Kamis, 2 Juli 2015 17:33 wib

Terkait investasi yang akan ditanamkan Freeport, mantan dirut PT Pindad ini mengaku Freeport telah menyiapkan dana sebesar USD18 miliar
more →
Kamis, 2 Juli 2015 16:53 wib

Ketika pernikahan sesama jenis sudah dilegalkan di suatu negeri sama artinya dengan melegalkan murka Allah bagi para penduduknya
more →
Kamis, 2 Juli 2015 06:00 wib

Ada Ekonom Dipercaya Pasar, Hari Ini juga Dilantik Jokowi. Begitu judul berita yang ditulis sebuah media on line, Senin, 29 Juni. Berita ini bersumber dari ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan
more →
Kamis, 2 Juli 2015 05:41 wib

Habib Ahmad Bin Zein Al-Kaff mengungkap jebakan Syi'ah bila kalah debat dengan membuat tuduhan Wahabi itu berdasarkan pengalaman dirinya saat membantah salah satu ustadz Syi'ah
more →
Rabu, 1 Juli 2015 21:50 wib

Atas nama pribadi dan warga NU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) Said Aqil menyatakan belasungkawa mendalam atas tragedi yang menimbulkan korban meninggal lebih dari 100 orang
more →
Rabu, 1 Juli 2015 21:30 wib

Menurut Anggota DPRI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), KH Maman Imanulhaq, fatwa yang dikeluarkan Islamic State/Islamic State of Iraq and Syria (IS/ISIS) tidak masuk ke dalam nilai-nilai Islam
more →
Rabu, 1 Juli 2015 19:38 wib

Indonesia bisa menjadi negara yang beradab apabila dipimpin oleh pemimpin yang memiliki 2 kriteria
more →
Rabu, 1 Juli 2015 18:40 wib

Sebagai Bangsa yang beradab tentu bangsa Indonesia dan juga agama-agama yang ada di Indonesia menolak penyimpangan seksual sebagian kaum hedon ini
more →
Rabu, 1 Juli 2015 17:40 wib

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Barat melalui Sekretarinya Ustadz Roinul Balad juga menyatakan penolakannya terkait pernikahan sesama jenis
more →
Rabu, 1 Juli 2015 14:29 wib

Berdasarkan penelitian KPK Watch, PDIP adalah partai yang paling korup. Banyak kadernya yang masuk bui, karena korup. Dugaan korupsi dari PDIP sudah melegenda, walaupun Mega kaok-kaok kadernya yang terkena kasus hukum, tidak kaan dicalonkan menjadi kepala daerah.
more →