Kamis, 20 Juli 2017 20:51 wib
Untuk Presidential Threshold (PT) yang diinginkan pemerintah, yakni 20-25 persen dinilai akan menabrak kesepakatan aturan hukum yang ada. Bahkan Joko Widodo dinilai berpotensi
more →
Kamis, 20 Juli 2017 19:51 wib
Politisi dari Demokrat nampaknya satu suara soal Presidential Threshold (PT) mesti nol persen, bukan 20-25 persen. Demokrat antara lain melalui salah satu politisinya, menyatakan bahwa
more →
Kamis, 20 Juli 2017 19:33 wib
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengutuk keras penutupan paksa Masjid Al-Aqsha, di Al Quds, Palestina oleh Israel
more →
Kamis, 20 Juli 2017 18:48 wib
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengutuk keras penutupan paksa Masjid Al-Aqsha, di Al Quds, Palestina oleh Israel.
more →
Kamis, 20 Juli 2017 12:59 wib
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai terbitnya Perppu Nomor Tahun 2017 bisa mengancam eksistensi gerakan sipil demokrasi dan HAM di Indonesia. Perppu tersebut juga dinilai
more →
Kamis, 20 Juli 2017 12:59 wib
Ratusan ulama dan dai Asia Tenggara menggelar pertemuan bertajuk 'Multaqo Ulama dan Da'i se-Asia Tenggara' di Kota Padang, Sumatera Barat. Pada pertemuan itu, dihasilkan 'Deklarasi Padang' atas nama Ikatan Ulama dan Da'i Asia Tenggara.
more →
Kamis, 20 Juli 2017 12:55 wib
Aliansi Ormas-Ormas Bogor Raya menegaskan penolakannya atas PERPPU No.2 Tahun 2017 tentang keorganisasian masyarakat. Penolakan tersebut diungkapkan melalui aksi unjuk rasa gabungan ormas di Tugu Kujang, Kota Bogor, Kamis, 20 Juli 2017
more →
Kamis, 20 Juli 2017 12:43 wib
Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah mengatakan pihaknya selalu mengikuti dan memperhatikan dengan seksama berbagai kejahatan penjajah zionis Israel terhadap Masjidil Aqsha yang terus meningkat sejak tahun 1948, 1967, 2000 dan hingga hari ini.
more →
Kamis, 20 Juli 2017 11:59 wib
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB), MS Ka?ban berharap Joko Widodo tidak memiliki niat mengadu domba umat Islam dengan umat Islam lainnya melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Ka?ban
more →
Kamis, 20 Juli 2017 11:35 wib
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan badan hukum HTI mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 10 Juli lalu.
more →
