Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.482 views

Pilkada Serentak Dalam Bayangan Kematian

 

Oleh:

Tony Rosyid || Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

 

SETIAP rezim di negara manapun berada, selalu akan mendengar dan mempertimbangkan suara mayoritas rakyatnya. Ini hukum dalam berpolitik. Mayoritas adalah kekuatan yang menentukan. Kecuali jika kelompok mayoritas rapuh dan berada dalam kendali kekuasaan. Seperti rakyat India yang hindu di era kerajaan Mughol.

Untuk di Indonesia, ada dua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) peling  besar, yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pengikut dua Ormas ini sekitar 150 juta sampai 170 juta orang. Dengan ciri, cara, karakter dan klaster yang berbeda, keduanya mewakili suara mayoritas penduduk Indonesia.

Rezim sekuat Orde Lama dan Orde Baru sekalipun, kendor ketika dua ormas besar itu “secara resmi” memprotes kebijakannya. Begitu juga rezim-rezim setelahnya. Namun berbeda dengan para rezim pendahulunya, Jokowi cenderung lebih percaya diri dan berani. Tak saja NU dan Muhammadiyah, suara MUI juga nggak didengarkan.

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), MUI, NU dan Muhammadiyah sudah menyatakan sikap protes dan menolak. Didukung oleh ratusan ormas lainnya, meminta RUU HIP dibatalkan. Cabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR-RI. Namun tak juga digubris. Baik oleh DPR maupun pemerintah.

Tidak saja soal RUU HIP. Baru-baru ini, NU dan Muhammadiyah juga meminta pemerintah menunda Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Sebab, rawan terhadap penyebaran virus covid-19 yang akhir-akhir ini semakin menghawatirkan. Tingkat penyebaran yang positif sudah di atas 4.000 orang perhari. Angka kematian juga sudah di atas 100 orang perhari.

Sementara pemerintah selama ini tidak cukup bisa dipercaya untuk mampu mengendalikan dan mengatasi penyebaran viruas covid-19. Ini catatan dan fakta yang obyektif. Bukan mereka-reka, mengada-ada atau fitanah sana-sani. Binilah kinerja pemerintah dalam mengendalikan sebaran virus corona. Kerjanya payah dan mengkhatirkan. Tidak bisa diandalkan untuk melindungi rakyat.

Meski diprotes banyak pihak, tak ada tanda-tanda Jokowi akan menunda pelaksanaan Pilkada serentak  9 Desember 2020. Berbeda dengan rakyat, pemerintah merasa yakin bahwa penyebaran covid bisa dikendalikan. Karena itu, tidak harus menunda pilkada. Ini perkiraaan yang ngawur dan edun.

Belum tahu apa strategi pemerintah, sehingga begitu yakin mampu mengendalikan penyebaran covid-19 saat pilkada. Apakah pemerintah hanya akan mengijinkan kampanye digital via media dan medsos? Atau akan melakukan operasi yustisi di musim kampanye dan saat pencoblosan?

Pemerintah harus memberi alasan yang”masuk akal” terhadap perasaan rakyat yang sedang panik dihajar covid-19 gelombang kedua ini. Jangan hanya asal ngebacot. Kalau pejabat pemerintah yang menjadi korban penyebaran virus covid-19, mungkin nggak apa-apa. Tetapi kalau rakyat yang harus menjadi korban, disitu masalah utamanya. Bagitu Pak Presiden.

Pertama, pemerintah harus meyakinkan rakyat bahwa Pilkada memang sangat urgent. Karena itu, Pilkada tidak bisa ditunda. Kalau ditunda akan mengakibatkan dampak yang sangat serius. Pemerintah harus menjelaskan “dampak yang sangat serius” yang akan terjadi itu, jika Pilkada ditunda.

Jika Pilkada ditunda, maka akan ada 270 Plt kepala daerah. Para Ptl kepala daerah tidak bisa ambil kebijakan strategis. Padahal, saat pandemi dibutuhkan kebijakan strategis, kata Mahfuz MD. Ini alasan yang ngawur, ngaco, dan mengada-ada. Sama sekali tidak meyakinkan. Kalau terpaksa, apa susahnya bikin aturan baru untuk mengatur kewenangan para Plt tersebut?

Kedua, pemerintah harus menjamin bahwa penyebaran virus covid-19 tidak akan terjadi saat Pilkada diselenggarakan nanti. Strategi apa yang pemerintah akan lakukan? Perlu segera diungkapkan, agar rakyat bisa percaya dan menjadi tenang. Strategi itu mesti terukur. Bukan tebak-tebak buah semangka.

Jika pemerintah nggak mampu memberi dua alasan di atas, atau gagal membeberkan analisis statistik yang meyakinkan, ini sama artinya menantang maut. Wajar jika kemudian rakyat menduga-duga bahwa kebijakan ini diambil lantaran anak dan menantu presiden ikut pilkada. Yaitu Gibran Rakabuming di Kota Solo dan Bobby Nasution di Kota Medan.

