkan BLT,” kata Mardani.

Terakhir, Ketua DPP PKS itu mengatakan, “Selanjutnya potensi penyimpangan bila kerjasama dengan swasta tetap ada selain cost yang mahal perlu kita bayar, terakhir, The evil is in the detail, oleh itu penting juga pola pengawasan yang jelas, jangan sampai digunakan oleh oknum tertentu untuk kampaye pribadi misalnya.".* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ketua KPK: Korupsi Dana Bencana Akan Dihukum Mati
• Pengalihan Anggaran Kunker dan Reses DPRD DKI untuk Covid-19 Disambut Baik
• Ketua DPRD Sultra Akan Pimpin Demo Jika TKA China Datang di Wilayahnya
• Kasus Covid-19 di Jakarta Menurun, Fraksi PKS: Tetap Waspada
• PKS: Pemerintah Harus Hati-Hati Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Asing
• Komisi XI Minta Pemerintah Lebih Terbuka dalam Perubahan Anggaran Negara 2020
• Senator Minta Warga Patuh untuk Tidak Membagi Sedekah yang Lahirkan Kerumunan
• DPR Minta Pemerintah Jelaskan Prediksi Corona Berakhir pada Juli