Seorang Pengacara di Mesir Ditangkap Karena Kenakan 'Rompi Kuning' yang Dilarang

KAIRO, MESIR (voa-islam.com) - Seorang pengacara Mesir telah ditahan setelah mengenakan rompi kuning, yang telah menjadi simbol protes di Prancis dan baru-baru ini dan dilarang di Mesir, The New Arab melaporkan hari Rabu (12/12/2018).

Seorang jaksa penuntut umum di Aleksandria memerintahkan pengacara Mohammed Ramadhan untuk dipenjara 15 hari setelah dia difoto mengenakan rompi kuning sebagai solidaritas dengan para pemrotes di Prancis yang telah mengenakan rompi tersebut selama protes anti-pemerintah, menurut aktivis Mahienour El Masry.

Dia dituduh "menyebarkan berita palsu" dan "menyebarkan ideologi kelompok teroris", menurut Masry.

Penangkapan Ramadhan menyusul larangan penjualan rompi kuning, dengan ketakutan dari rezim Mesir munculnya protes salinan yang terilhami peristiwa di Prancis.

Para pedagang telah diberitahu untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan menjual rompi kuning, dengan siapa pun yang melanggar aturan itu kemungkinan akan berakhir di penjara.

Presiden Abdel Fatah al-Sisi telah meluncurkan tindakan keras yang keras terhadap para aktivis sejak kudeta militer menggulingkan pemerintah pertama Mesir yang terpilih secara demokratis pada 2013.

Ribuan orang telah dipenjara sementara protes telah dihancurkan secara brutal. (st/TNA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Pemberontak Syi'ah Houtsi dan Pemerintah Yaman Setujui Pertukaran 15.000 Lebih Tahanan
• Laporan: UEA Gelontorkan Uang dalam Jumlah Besar untuk Memata-matai Warganya
• Jaksa Malaysia Ajukan Tuduhan Korupsi Baru pada Mantan PM Najib Razak
• Mesir Larang Penjualan Rompi Kuning, Takut Protes Gilets Jaunes di Prancis Ditiru
• 4 Orang Tewas dalam Serangan Bom yang Menargetkan Konvoi Intelijen Afghanistan
• Liga Arab Kecam Rencana Presiden Terpilih Brazil untuk Memindahkan Kedutaan ke Yerusalem
• 560.000 Orang Telah Tewas Akibat Perang di Suriah Selama Hampir 8 Tahun Terakhir
• Zionis Israel Tangkap 337.000 Warga Palestina Sejak Intifada Pertama Meletus