Alur pikiran rakyat sangat sederhana. Bahwa ongkos (cost) politik untuk menjadi calon kepala daerah itu sangat mahal. Semakin diundur, semakin besar ongkos yang harus dikeluarkan. Padahal Pilkada 2020 sedianya digelar pada 23 September. Lalu diundur menjadi 9 desember 2020. Mau diundur lagi? Ya ampiiuuun, kata para calon. Bandar bisa tekor banyak dong?

Jelang Pilkada desember 2020, para calon sudah keluarkan dana cukup besar. Setidaknya untuk bayar mahar partai politik. Biaya survei dan konsolidasi, serta biaya pemanasan kampanye. Kalau ditunda lagi, semua biaya-biaya itu dipastikan akan semakin membengkak.

Tentu, semua biaya itu bukan seluruhnya dari kocek pribadi calon. Sekitar 92 persen melibatkan bohir, kata Pak Mahfuz MD. Keterlibatan bohir disini menjadi faktor penting. Sebab, para bohir, terutama kelas kakap, punya akses untuk bisa menekan dan bahkan mengendalikan kebijakan di daerah.

Itu baru dana pencalonan. Belum lagi kalau bicara anggaran untuk penyelenggara KPU. Pasti akan ikut bengkak. Di tengah defisit APBN, penundaan pilkada akan membuat negara makin berat saja. Sekarang aja sudah berat. Saking beratnya, bikin aturan baru agar bisa cetak uang.

Kalau Pilkada ditunda, itu sampai kapan? Adakah yang menjamin bahwa awal tahun 2021 pandemi nanti, pandemi covid-19 berakhir? Makin lama Pilkada ditunda, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan para calon dan para bohir itu.

Dalam pilkada yang berlarut-larut, Herd Imunity berlaku. Tidak saja untuk kesehatan, tapi juga politik. Siapa yang kuat dananya akan besar peluangnya jadi pemenang. Calon yang logistiknya cekak akan megap-megap. Yang menang, bakal balik modal nggak ya?

Dilematis memang! Satu sisi ada anak, menantu dan para bohir. Juga pentingnya menyelamatkan negara dari defisit anggaran. Disisi lain, nyawa rakyat terancam virus covid-19. Sebagai seorang negarawan, Jokowi mestinya tak perlu terjebak dalam dilema itu. Utamakan saja nyawa rakyat. Begitu harusnya tugas seorang negarawan. Kecuali jika ingin jadi pecundang.

Kalau dari awal pandemi covid-19, Jokowi punya pilihan dan ketegasan keberpihakan pada nyawa rakyat, maka tak perlu banyak jiwa melayang. Juga tidak perlu alami resesi ekonomi berkepanjangan. Artinya, kebijakan pemerintah selama ini keliru menaruh pilihan.

Sebelum pemerintah memiliki keyakinan mampu menjamin keselamatan rakyat dari ancaman virus covid-19 akibat kerumunan kampanye dan pencoblosan di Pilkada, maka menunda itu jauh lebih bijak. Ini sekaligus sebagai langkah akomodatif terhadap harapan rakyat, yang diantaranya disuarakan oleh dua Ormas besar NU dan Muhammadiyah.

Jika Pilkada dipaksakan, dan terbukti nanti terbentuk cluster penyebaran, maka pemerintah, dalam hal ini Jokowi, akan semakin defisit kepercayaan. Apalagi bila pasca pilkada nanti, jumlah terinfeksi makin banyak dan angka kematian akibat covid-19 bertambah, ini bisa jadi anti klimaks di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda.

Saat itulah, nasib Jokowi akan menjadi taruhan. Sebaiknya pertimbangkan itu baik-baik. Menyesal kemudian tidak ada gunannya.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Belum genap berusia 2 tahun, bocah imut mungil ini harus menjalani hidup dengan dahsyatnya penyakit tumor ganas di. Hari-harinya dipenuhi tangis bersimbah darah yang mengucur dari luka matanya...

Rumah Dakwah Ustadz Sukarman Reyot Terancam Roboh, Ayo Bantu!

Rumah Dakwah Ustadz Sukarman Reyot Terancam Roboh, Ayo Bantu!

Sungguh prihatin kondisi rumah Ustadz Ahmad Sukarman ini. Rumah tinggal yang difungsikan sebagai markas pengajian ini sangat tidak layak, rapuh dan reyot terancam roboh....

Hidup Sebatang Kara, Muallaf  Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hidup Sebatang Kara, Muallaf Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hijrah menjadi Muslimah, mantan Kristen Pantekosta ini ditimpa banyak ujian mulai dari keluarga hingga kerasnya pekerjaan. Hidup sebatang kara, ia bekerja keras sebagai buruh pembuat batu bata. ...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Latest News
Legalisasi Miras: Apa Kabar Kiyai Ma’ruf Amin?

