Militer Sudan Lancarkan Kudeta, Tahan PM Abdalla Hamdok Dan Menteri Pemerintahan Transisi

KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Angkatan bersenjata Sudan menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok menyusul penolakannya untuk mendukung "kudeta" mereka pada Senin (25/10/2021), kata kementerian informasi.

Langkah itu dilakukan setelah berminggu-minggu ketegangan antara tokoh militer dan sipil yang berbagi kekuasaan sejak pengusiran otokrat Omar al-Bashir.

Anggota sipil dewan penguasa Sudan dan menteri dalam pemerintahan transisi Hamdok juga ditahan oleh pasukan militer gabungan, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan di Facebook.

Layanan internet terputus di seluruh negeri dan jalan utama serta jembatan yang menghubungkan dengan ibu kota Khartoum ditutup, tambahnya.

Puluhan demonstran membakar ban mobil saat mereka berkumpul di jalan-jalan ibu kota untuk memprotes penahanan tersebut, kata seorang koresponden AFP.

"Anggota sipil dari dewan kedaulatan transisi dan sejumlah menteri dari pemerintah transisi telah ditahan oleh pasukan gabungan militer," kata kementerian informasi.

"Mereka telah dibawa ke lokasi yang tidak diketahui," katanya.

Ia menambahkan kemudian bahwa "setelah menolak untuk mendukung kudeta, pasukan tentara menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan membawanya ke lokasi yang tidak diketahui".

Utusan Khusus AS untuk Tanduk Afrika Jeffrey Feltman mengatakan "AS sangat khawatir dengan laporan pengambilalihan militer atas pemerintah transisi".

"Ini akan bertentangan dengan Deklarasi Konstitusi (yang menguraikan transisi) dan aspirasi demokrasi rakyat Sudan," kata Feltman dalam sebuah pernyataan di Twitter.

"Setiap perubahan pada pemerintah transisi secara paksa membahayakan bantuan AS."

Asosiasi Profesional Sudan, sebuah kelompok payung serikat pekerja yang membantu memimpin protes anti-Bashir 2019, mengecam apa yang disebutnya "kudeta militer" dan mendesak para demonstran "untuk melawan dengan keras".

Perkembangan itu terjadi hanya dua hari setelah sebuah faksi Sudan yang menyerukan pengalihan kekuasaan ke pemerintahan sipil memperingatkan akan "kudeta merayap," pada konferensi pers.

Sudan telah mengalami transisi genting yang dirusak oleh perpecahan politik dan perebutan kekuasaan sejak penggulingan Omar Al-Bashir pada April 2019.

Sejak Agustus 2019, negara itu dipimpin oleh pemerintahan sipil-militer yang bertugas mengawasi transisi ke pemerintahan sipil penuh.

Tetapi blok sipil utama - Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) - yang memimpin protes anti-Bashir pada 2019, telah terpecah menjadi dua faksi yang berlawanan.

"Krisis yang dihadapi direkayasa - dan dalam bentuk kudeta yang merayap," kata pemimpin arus utama FFC Yasser Arman pada konferensi pers hari Sabtu di Khartoum.

"Kami memperbarui kepercayaan kami pada pemerintah, Perdana Menteri Abdalla Hamdok, dan mereformasi lembaga transisi - tetapi tanpa dikte atau pemaksaan," tambah Arman.

Serikat dokter Sudan menyatakan "pemberontakan sipil" dan "penarikan mereka" dari semua rumah sakit, termasuk rumah sakit militer.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan di beberapa bagian Khartoum membawa bendera Sudan.

"Pemerintahan sipil adalah pilihan rakyat," dan "Tidak untuk pemerintahan militer", beberapa dari mereka meneriakkan.

"Kami tidak akan menerima kekuasaan militer dan kami siap memberikan hidup kami untuk transisi demokrasi di Sudan," kata demonstran Haitham Mohamed.

"Kami tidak akan meninggalkan jalan-jalan sampai pemerintah sipil kembali dan transisi kembali," kata Sawsan Bashir, pengunjuk rasa lainnya.

Ketegangan antara kedua belah pihak telah lama membara, tetapi perpecahan meningkat setelah kudeta yang gagal pada 21 September tahun ini.

Pekan lalu puluhan ribu orang Sudan berbaris di beberapa kota untuk mendukung pengalihan kekuasaan penuh kepada warga sipil, dan untuk melawan aksi duduk selama berhari-hari di luar istana presiden di Khartoum yang menuntut kembalinya "kekuasaan militer".

Hamdok sebelumnya menggambarkan perpecahan dalam pemerintahan transisi sebagai "krisis terburuk dan paling berbahaya" yang dihadapi transisi.

Pada hari Sabtu, Hamdok membantah desas-desus bahwa dia telah menyetujui perombakan kabinet, menyebutnya "tidak akurat".

Perdana menteri juga "menekankan bahwa dia tidak memonopoli hak untuk menentukan nasib lembaga transisi".

Juga pada hari Sabtu, Feltman bertemu bersama dengan Hamdok, ketua badan penguasa Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan komandan paramiliter Mohamed Hamdan Dagalo.

"Feltman menekankan dukungan AS untuk transisi demokrasi sipil sesuai dengan keinginan yang diungkapkan rakyat Sudan," kata kedutaan AS di Khartoum saat itu.

Analis mengatakan protes massa baru-baru ini menunjukkan dukungan kuat untuk demokrasi yang dipimpin sipil tetapi memperingatkan demonstrasi jalanan mungkin berdampak kecil pada faksi-faksi kuat yang mendorong kembalinya kekuasaan militer. (TNA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Khalilzad: AS Seharusnya Dorong Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Lebih Keras
• Israel Akan Bangun Lebih Dari 1.300 Unit Pemukim Baru Di Tepi Barat Meski Ada Kecaman Internasional
• Taliban Tawarkan Pekerjaan Dengan Imbalan Gandum Untuk Atasi Kelaparan Dan Pengangguran
• Hamas Lobi PBB dan 4 Negara Untuk Bebaskan Anggota Mereka Yang Ditahan Di Saudi Dan Libya
• Orang Bersenjata Serang Penjara Di Barat Daya Nigeria, Bebaskan 800 Lebih Tahanan
• Erdogan: Turki Akan Usir Duta Besar AS Dan 9 Negara Barat Lainya
• 2 Warga Sipil Tewas Dalam Pemboman Pinggir Jalan Yang Menargetkan Kendaraan Taliban Di Nangarhar
• Pakistan Bantah Laporan AS Gunakan Wilayah Udaranya Untuk Lakukan Serangan Militer Di Afghanistan