Kamis, 9 Syawwal 1445 H / 18 Juni 2020 15:00 wib
2.586 views
Oposisi Suriah Sebut Sanksi Caesar Akan Paksa Rezim Teroris Assad untuk Bernegosiasi
IDLIB, SURIAH (voa-islam.com) - Pemerintahan sementara oposisi Suriah telah menyambut baik implementasi sanksi AS yang disahkan di bawah Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah, kantor berita Anadolu melaporkan pada Selasa (16/6/2020) malam.
Pada acara langsung yang disiarkan di Internet oleh kelompok kemanusiaan Yayasan Horan, menteri ekonomi pemerintah sementara, Abdul Hakim Al-Masri mengatakan bahwa sanksi UU Ceasar akan memaksa rezim Assad untuk bernegosiasi dengan oposisi.
"Jika negara-negara serius menerapkan [sanksi], rezim akan dipaksa untuk pindah ke penyelesaian politik."
Pemerintah sementara oposisi beroperasi di wilayah Suriah yang dipegang oleh para pejuang anti-Assad. Dengan dukungan besar dari Rusia dan Iran, rezim teroris Assad sejak 2015 berhasil menangkap daerah-daerah Suriah yang sebelumnya dikuasai oleh oposisi, hanya menyisakan wilayah Idlib dan daerah-daerah dekat perbatasan Turki berada di bawah kendali pemberontak.
Pada akhir 2019, rezim melancarkan serangan mematikan di provinsi Idlib, menyebabkan lebih dari satu juta pengungsi melarikan diri dan memicu intervensi Turki. Gencatan senjata dicapai pada bulan Maret tetapi sering dilanggar oleh rezim dan pendukungnya.
Al-Masri mengatakan bahwa UU Caesar menargetkan sektor penerbangan, energi, dan telekomunikasi rezim dan bertujuan untuk memotong pembiayaan untuk 'proyek-proyek rekonstruksi' rezim, menambahkan bahwa rezim dan pendukungnya akan 'sepenuhnya' ditargetkan oleh hukum Caesar.
Dia mencatat bahwa sebuah bagian dalam Undang-Undang Caesar memungkinkan makanan dan pasokan medis untuk masuk ke Suriah - setelah otorisasi presiden AS - tanpa dikenai sanksi. Namun, dia mengatakan bahwa itu dapat digunakan oleh rezim "sebagai alasan untuk menekan rakyat".
Diperkirakan 80 persen warga Suriah hidup dalam kemiskinan dan Suriah saat ini menghadapi krisis ekonomi karena nilai lira Suriah merosot. Rezim dilaporkan mengurangi nilai tukar resmi lira dari 704 lira menjadi satu dolar menjadi 1.256 lira menjadi satu dolar pada hari Rabu.
Di pasar gelap, lira diperdagangkan sekitar 3.000 lira menjadi satu dolar.
Krisis telah menyebabkan banyak warga Suriah tidak dapat membeli barang-barang penting dan protes terhadap Assad pecah di daerah-daerah yang dikendalikan rezim, terutama di Suweida.
Rezim menyalahkan krisis pada Undang-Undang Caesar tetapi banyak pengamat mengatakan bahwa faktor-faktor lain yang bertanggung jawab, termasuk ketidakmampuan Iran dan Rusia untuk terus mendukung rezim secara finansial dan korupsi dan pertempuran antar tokoh-tokoh utama rezim.
Pada hari Selasa, utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mengatakan bahwa warga Suriah dapat menghadapi kelaparan dan bahwa 9,3 juta orang di negara itu menderita kerawanan pangan, dengan dua juta lainnya terancam olehnya.
Pedersen menambahkan bahwa virus Corona dapat semakin mengancam Suriah sebagai akibat dari kekacauan ekonomi.
AS menegaskan bahwa sanksi hanya menargetkan rezim, bukan rakyat Suriah.
Pada hari Selasa, Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk "mencegah rezim Assad dari mengamankan kemenangan militer" dan menghilangkannya dari "pendapatan dan dukungan yang telah digunakan untuk melakukan besar -kejahatan skala dan pelanggaran hak asasi manusia yang mencegah resolusi politik ”. (TNA)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
