RUU HIP Ditunda Pembahasannya, Persis: Yang Kita Minta RUU HIP Dibatalkan!

JAKARTA (voa-islam.com) - Wakil ketua Umum Pimpinan Persatuan Umat Islam (Waketum PP Persis) mengapresiasi langkah pemerintah menunda melanjutkan membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dengan penundaan itu pemerintah dinilai telah bersikap bijaksana karena merespons keresahan masyarakat yang tak setuju komunis bangkit lagi.

“Meskipun Persis mengapresiasi dan bergembira pemerintah meminta pembahasan RUU HIP ditunda. Namun PERSIS menginginkan RUU HIP itu dibatalkan," kata Wakil Ketua Umum Persis Dr. KH. Jeje Zaenuddin Rabu (17/6) seperti dikutip dari laman persis.or.id.

Jeje berharap, sikap pemerintah yang disampaikan oleh Meko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly seharusnya disikapi secara sama oleh DPR, yaitu segera menarik atau mencabut RUU HIP itu bukan lagi menunda atau merevisi.

"Karena tuntutan masyarakat itu adalah menghentikan dan membatalkannya," ujarnya.

Sikap pemerintah itu, kata dia, tidak lepas karena adanya sikap yang tegas dari  seluruh ormas yang kompak menolak RUU HIP itu. Hal ini juga menjadi indikasi masyarakat sudah sangat cerdas dan melek politik.

"Sehingga tidak bisa lagi pemerintah dan DPR mengajukan RUU apa pun yang tidak mencerminkan spirit dan kepentingan rakyat," katanya.

Jeje mengatakan masih ada beberapa Undang-Undang yang sedang ditentang oleh Ormas dan elemen masyarakat. Di antaranya seperti UU No.2 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19 dan UU Minerba yang kadung sudah disahkan DPR tapi terus digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Semoga undang undang yang seperti itu juga dibatalkan oleh MK," katanya. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Soal RUU HIP, HNW: Jika Bisa Dihentikan Buat Apa Ditunda
• Pasar Harus Jadi Perhatian Ekstra dari Penyebaran Corona
• RUU HIP Dinilai Khianati Kesepakatan Para Pendiri Bangsa
• Menggagas New Normal Berbasis Resiko Daerah
• Legislator PKS Minta OJK Berpihak kepada UKMK dalam Pemulihan Ekonomi
• BDR Diperpanjang, Harus Ada Solusi Bagi Siswa yang Tak Punya Akses Listrik dan Internet
• Wapres Jabarkan Lima Tugas Ulama
• Fraksi PAN Apresiasi Ditundanya Pembahasan RUU HIP