Cibiran Media Malaysia: Jokowi Boneka Amerika Serikat

KUALA LUMPUR (voa-islam.com) - Instruksi tebang pilih pada Malaysia daripada kepada Singapura membuat negeri jiran Malaysia meradang. Pasalnya Presiden Jokowi untuk tidak mentoleransi kapal asing yang mencuri kapal di perairan Indonesia membuat pemerintah Malaysia sontak meradang. Apalagi, disebutkan pihak berkuasa Indonesia telah menangkap 200 kapal nelayan Malaysia.

Jokowi memerintahkan agar kapal asing yang kedapatan mencuri ikan lebih baik langsung ditenggelamkan saja. Sontak saja, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman mengingatkan bahwa negaranya dan Indonesia terikat kerjasama.

Malaysia dan Indonesia telah menandatangani memorandum kesepakatan (MoU) berkaitan Garis Panduan Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) dan pihak berkuasa maritim Indonesia pada 27 Januari 2012. Dengan kesepakatan itu, menurut Anifah Aman, pihak berwenang hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang didapati menangkap ikan di perbatasan maritim Malaysia dan Indonesia.

Media Utusan Malaysia versi daring langsung menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang sedikit angkuh lantaran memilih pendekatan konfrontasi. Tidak hanya itu, Jokowi juga disebut memilih untuk mengusung kebijakan 'Ganyang Malaysia' yang dicetuskan presiden Sukarno. Karena itu, media tersebut menilai Jokowi pintar mengambil kesempatan di atas semangat anti-Malaysia yang berkembang di masyarakat Indonesia. Padahal, mayoritas masyarakat belakangan ini tengah marah kepada Jokowi lantaran kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sangat memberatkan rakyat kecil.

Ironisnya, mereka itulah yang ketika kampanye melabeli Jokowi sebagai wakil rakyat kecil. "Walaupun Jokowi belum melaksanakan pelan pengurangan defisit negara cara mudah itu, tetapi rakyat sudah memberikan tekanan kepada pentadbirannya. Secara perbandingan, kenaikan harga petrol sebanyak 20 sen seliter di Malaysia yang taraf ekonomi jauh lebih tinggi berbanding Indonesia dianggap besar, bayangkan nilai 80 sen seliter di Indonesia?" ulas Utusan Malaysia.

Tidak hanya itu, media tersebut yang mengangkat artikel 'MAAF CAKAP, INILAH JOKOWI' juga menyinggung hubungan dekat Jokowi dengan Amerika Serikat. Bahkan, Jokowi disebut merupakan proxy negeri Paman Sam. Proxy sendiri secara jamak dapat diartikan sebagai boneka atau kepanjangan tangan AS.

"Satu lagi yang perlu diketahui tentang Jokowi ialah hubungan dengan AS. Semasa berkampanye dulu pernah tercetus isu bahawa Jokowi adalah proksi AS, tetapi dia menafikan. Bagaimanapun Duta AS di Indonesia, Robert Orris Blake mengesahkan AS bersedia menjalinkan kerjasama ketenteraan dan maritim pada era Jokowi," kata Utusan Malaysia.

"Ini seolah-olah mengiyakan Presiden Indonesia ini ada hubungan istimewa dengan AS kerana sejak 1991 Kongres AS mengharamkan penjualan senjata kepada Indonesia berikutan isu Timor Leste. Kini AS sanggup menyediakan sistem pertahanan dan pemantauan berteknologi tinggi di perairan Indonesia termasuk Selat Melaka."

Didalam Negeri, DPR Kritik Perintah Jokowi Tenggelamkan kapal Asing

Ketua Komisi I DPR, Mahfuz Siddiq mengkritik perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menenggelamkan lima kapal asing illegal di Pulau Natuna.

Menurut Mahfuz perintah Jokowi tidak lebih dari sekadar gagah-gagahan tanpa persiapan. "Ya gagah-gagahan saja," kata Mahfuz kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (25/11).

Indonesia belum memiliki kontrol kuat dalam mengamankan wilayah laut. Jangan sampai tindakan tegas yang diambil pemerintah justru malah menjadi boomerang persoalan.

Pemerintah sebaiknya memperkuat dahulu kekuatan pertahanan dan pengawasan di kawasan laut. "Jangan sampai kapal Tiongkok kita tenggelamkan, Tiongkok marah kita bingung," ujarnya.

Mahfuz mengatakan Undang-Undang Keamanan Kelautan mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Badan ini nantinya bertugas menindak berbagai pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia.

Namun dalam UU Keamanan Kelautan tidak disebut kewenangan Bakamla menenggalamkan kapal asing yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia. "Bakama itu institusi yang dibentuk untuk pengamanan laut dari pencurian ikan dan penyelundupan," kata Mahfuz.

Mahfuz juga mengkritik konsep negara maritim yang diusung Jokowi. Menurutnya banyak orang belum tahu apa konsep negara maritim yang dimaksud Jokowi.

Dia meminta Jokowi menjelaskan lebih dahulu konsep maritim yang dimaksud. "Apa konsep negara maritim, poros maritim, atau tol laut. Ini masih belum jelas," ujar Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS ini.

Alih-alih menyajikan konsep maritim yang jelas, Mahfuz malah menilai Jokowi banyak mengeluarkan kebijakan yang memundurkan pelaku ekonomi maritim.

Dia mencontohkan kebijakan Jokowi menaikan harga solar sebesar Rp 2000 membuat para nelayan susah melaut. "Mereka nggak mampu beli solar dan gak mampu melayar tapi menteri menargetkan peningkatan tangkapan ikan," sesal Mahfuz. [rol/adivammar/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Ratusan Anggota Jamaah Ikhwanul Muslimin Dihukum Mati di Mesir
• Tentara Libanon Klaim Tangkap Istri dan Anak Syaikh Abu Bakar Al-Baghdadi
• Parlemen Prancis Desak Pemerintah Akui Negara Palestina
• Pilot Jet Tempur AS Tewas Saat Perangi Mujahidin Islamic State
• Tentara Zionis Tembak Wanita Palestina Dituduh Menikam Pemukim Ilegal Yahudi
• Al-Abadi: Ada 50.000 'Tentara Hantu' di Militer Syi'ah Irak
• Aparat Menangkap 4 Muslim Rohingya dan Menjarah 14 Rumah
• Relawan Tempur Kurdi Asal Israel, Gill Rosenberg, Diduga Ditawan Mujahidin Islamic State