Jum'at, 4 Januari 2019 11:21 wib

Menyongsong pergantian tahun, aktivis Gerakan Anti Maksiat (Granat) menyisir kawasan kampus Unhas bersama petugas keamanan kampus, Senin (31/12/2018).
more →
Jum'at, 4 Januari 2019 09:38 wib

Empat orang mengatasnamakan bobotoh dari kelompok suporter Persib Viking Club mendatangi dan menyampaikan dukungan kepada Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu (2/1/2019).
more →
Kamis, 3 Januari 2019 22:17 wib

Kewajiban divestasi saham hingga 51 persen, yang merupakan tuntutan Kontrak Karya II dan juga UU No. 4/2009, yang semula merupakan persoalan hukum, akhirnya dilihat oleh
more →
Kamis, 3 Januari 2019 21:21 wib

Ketika kita bicara soal Freeport, sejak awal kebijakan pemerintah tidak konsisten dan transparan. Masalah kita kan awalnya ada dua
more →
Kamis, 3 Januari 2019 20:17 wib

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu segera mengawasi dan memeriksa transaksi pembelian 51,23
more →
Kamis, 3 Januari 2019 10:39 wib

Benang kusut persoalan BPJS Kesehatan menarik perhatian Sandiaga Uno, calon wakil presiden nomor urut 2. Sandi pada akun twitternya mengkritik sistem yang dijalankan BPJS Kesehatan.
more →
Kamis, 3 Januari 2019 09:28 wib

Video Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab yang berisi seruan gerakan #2019GantiPresiden viral di masyarakat. Video tersebut diunggah akun Twitter resmi Relawan Nasional Prabowo-Sandi yang dipimpin Eggi Sudjana, @pas_rn.
more →
Kamis, 3 Januari 2019 08:30 wib

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki tunggakan miliaran rupiah di sejumlah RSUD di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin berharap BPJS Keseharan segera melunasi tunggakannya.
more →
Rabu, 2 Januari 2019 23:01 wib

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mencatat ada banyak klaim keberhasilan pembangunan pemerintah tak sesuai kenyataan atau bertolak belakang dengan rencana awal yang dijanjikan. Pemerintah
more →
Rabu, 2 Januari 2019 22:01 wib

Mereka terang-terangan membunuh demokrasi. Memaksa PT 20 persen bagi Pemilu serentak 2019 dengan memakai ulang hasil Pemilu 2014. Ini sistematik bikin rakyat cuma punya dua capres, Jokowi
more →