Turki Kecam Prancis Karena Memperburuk Krisis di Libya

ANKARA, TURKI (voa-islam.com) - Turki pada hari Selasa (16/6/2020) mengecam komentar Prancis atas peran Ankara di Libya, mengatakan komentar tersebut menunjukkan kebijakan "gelap dan tidak dapat dijelaskan" oleh Prancis terhadap Libya dan mengatakan dukungan Paris untuk pasukan pemberontak Jenderal Khalifa Haftar terhadap Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui PBB ( GNA) memperburuk krisis di negara ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan dukungan Prancis mendorong Haftar untuk mendesak cara-cara militer dan lebih jauh menambah rasa sakit dan keluhan warga Libya yang lelah oleh perang.

"Dukungan yang diberikan Prancis kepada sang pemberontak dan bajak laut Haftar, yang bertujuan untuk memaksakan rezim otoriter dengan menggulingkan pemerintah yang sah dan yang secara terbuka mengumumkan dia tidak menginginkan solusi politik, telah memperburuk krisis di Libya," kata kementerian luar negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

"Tidak dapat diterima bagi sekutu NATO untuk berperilaku seperti ini," katanya.

Aksoy mengatakan Paris bertugas sebagai "subkontraktor untuk beberapa negara di kawasan itu," sebuah kiasan untuk Uni Emirat Arab dan Mesir.

Saling serang kata-kata yang memanas berisiko meningkatkan ketegangan antara Ankara dan Paris, dua sekutu NATO yang hubungannya memburuk sejak 2016.

Turki akan terus mendukung upaya di bawah naungan PBB untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Libya, kata pernyataan itu.

Sementara itu, seorang pejabat kementerian pertahanan Prancis mengatakan NATO "tidak bisa mengubur kepalanya di pasir" mengenai perilaku Turki baru-baru ini di Libya, karena ia mengklaim negara itu telah menjadi "masalah."

"Kami telah mengetahui momen rumit dalam aliansi itu, tetapi kami tidak bisa menjadi burung unta dan tidak bisa berpura-pura tidak ada masalah Turki di NATO. Kami harus melihatnya, mengatakannya dan menanganinya," kata pejabat itu, yang berbicara menjelang KTT NATO para menteri pertahanan pada hari Rabu, menurut Reuters.

Pada hari Senin, Prancis mengatakan ingin pembicaraan dengan sekutu NATO untuk membahas apa yang diklaimnya sebagai peran Turki yang "agresif" di Libya.

Pernyataan kementerian luar negeri itu menekankan dukungan dari Prancis dan beberapa negara, yang melanggar keputusan PBB dan NATO, terhadap struktur tidak sah adalah hambatan utama bagi pembentukan perdamaian dan stabilitas di Libya.

Libya telah berada dalam kekacauan sejak 2011 ketika perang saudara menggulingkan diktator lama Muammar Khadafi, yang kemudian terbunuh. Negara itu sejak itu telah terpisah antara administrasi saingan di timur dan barat, masing-masing didukung oleh kelompok bersenjata dan pemerintah asing.

Pasukan di bawah Haftar melancarkan serangan untuk mencoba mengambil alih Tripoli pada April 2019, dan krisis di negara kaya minyak itu terus memburuk ketika pendukung asing semakin mengintervensi meski berjanji sebaliknya pada pertemuan perdamaian tingkat tinggi di Berlin awal tahun ini.

Serangan Haftar didukung oleh Prancis, Rusia, Yordania, Uni Emirat Arab dan negara-negara utama Arab lainnya. Pemerintah yang sah di Tripoli didukung oleh Turki - yang mengirim tentara peralatan militer untuk melindungi ibu kota pada Januari - serta Italia dan Qatar. (TDS)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• 110 Orang Tewas Atau Terluka Akibat Ranjau yang Ditanam Pasukan Haftar di Pemukiman Sipil Tripoli
• Hamas Siap Bekerja Sama Dengan Otoritas Palestina untuk Melawan Rencana Aneksasi Israel
• Pakistan Tutup Distrik-distrik di 20 Kota Utama Menyusul Meningkatnya Jumlah Infeksi COVID-19
• Tentara Bayaran Rusia Tanam Ranjau di Perumahan Sipil Sirte Sebagaimana di Selatan Tripoli
• Mesir Tangkap Jurnalis Veteran Setelah Secara Terbuka Mengkritik Pemerintah
• 3 Tentara India Tewas dalam Bentrokan 'Keras' dengan Pasukan Cina di Perbatasan
• Jaksa Penuntut Sudan Nyatakan Tidak Akan Ekstradisi Mantan Presiden Omar Al-Bashir ke Den Haag
• LNA Kirim Bala Bantuan Militer ke Barat Sirte untuk Melawan Serangan Pasukan Pemerintah Libya