voa-islam.com

Jum'at, 27 Oktober 2017 14:00 wib

Azan Berkumandang Disetiap Sudut Ruang Balai Kota

Kini did balai kota selalu terdengar suara adzan disetiap surut ruang saat memasuki waktu solat wajib more →

Jum'at, 27 Oktober 2017 09:42 wib

Presiden BEM UNS Lintas Generasi Kecam Penetapan Wildan sebagai Tersangka

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) lintas generasi, Ikatan Alumni UNS dan Keluarga Besar Mahasiswa UNS mengecam penetapan Wildan Wahyu Nugroho yang menjabat Presiden BEM UNS 2017 sekaligus Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (SI) sebagai tersangka atas kerusuhan pada aksi 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat pekan lalu (20/10/2017) more →

Jum'at, 27 Oktober 2017 08:50 wib

GP Ansor Protes Pembongkaran Masjid DPRD Surabaya

Demi memuluskan pembangunan gedung baru DPRD Kota Surabaya sebuah masjid dibongkar. Hal ini mendapat protes dari sejumlah pihak, termasuk dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Surabaya. more →

Kamis, 26 Oktober 2017 17:17 wib

Ketua MPR: Tidak Mendukung UU Ormas Bukan Anti-Pancasila

ada yang menyatakan yang tidak mendukung Perppu Ormas adalah anti-Pancasila, sementara yang mendukung Perppu Ormas adalah Pancasila. Loh bagaimana ini more →

Kamis, 26 Oktober 2017 16:14 wib

Pusdikham UHAMKA: Harapan Publik Ada di MK untuk Hadang UU Ormas

Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Perppu Ormas yang digagas pemerintahan Joko Widodo resmi menggantikan UU Nomor 17 tahun 2013. Keberhasilan koalisi pemerintahan Jokowi menggolkan UU tersebut berkat dukungan parpol-parpol koalisi. Hanya Gerindra, PKS dan PAN secara aklamasi menolak produk hukum yang digagas untuk membidik ormas, yang menurut tafsir rezim Jokowi, disebut anti Pancasila. Direktur Pusat Pendidikan Hak Asasi Manusia [Pusdikham] Uhamka, Maneger Nasution menilai harapan publik saat ini tertuju pada pilar Yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak undang-undnag anti-demokrasi tersebut, setelah terhempas di tangan legislatif dan DPR. more →

Kamis, 26 Oktober 2017 16:11 wib

Lahirnya UU Ormas yang Baru, akankah Sejarah Mencatat Rezim Jokowi Kekang Kebebasan Berpendapat?

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio berharap paska disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU Ormas rezim Joko Widodo tidak dicatat sejarah sebagai pengekang more →

Kamis, 26 Oktober 2017 16:05 wib

Komnas HAM: Ada 7 Alasan Menggugat UU Ormas

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution menyatakan keprihatinannya atas lolosnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang (UU). more →

Kamis, 26 Oktober 2017 15:11 wib

Yusril: HTI Belum Tamat, Masih Pingsan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hari ini, Kamis 26 Oktober 2017, mulai menyidangkan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melawan Menteri Hukum dan HAM dalam kasus pembubaran HTI tanggal 19 Juli 2017 yang lalu. more →

Kamis, 26 Oktober 2017 14:23 wib

Perppu 2/2017 Sudah Resmi Jadi UU, Umat Islam Harus Terus Menolaknya

Tiar juga menilai bahwa terbitnya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-Undang (UU) menandakan sensivitas demokrasi di DPR RI lemah more →

Kamis, 26 Oktober 2017 14:04 wib

UU Ormas yang Baru Telah Disahkan, CIIA: Rezim Berpotensi Abuse of Power

Umat Islam harus melawan kedzaliman sistemik ini. Dan perlu fokus pada target jangka pendek begitupun jangka panjang agar bisa mengakhiri rezim tirani seperti saat ini more →