Legalisasi Miras: Apa Kabar Kiyai Ma’ruf Amin?

Selasa, 02 Mar 2021 07:48

Abdul Mu'ti Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat yang Keberatan dengan Perpres Miras

Abdul Mu'ti Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat yang Keberatan dengan Perpres Miras

Selasa, 02 Mar 2021 07:11

Pilpres 2024, Antara yang Muda dan yang Tua

Pilpres 2024, Antara yang Muda dan yang Tua

Selasa, 02 Mar 2021 06:54

Perpres Produksi Miras, Presiden Jokowi Mikir Apa Tidak Ya?

Perpres Produksi Miras, Presiden Jokowi Mikir Apa Tidak Ya?

Selasa, 02 Mar 2021 06:39

Laporan: 3 Nama Secara Misterius Dihapus Dari Laporan AS Tentang Pembunuhan Khashoggi

Laporan: 3 Nama Secara Misterius Dihapus Dari Laporan AS Tentang Pembunuhan Khashoggi

Senin, 01 Mar 2021 20:35

Badan Amal Turki Akan Bangun Kota Untuk Para Pengungsi Di Azaz Barat Laut Suriah

Badan Amal Turki Akan Bangun Kota Untuk Para Pengungsi Di Azaz Barat Laut Suriah

Senin, 01 Mar 2021 20:01

Taliban Serukan AS Patuhi Perjanjian Damai Yang Ditandatangani Tahun Lalu Di Qatar

Taliban Serukan AS Patuhi Perjanjian Damai Yang Ditandatangani Tahun Lalu Di Qatar

Senin, 01 Mar 2021 17:03

Politik Mabuk Jokowi

Politik Mabuk Jokowi

Senin, 01 Mar 2021 14:54

Forum Jurnalis Muslim Tetapkan Dudy Sya'bani Takdir sebagai Ketum Periode 2021-2024

Forum Jurnalis Muslim Tetapkan Dudy Sya'bani Takdir sebagai Ketum Periode 2021-2024

Senin, 01 Mar 2021 14:28

281 Anak dari 19 Provinsi Ikuti Lomba Tahfidz Nasional yang Diadakan Masjid Astra

281 Anak dari 19 Provinsi Ikuti Lomba Tahfidz Nasional yang Diadakan Masjid Astra

Senin, 01 Mar 2021 13:48

Sebagus Apapun, Dakwah Bisa Gagal Jika Salah Pendekatan

Sebagus Apapun, Dakwah Bisa Gagal Jika Salah Pendekatan

Senin, 01 Mar 2021 12:15

Bisa Jatuh Digoyang Maumere

Bisa Jatuh Digoyang Maumere

Senin, 01 Mar 2021 12:05

Bentrokan Meningkat Di Marib Antara Pasukan Pemerintah Yaman Dan Pemberontak Syi'ah Houtsi

Bentrokan Meningkat Di Marib Antara Pasukan Pemerintah Yaman Dan Pemberontak Syi'ah Houtsi

Ahad, 28 Feb 2021 22:36

10 Demonstran Anti-Kudeta Tewas Oleh Tindakan Keras Pasukan Keamanan di Beberapa Kota Myanmar

10 Demonstran Anti-Kudeta Tewas Oleh Tindakan Keras Pasukan Keamanan di Beberapa Kota Myanmar

Ahad, 28 Feb 2021 21:06

PKS Tolak Perpres Terkait Penanaman Modal untuk Industri Minuman Keras

PKS Tolak Perpres Terkait Penanaman Modal untuk Industri Minuman Keras

Ahad, 28 Feb 2021 18:52

Workshop Jurnalistik Wahdah Islamiyah

Workshop Jurnalistik Wahdah Islamiyah

Ahad, 28 Feb 2021 18:20

Waketum Persis: Minuman Keras adalah Induk Segala Kejahatan

Waketum Persis: Minuman Keras adalah Induk Segala Kejahatan

Ahad, 28 Feb 2021 18:18

Kelompok Ham: Inggris Berisiko Ciptakan 'Guantanamo Baru' Di Suriah

Kelompok Ham: Inggris Berisiko Ciptakan 'Guantanamo Baru' Di Suriah

Ahad, 28 Feb 2021 16:45

Mantan Perdana Menteri Maroko Sebut Musim Semi Arab Belum Berakhir

Mantan Perdana Menteri Maroko Sebut Musim Semi Arab Belum Berakhir

Ahad, 28 Feb 2021 15:48

Buzzer Mendengung Membuat Bising Aceh

Buzzer Mendengung Membuat Bising Aceh

Ahad, 28 Feb 2021 10:52


MUI

Must Read!
X