Pejabat Rusia: Turki Tidak Akan Tunduk Pada AS, Akan Lanjutkan Pembelian Sistem Rudal S-400

MOSKOW, RUSIA (voa-islam.com) - Seorang pejabat militer Rusia mengatakan Turki tidak akan menyerah pada tekanan dari Amerika Serikat karena memajukan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Dmitry Shugayev, kepala Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Militer dan Teknis, mengungkapkan keyakinannya pada hari Jum'at (12/3/2021), ketika Washington terus memperingatkan Ankara untuk membatalkan pembelian.

“Mereka (Amerika) menentang pasokan ke negara mana pun dengan segala cara yang memungkinkan. Secara khusus, mereka memiliki masalah dengan Turki, kami semua menyadarinya. Terima kasih Tuhan, mitra Turki kami tetap teguh dan memahami bahwa ini adalah masalah keamanan nasional mereka. Saya yakin kami akan terus maju, ”katanya.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan sehari sebelumnya bahwa Turki membutuhkan lebih banyak sistem pertahanan udara dan berhak memperolehnya dari berbagai sumber.

“Saat ini, kami memproduksi 70% kebutuhan industri pertahanan di negara kami. Kami juga memproduksi dan mengekspor dengan kualitas tinggi. Tapi kami masih perlu mendapatkan produk yang tidak dapat kami produksi di negara kami dengan satu atau lain cara, "kata Cavusoglu.

“Turki, sebagai negara merdeka, akan menggunakan hak ini di masa depan juga,” tegasnya.

Pada bulan Januari, Turki menyatakan kesiapan untuk membeli batch kedua dari sistem S-400 canggih buatan Rusia dengan syarat teknologinya juga ditransfer.

Turki dan Rusia menyelesaikan kesepakatan tentang pengiriman sistem rudal S-400 pada akhir 2017.

S-400 mulai beroperasi dengan tentara Rusia pada tahun 2007 dan dianggap sebagai sistem rudal anti-pesawat jarak jauh paling canggih di Rusia.

Mampu menyerang target pada jarak 400 kilometer dan pada ketinggian hingga 30 kilometer, sistem rudal itu dapat menghancurkan pesawat serta rudal jelajah dan balistik. Ini juga dapat digunakan untuk target berbasis darat.

Turki dan Amerika Serikat, keduanya anggota NATO, telah berselisih mengenai pembelian sistem Rusia oleh Ankara, yang menurut AS tidak kompatibel dengan perangkat keras militer yang dimiliki oleh negara-negara lain dari aliansi militer Barat tersebut.

Washington juga menuduh bahwa sistem pertahanan S-400 menjadi ancaman bagi jet tempur siluman Lockheed Martin F-35 Amerika, yang akan diproduksi bersama di Turki. Produksi itu dibatalkan oleh Gedung Putih karena pembelian Ankara atas sistem pertahanan udara buatan Rusia.

Pada 14 Desember tahun lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Turki atas akuisisi sistem S-400. Ankara mengutuk langkah itu sebagai "kesalahan besar" yang pasti akan merusak hubungan timbal balik dan mengancam akan balas dendam.

Sanksi AS dijatuhkan pada badan pengembangan dan pengadaan pertahanan teratas Turki, Presidency of Defense Industries (SSB).

Ankara telah menekankan selama ini bahwa mereka bertekad untuk melanjutkan kesepakatan S-400 meskipun ada tentangan AS.

Turki berusaha untuk meningkatkan pertahanan udaranya, terutama setelah Washington memutuskan pada 2015 untuk menarik sistem rudal permukaan-ke-udara Patriot dari perbatasan Turki dengan Suriah, sebuah langkah yang melemahkan pertahanan udara Turki.

Sebelum beralih ke Rusia, militer Turki dilaporkan keluar dari kontrak senilai $ 3,4 miliar untuk sistem serupa Cina. Penarikan itu terjadi di bawah tekanan yang diklaim dari Washington. (ptv)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Qatar: Alasan Untuk Menangguhkan Suriah Dari Liga Arab Masih Valid
• Pangeran Saudi Sebut Negaranya Miliki Banyak Alternatif Selain AS Untuk Pembelian Senjata
• PBB Desak Rezim Bashar Al-Assad Ungkap Lokasi Puluhan Ribu Orang Hilang Dalam Perang
• Seorang Wanita Di AS Meninggal Dunia 4 Hari Setelah Mendapat Dosis Kedua Vaksin COVID-19
• India Tahan 88 Pengungsi Rohingya Saat Berkemah Di Luar Kantor UNHCR
• Mesir Tawarkan Bantuan Militer Ke Negara-negara Sahel Untuk Melawan Pengaruh Turki
• AS Minta Turki Jadi Tuan Rumah Pembicaraan Damai Taliban - Pemerintah Afghanistan
• 50, 2 % Kasus Infeksi COVID-19 Di Palestina Terjadi Pada Wanita