Gelora Ingatkan Soal Kemungkinan Covid-19 Digunakan sebagai Senjata Konflik Geopolitik

JAKARTA (voa-islam.com)--Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyebut masalah Covid-19 saat ini memiliki dimensi geopolitik yang sangat tinggi. Sebab, kemungkinan terburuknya, Covid-19 digunakan sebagai senjata biologi dalam konflik geopolitik tersebut. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk 5 bertajuk 'Covid-19 Mengganas: Sanggupkah Sistem Kesehatan Mengatasinya?' pada Kamis (1/7/2021) petang. 

"Kemungkinan yang buruk yaitu Covid-19 ini juga digunakan menjadi senjata dalam konflik geopolitik," kata Anis Matta. 

Anis Matta mengatakan, virus Corona ini datangnya dari China dan Indonesia juga menggunakan vaksin dari China. 

Makna geopolitiknya adalah Indonesia sebagai korban dan pada waktu yang sama juga menjadi konsumen. "Ini menyakitkan sebagai sebuah fakta," katanya. 

Anis mengajak publik untuk mulai menyadari adanya perlombaan luar biasa dari empat kekuatan utama dunia, yaitu Amerika Serikat (AS), Eropa, Rusia, China dalam memproduksi vaksin. 

"Kita juga lihat di sini ada racing atau perlombaan dari paling tidak 4 kekuatan dunia, Amerika Serikat, Eropa, Rusia dan China dalam produksi vaksin," ungkap Anis Matta. 

Namun, Anis Matta belum mengetahui apakah industri vaksin ini kelak akan menjadi salah satu leading industri di masa yang akan datang

"Apakah industri ini akan menjadi salah satu leading industry di masa datang atau farmasi secara keseluruhannya menjadi leading industry ini juga akan menjadi persoalan geopolitik," ujarnya.

Karena itu, kata Anis Matta, tidak begitu mengherankan apabila saat ini terjadi disinformasi luar biasa mengenai informasi Covid-19. Dimana informasi saintifik telah bercampur dengan informasi hoax yang begitu cepat menyebar di masyarakat.

"Misalnya tentang keburukan dan kelebihan dari tiap vaksin yang digunakan, karena ada instrumen pertarungan kepentingan global," tandas Anis Matta. 

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang hadir sebagai narasumber menegaskan, Indonesia saat ini tidak memiliki kekuatan (power) untuk menolak kepentingan global terkait Covid-19. 

Sehingga ketika Indonesia ditetapkan sebagai pandemi Covid-19 tidak bisa menolak dan juga menjadi konsumen vaksin dari negara lain. 

"Waktu Indonesia juga mengalami situasi yang sulit ingin dijadikan pandemi Flu Burung, tetapi saya melawan. Kita berperang diplomasi dengan WHO," kata Siti Fadilah. 

Indonesia melakukan penelitian mengenai Flu Burung, dan menyampaikan berbagai argumen ilmiah yang didukung data saintifik. 

Akhirnya, WHO secara perlahan-lahan mundur, dan sikap Indonesia saat itu mendapatkan dukungan dari negara iain. 

"Karena sudah terlanjur jadi pandemi, maka kita harus menjawab dengan penelitian secara ilmiah. Para ahli statistik segera menghitung apa yang menyebabkan hal ini bisa meningkat, bukan kira-kira yang belum tentu betul," katanya. 

Narasumber lain, Dosen Psikologi Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk berpendapat lain. Pola penyebaran dan penularan Flu Burung dengan Covid-19 memiliki perbedaan, dan secara psikologis responnya juga berbeda di masyarakat. 

Covid-19, kata Hamdi, langsung mempengaruhi kehidupan sosial modern, aktivitas aktivitas ekonomi, dan aktivitas sehari-hari masyarakat.  

"Kalau kita primitif, masuk dalam gua dan keluarga kita kunci di dalam. Tetapi, masyarakat kita sekarang kompleks dan mobilitas harus berjalan, tidak bisa dihentikan. Jadi ada respon berbeda," kata Hamdi Muluk. 

Diskusi ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) dr Alexander K Ginting Sp.P, Ketua MUI KH Cholil Nafis, Ketua Bidang Kesehatan DPN Partai Gelora Indonesia dr. Zicky Yombana Sp.S  dan Drs.Oman Fathurahman dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kedepankan Manajemen Krisis dan Risiko PPKM Darurat
• Anis Matta Soroti Sistem Manajemen Kedaruratan dalam Penanganan Pandemi Covid-19
• Apapun Istilahnya, Implementasi Kebijakan Pengetatan Pembatasan Harus Tegas dan Konsisten
• Legislator PKS Minta Perpres soal Sanksi Denda bagi Penolak Vaksin Dicabut
• Rapat dengan Gubernur BI, Anis Minta UMKM Diberi Perhatian Lebih
• PKS Tolak Denda Bagi Warga Tak Mau Divaksin
• Legislator: Gagal Tekan Lonjakan Covid-19, Pemerintah Harus Tanggung Jawab
• Partai Gelora Berhasil Pertemukan Penggerak JASMEV dan Relawan Ganti Presiden, Ini yang Dibahas